RADAR TULUNGAGUNG – Pemerintah Kabupaten Bintan secara resmi menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2026 kepada 20 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan 10 kecamatan. Penyerahan DPA tersebut menjadi tanda dimulainya pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah untuk tahun anggaran 2026.
Penyerahan DPA 2026 Kabupaten Bintan dilakukan langsung oleh Bupati Bintan, Roby Kurniawan, didampingi Ketua DPRD Bintan, Fiven Sumanti, pada Rabu siang. Kegiatan tersebut berlangsung tepat waktu sebagai bentuk kesiapan pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan dan pelayanan publik sepanjang tahun 2026.
Dalam DPA 2026 Kabupaten Bintan, sektor pendidikan dan kesehatan kembali menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Kedua sektor tersebut memperoleh alokasi anggaran terbesar dibandingkan perangkat daerah lainnya meskipun dana transfer dari pemerintah pusat mengalami penurunan.
Dinas Pendidikan Terima Anggaran Terbesar
Berdasarkan alokasi anggaran yang telah ditetapkan, Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan memperoleh anggaran sebesar Rp278,2 miliar. Anggaran tersebut menjadi yang terbesar di antara seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan.
Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung berbagai program pendidikan, termasuk pelaksanaan program seragam sekolah gratis yang menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah.
Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp20,6 miliar untuk mendukung peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat dan berbagai program kesehatan lainnya.
Menurut Roby Kurniawan, pendidikan dan kesehatan tetap menjadi sektor yang mendapat perhatian utama karena berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat.
Dana Transfer Berkurang, Fokus pada Program Prioritas
Roby mengungkapkan bahwa pada tahun 2026 pemerintah daerah menghadapi tantangan berupa berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat.
Kondisi tersebut membuat Pemkab Bintan harus melakukan penyesuaian anggaran dengan memfokuskan pembiayaan pada program-program yang dianggap paling penting dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Karena ada pengurangan dana transfer, maka fokus kita adalah program prioritas seperti seragam sekolah gratis, pendidikan, kesehatan, serta program perlindungan sosial,” ujarnya.
Meski menghadapi keterbatasan anggaran, pemerintah daerah memastikan pelayanan dasar kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan tahun depan.
Perbaikan Dermaga dan Pelabuhan Jadi Perhatian
Selain pendidikan dan kesehatan, Pemkab Bintan juga mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur pendukung konektivitas antarpulau.
Salah satu fokus yang mendapat perhatian adalah perbaikan sejumlah dermaga yang mengalami kerusakan. Pemerintah daerah juga merencanakan pembangunan dan peningkatan fasilitas pelabuhan di beberapa lokasi strategis.
Program tersebut dinilai penting untuk mendukung mobilitas masyarakat sekaligus memperlancar distribusi barang dan jasa di wilayah kepulauan.
Dengan kondisi geografis Bintan yang terdiri dari sejumlah pulau, keberadaan dermaga dan pelabuhan yang memadai menjadi kebutuhan penting dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
Program Sosial Tetap Dilanjutkan
Pemkab Bintan juga memastikan berbagai program perlindungan sosial tetap berjalan pada tahun 2026.
Beberapa program yang menjadi prioritas antara lain Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi lanjut usia serta dukungan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk masyarakat yang memenuhi kriteria.
Program tersebut diharapkan dapat membantu kelompok rentan sekaligus memperkuat jaring pengaman sosial di tengah berbagai tantangan ekonomi.
OPD Diminta Lebih Inovatif Cari Sumber Pendanaan
Dalam kesempatan tersebut, Roby Kurniawan meminta seluruh kepala OPD untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mencari sumber pembiayaan tambahan di luar APBD.
Menurutnya, keterbatasan anggaran daerah tidak boleh menjadi alasan terhambatnya program pembangunan. Karena itu, OPD didorong untuk aktif menjalin koordinasi dengan kementerian dan lembaga pemerintah pusat guna memperoleh dukungan pendanaan.
“Jangan hanya bergantung pada APBD. Kita harus aktif berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar mendapatkan peluang bantuan anggaran untuk mendukung pembangunan daerah,” tegasnya.
Dengan penyerahan DPA 2026 Kabupaten Bintan, seluruh OPD diharapkan segera melaksanakan program kerja yang telah direncanakan sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat sejak awal tahun anggaran berjalan.
Editor : Fadhilah Salsa Bella