JAKARTA – Nama Soekarno selalu identik dengan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Namun, tantangan terbesar yang dihadapi Presiden pertama Republik Indonesia itu justru datang setelah Proklamasi 17 Agustus 1945. Selain harus menghadapi agresi militer Belanda, Soekarno juga dihadapkan pada berbagai pemberontakan yang mengancam keutuhan negara yang baru berdiri.
Berbeda dengan sebagian besar rakyat Indonesia yang mengangkat senjata melawan penjajah, Soekarno memiliki strategi berbeda dalam mempertahankan kemerdekaan. Ia memilih mengombinasikan perjuangan diplomasi dan kekuatan militer untuk menjaga kedaulatan Indonesia.
Strategi Soekarno tersebut sempat menuai kritik dari berbagai kalangan. Namun, langkah yang diambilnya akhirnya menjadi salah satu faktor penting yang membawa Indonesia memperoleh pengakuan internasional sebagai negara merdeka dan berdaulat.
Agresi Belanda Setelah Kemerdekaan
Sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan, tepatnya pada 18 Agustus 1945, Soekarno resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia, sementara Mohammad Hatta menjadi Wakil Presiden.
Namun, kemerdekaan Indonesia tidak serta-merta diterima oleh Belanda. Pada September 1945, pasukan Sekutu dan NICA mendarat di Indonesia dengan alasan melucuti tentara Jepang dan membebaskan tawanan perang.
Kedatangan mereka memicu perlawanan rakyat di berbagai daerah seperti Surabaya, Semarang, Ambarawa, dan Medan. Soekarno berupaya mencegah pertumpahan darah dengan melakukan pendekatan diplomatik dan menyerukan ketenangan kepada masyarakat.
Meski demikian, konflik bersenjata tetap terjadi. Situasi semakin memburuk ketika Belanda mulai menguasai sejumlah wilayah Indonesia pada 1946. Kondisi tersebut memaksa pemerintah memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Yogyakarta.
Jalan Diplomasi yang Dipilih Soekarno
Di tengah situasi yang sulit, Soekarno memilih menempuh jalur diplomasi. Ia menilai perang bukan satu-satunya cara untuk mempertahankan kemerdekaan.
Langkah itu diwujudkan melalui Perundingan Linggarjati yang digelar pada 1946. Namun, hasil perundingan tersebut tidak berjalan sesuai harapan karena Belanda kemudian melanggar kesepakatan dan melancarkan Agresi Militer Belanda I pada Juli 1947.
Baca Juga: BGN Perketat Pengawasan, Sebanyak 18 Dapur Makan Bergizi Gratis di Tulungagung Kena Sanksi Suspend
Indonesia kembali menempuh jalur diplomasi melalui Perundingan Renville yang berlangsung di atas kapal perang Amerika Serikat. Akan tetapi, hasil perundingan tersebut juga dianggap merugikan Indonesia karena wilayah Republik semakin menyempit.
Keputusan Soekarno berunding dengan Belanda mendapat kritik keras dari sejumlah tokoh politik dan kelompok perjuangan. Mereka menilai pemerintah terlalu lunak terhadap penjajah.
Meski demikian, Soekarno tetap yakin bahwa diplomasi diperlukan untuk memperoleh dukungan dunia internasional.
Baca Juga: BGN Perketat Pengawasan, Sebanyak 18 Dapur Makan Bergizi Gratis di Tulungagung Kena Sanksi Suspend
Perjuangan Diplomasi Berbuah Hasil
Saat Belanda melancarkan Agresi Militer Belanda II pada Desember 1948 dan menduduki Yogyakarta, Soekarno serta Mohammad Hatta memilih tetap berada di ibu kota meskipun akhirnya ditangkap.
Keputusan tersebut ternyata menjadi keuntungan diplomatik bagi Indonesia. Penangkapan pemimpin negara yang sah memicu kecaman internasional terhadap Belanda.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Amerika Serikat mulai memberikan tekanan kepada Belanda. Di sisi lain, Tentara Nasional Indonesia di bawah komando Jenderal Sudirman terus melakukan perang gerilya.
Baca Juga: Perang Diponegoro: Perlawanan Besar Rakyat Jawa Melawan Belanda dan Strategi Gerilya Sang Pangeran
Puncaknya terjadi setelah Serangan Umum 1 Maret 1949 yang menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia masih memiliki kekuatan untuk melawan.
Melalui Perundingan Roem-Roijen dan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda akhirnya menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada akhir 1949. Pengakuan tersebut menjadi tonggak penting dalam sejarah perjuangan bangsa.
Menghadapi Pemberontakan DI/TII
Setelah berhasil menghadapi Belanda, tantangan berikutnya datang dari dalam negeri. Salah satunya adalah pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) yang dipimpin Sekarmadji Maridjan Kartosuwiryo.
Baca Juga: Perang Diponegoro: Perlawanan Besar Rakyat Jawa Melawan Belanda dan Strategi Gerilya Sang Pangeran
Kelompok tersebut mendirikan Negara Islam Indonesia (NII) pada 7 Agustus 1949. Gerakan itu berkembang di sejumlah wilayah seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Aceh, Kalimantan, dan Sulawesi.
Pemerintah memandang gerakan tersebut sebagai ancaman terhadap keutuhan negara. Setelah berlangsung selama bertahun-tahun, Kartosuwiryo akhirnya ditangkap pada 1962 dan dijatuhi hukuman mati.
Pemberontakan PKI di Madiun
Selain DI/TII, Soekarno juga menghadapi pemberontakan yang melibatkan Front Demokrasi Rakyat (FDR) dan Partai Komunis Indonesia (PKI) pada 1948.
Ketegangan bermula setelah Amir Sjarifuddin diberhentikan dari jabatan Perdana Menteri. Bersama Musso, ia kemudian memimpin gerakan yang berujung pada pengambilalihan sejumlah wilayah di Jawa Timur, termasuk Madiun.
Pada 19 September 1948, Soekarno menyampaikan pidato melalui radio dan meminta rakyat memilih antara mengikuti pemerintah Republik atau gerakan PKI.
Pemerintah akhirnya memerintahkan operasi militer untuk menumpas pemberontakan tersebut. Musso tewas dalam operasi penangkapan, sementara Amir Sjarifuddin kemudian ditangkap dan dieksekusi.
Soekarno dan Tantangan Mempertahankan Negara
Masa awal kepemimpinan Soekarno menjadi periode yang penuh ujian. Ia harus menghadapi agresi militer Belanda, konflik ideologi, hingga berbagai pemberontakan bersenjata yang mengancam persatuan bangsa.
Meskipun banyak kebijakannya menuai kontroversi, strategi diplomasi dan perjuangan politik yang dijalankannya berhasil membawa Indonesia memperoleh pengakuan kedaulatan dari dunia internasional.
Periode tersebut menjadi salah satu fase paling menentukan dalam sejarah Indonesia, sekaligus memperlihatkan bagaimana Soekarno berupaya menjaga keberlangsungan negara yang baru saja lahir di tengah berbagai ancaman dari luar maupun dalam negeri.
Editor : Novica Satya Nadianti