RADAR TULUNGAGUNG – Pembahasan mengenai TPG 100 persen dalam rapat bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tidak hanya menyoroti pencairan tunjangan profesi guru, tetapi juga mengungkap kekhawatiran baru terkait nasib Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di sejumlah daerah.
Dalam forum tersebut, anggota DPR RI menyampaikan bahwa persoalan TPG 100 persen dan kesejahteraan guru masih menjadi keluhan yang paling sering diterima dari masyarakat.
Selain pencairan tunjangan, banyak guru juga mempertanyakan kepastian status serta masa depan tenaga PPPK.
Pembahasan mengenai TPG 100 persen menjadi semakin penting karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan guru yang selama ini menjadi ujung tombak pendidikan nasional.
DPR Terima Banyak Keluhan dari Daerah
Anggota DPR mengaku sering menerima pertanyaan dari guru terkait Program Pendidikan Profesi Guru (PPG), tunjangan profesi, hingga berbagai persoalan administrasi pendidikan.
Menurutnya, komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah perlu diperkuat agar berbagai informasi penting dapat diterima secara cepat dan jelas oleh para guru.
Ia juga berharap terdapat mekanisme khusus yang memudahkan DPR memperoleh informasi terkini sehingga dapat menjawab berbagai pertanyaan masyarakat di daerah pemilihan.
TPG 100 Persen Dinilai Perlu Perbaikan Sistem
Dalam pembahasannya, DPR menyoroti mekanisme penyaluran tunjangan profesi guru yang masih melalui pemerintah daerah.
Sistem tersebut dianggap berpotensi menimbulkan hambatan administrasi dan memperlambat pencairan dana kepada guru penerima.
Karena itu, DPR mendorong evaluasi bersama antara Kementerian Pendidikan dan Kementerian Keuangan agar penyaluran TPG dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran.
Usulan transfer langsung ke rekening guru menjadi salah satu opsi yang dinilai mampu mengurangi risiko keterlambatan pencairan.
Operator Sekolah dan Bendahara BOS Ikut Disorot
Selain tunjangan profesi, DPR juga mengangkat persoalan operator sekolah dan bendahara BOS yang selama ini memiliki beban kerja cukup besar.
Menurut berbagai aspirasi yang diterima, banyak operator sekolah menghadapi tanggung jawab administratif yang semakin kompleks, sementara dukungan dan penghargaan yang diterima masih dianggap belum sebanding.
Karena itu, DPR meminta pemerintah mengkaji kemungkinan pemberian insentif atau bentuk penghargaan lain bagi operator dan bendahara sekolah.
Kekhawatiran PPPK Dirumahkan
Isu yang paling menyita perhatian dalam pembahasan tersebut adalah kekhawatiran mengenai tenaga PPPK di sejumlah daerah.
DPR menyebut terdapat indikasi beberapa pemerintah daerah mengalami kesulitan keuangan sehingga muncul kekhawatiran tidak mampu menanggung beban belanja pegawai dalam jangka panjang.
Kondisi ini memunculkan spekulasi bahwa sebagian tenaga PPPK berpotensi menghadapi ketidakpastian status apabila kemampuan fiskal daerah terus menurun.
Di sisi lain, DPR juga menyoroti pentingnya keseimbangan antara pengangkatan tenaga pendidik yang sudah mengabdi dengan kebutuhan regenerasi guru dari lulusan perguruan tinggi yang siap memasuki dunia pendidikan.
Meski belum ada keputusan resmi terkait perubahan kebijakan, berbagai masukan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah masih menghadapi pekerjaan rumah besar dalam memastikan kesejahteraan guru, kelancaran pencairan TPG 100 persen, serta kepastian masa depan tenaga PPPK di seluruh Indonesia.
Editor : Muhamad Ahsanul Wildan