RADAR TULUNGAGUNG - Harapan guru untuk menerima TPG 100 persen tepat waktu kembali menjadi perhatian publik.
Dalam rapat kerja bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, anggota DPR RI meminta pemerintah mengevaluasi mekanisme penyaluran tunjangan profesi guru yang dinilai masih menyisakan berbagai kendala.
Pembahasan mengenai TPG 100 persen tersebut muncul setelah banyak guru di daerah mempertanyakan lambatnya proses pencairan tunjangan yang seharusnya sudah dapat diterima sesuai jadwal.
DPR menilai persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan anggaran, tetapi juga menyangkut sistem distribusi dana.
Menurut penjelasan yang diulas dalam kanal informasi pendidikan Zona Guru, TPG 100 persen yang berasal dari pemerintah pusat masih harus melalui pemerintah daerah sebelum sampai ke rekening guru.
Skema ini dinilai menjadi salah satu penyebab keterlambatan pencairan di beberapa wilayah.
Guru Diharapkan Terima Dana Lebih Cepat
Dalam rapat tersebut, anggota DPR menyampaikan apresiasi terhadap berbagai program pendidikan yang telah dijalankan pemerintah. Namun demikian, masih terdapat sejumlah persoalan teknis yang perlu segera dibenahi.
Salah satu yang paling banyak dikeluhkan adalah proses penyaluran tunjangan profesi guru. DPR menilai jalur birokrasi yang terlalu panjang berpotensi menimbulkan hambatan administratif.
Ketika dana harus melewati beberapa tahapan sebelum diterima guru, peluang terjadinya keterlambatan menjadi lebih besar. Karena itu, pemerintah didorong untuk mencari mekanisme yang lebih sederhana dan efisien.
DPR juga menyoroti adanya laporan mengenai dana yang sudah tersedia namun belum segera disalurkan kepada penerima di sejumlah daerah. Situasi ini membuat banyak guru terus menunggu kepastian pencairan.
Evaluasi Sistem Penyaluran TPG
Untuk mengatasi persoalan tersebut, DPR meminta adanya evaluasi bersama antara Kementerian Pendidikan dan Kementerian Keuangan.
Langkah ini dianggap penting agar dana yang telah disiapkan negara benar-benar dapat diterima oleh guru tepat waktu. Dengan sistem yang lebih sederhana, potensi keterlambatan akibat kendala administrasi di daerah diharapkan dapat diminimalkan.
Selain membahas tunjangan profesi guru, rapat juga mengangkat sejumlah isu pendidikan lainnya seperti pelaksanaan PPG, kesejahteraan operator sekolah, bendahara BOS, hingga kondisi PPPK guru di daerah.
Anggota DPR mengaku sering menerima pertanyaan dari masyarakat terkait berbagai program pendidikan tersebut. Karena itu, diperlukan komunikasi yang lebih baik antara kementerian dan para pemangku kepentingan di daerah.
Kekhawatiran Daerah terhadap PPPK Guru
Dalam kesempatan yang sama, DPR juga menyinggung kondisi beberapa pemerintah daerah yang dikabarkan menghadapi tekanan anggaran.
Situasi tersebut memunculkan kekhawatiran terkait kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pegawai, termasuk PPPK guru. Meski demikian, DPR berharap pemerintah pusat dan daerah dapat menemukan solusi terbaik agar pelayanan pendidikan tetap berjalan optimal.
Di sisi lain, perhatian juga diberikan terhadap lulusan pendidikan keguruan yang setiap tahun terus bertambah. Pemerintah diharapkan mampu menyusun kebijakan yang seimbang antara kebutuhan tenaga pendidik saat ini dan ketersediaan guru pada masa mendatang.
Dengan berbagai masukan tersebut, DPR berharap sistem penyaluran TPG 100 persen dapat diperbaiki sehingga para guru tidak lagi menghadapi ketidakpastian dalam menerima hak mereka sebagai tenaga pendidik profesional.
Editor : Muhamad Ahsanul Wildan