Radar Tulungagung - Gelombang demo mahasiswa BBM non subsidi yang terjadi di sejumlah daerah menjadi perhatian pemerintah. Aksi tersebut membawa sejumlah tuntutan, mulai dari penolakan kebijakan pemerintah, evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga sorotan terhadap kebijakan harga bahan bakar minyak.
Pemerintah melalui Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Qodari menyampaikan bahwa aksi demonstrasi merupakan bagian dari proses demokrasi. Menurutnya, masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan kritik dan aspirasi terhadap kebijakan negara.
“Demonstrasi adalah salah satu bentuk partisipasi politik yang menunjukkan bahwa ruang menyampaikan pendapat tetap terbuka,” ujar Qodari dalam sebuah dialog.
Kenaikan BBM Non Subsidi Jadi Sorotan
Salah satu isu utama dalam demo mahasiswa BBM non subsidi adalah kebijakan penyesuaian harga bahan bakar. Pemerintah menjelaskan bahwa BBM non subsidi berbeda dengan BBM subsidi karena mengikuti mekanisme harga pasar.
Qodari menyebut harga BBM non subsidi seperti Pertamax menyesuaikan dengan perubahan harga minyak dunia. Jika harga minyak global naik, maka penyesuaian harga menjadi hal yang tidak dapat dihindari. Sebaliknya, jika harga minyak turun, harga BBM non subsidi juga berpotensi mengalami penurunan.
Menurut pemerintah, kondisi saat ini berbeda dengan kebijakan kenaikan BBM subsidi. Pertalite dan Solar yang masih mendapatkan subsidi tetap dipertahankan untuk menjaga daya beli masyarakat.
Pemerintah juga menilai perlu ada pemahaman yang lebih jelas mengenai perbedaan BBM subsidi dan non subsidi. Sebab, pengguna kedua jenis bahan bakar tersebut memiliki karakteristik yang berbeda.
Pemerintah Akui Perlu Perbaikan Komunikasi
Pemerintah menyadari bahwa penyampaian informasi mengenai kebijakan publik perlu diperkuat. Banyaknya arus informasi di era digital membuat komunikasi pemerintah harus dilakukan secara lebih masif.
Menurut Qodari, sebagian polemik muncul karena informasi terkait kebijakan belum sepenuhnya diterima masyarakat secara merata.
Ia mencontohkan isu BBM yang ramai diperbincangkan karena sebagian masyarakat belum memahami bahwa kenaikan hanya terjadi pada BBM non subsidi.
Pemerintah menilai kritik tetap diperlukan, tetapi harus dibangun melalui dialog dan pertukaran informasi yang terbuka.
Aksi Mahasiswa Soroti Program MBG
Selain persoalan energi, mahasiswa juga menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sejumlah aksi mempertanyakan keberlanjutan program tersebut setelah muncul dugaan masalah dalam pelaksanaannya.
Pemerintah menegaskan bahwa evaluasi tetap dilakukan tanpa menghentikan tujuan utama program. Qodari menyebut MBG merupakan salah satu janji politik Presiden yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat.
Ia menjelaskan, berbagai evaluasi dilakukan setelah ditemukan sejumlah persoalan dalam pelaksanaan program di lapangan.
Menurut pemerintah, masalah yang muncul berkaitan dengan tata kelola pelaksana, bukan tujuan utama program tersebut.
Pemerintah Klaim Ada Dampak Positif MBG
Di tengah kritik terhadap MBG, pemerintah juga menyampaikan sejumlah hasil evaluasi yang menunjukkan adanya dampak positif.
Berdasarkan data yang disampaikan, program tersebut disebut mampu mengurangi jumlah siswa yang belajar dalam kondisi lapar. Selain itu, konsumsi makanan bergizi seperti protein dan buah juga disebut mengalami peningkatan.
Pemerintah berharap program tersebut dapat terus diperbaiki agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat.
Kritik Tetap Jadi Bagian Demokrasi
Pemerintah menegaskan bahwa kritik masyarakat merupakan bagian penting dalam demokrasi. Namun, perbedaan pendapat perlu disampaikan melalui mekanisme dialog yang sehat.
Qodari menyebut pemerintah terbuka terhadap masukan, termasuk kritik dari mahasiswa maupun kelompok masyarakat lainnya.
Menurutnya, kebijakan besar memang membutuhkan evaluasi secara berkala karena memiliki dampak luas bagi masyarakat.
Di sisi lain, masyarakat berharap pemerintah tetap mendengarkan aspirasi publik, terutama terkait kebijakan ekonomi yang berpengaruh langsung terhadap kehidupan sehari-hari.