JAKARTA, RADARTULUNGAGUNG.JAWAPOS.COM - PKH BPNT Tahap 3 Juli 2026 mulai menjadi perhatian jutaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh Indonesia.
Memasuki awal Juli, berbagai informasi mengenai proses penyaluran bantuan sosial kembali bermunculan, termasuk prediksi jadwal pencairan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Meski PKH BPNT Tahap 3 Juli 2026 telah memasuki periode penyaluran untuk alokasi Juli, Agustus, dan September, hingga saat ini pemerintah belum mengeluarkan pengumuman resmi mengenai jadwal pencairan bantuan tersebut.
Informasi ini disampaikan oleh seorang pendamping sosial melalui kanal YouTube yang membahas perkembangan terbaru penyaluran bansos.
Ia menegaskan bahwa proses administrasi dan verifikasi masih berlangsung sehingga masyarakat diminta bersabar menunggu keputusan resmi dari Kementerian Sosial (Kemensos).
KPM Diminta Segera Mencairkan Bantuan Tahap 2
Pendamping menjelaskan bahwa seluruh pendamping sosial telah menerima arahan untuk menghubungi KPM yang hingga akhir Juni 2026 belum melakukan transaksi pencairan bantuan tahap kedua.
Langkah tersebut dilakukan karena masa penyaluran PKH dan BPNT tahap kedua segera berakhir. KPM yang belum melakukan transaksi diminta segera mencairkan bantuan agar tidak mengalami kendala administrasi pada tahap berikutnya.
Sementara itu, bagi masyarakat yang sudah menerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) baru tetapi belum memperoleh bantuan, terdapat kemungkinan status kepesertaannya mengalami perubahan.
Beberapa penerima dapat masuk kategori exclude atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bantuan sosial berdasarkan hasil pemutakhiran data pemerintah.
Pendamping menyarankan masyarakat yang mengalami kondisi tersebut segera menghubungi pendamping sosial di wilayah masing-masing agar dilakukan pengecekan melalui aplikasi pendamping.
Verifikasi Masih Berlangsung Hingga 20 Juli
Salah satu alasan utama belum dimulainya pencairan PKH tahap ketiga adalah masih berlangsungnya proses verifikasi komitmen penerima manfaat.
Pendamping sosial masih melakukan pemeriksaan terhadap berbagai komponen penerima bantuan, mulai dari kehadiran anak sekolah, pemeriksaan balita di posyandu atau fasilitas kesehatan, hingga pemantauan kesejahteraan lansia.
Untuk anak sekolah, tingkat kehadiran minimal harus mencapai 85 persen selama periode April hingga Juni 2026. Seluruh hasil verifikasi tersebut akan diunggah ke sistem Kemensos hingga batas waktu 20 Juli 2026.
Selain verifikasi komitmen, pemerintah juga masih melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyaluran bansos tahap kedua sebagai bagian dari proses pembaruan data penerima.
Prediksi PKH BPNT Tahap 3 Cair Agustus
Berdasarkan proses administrasi yang masih berjalan, pendamping memprediksi penyaluran PKH BPNT tahap ketiga baru berpotensi dimulai pada Agustus 2026.
Prediksi tersebut bukan merupakan jadwal resmi dari pemerintah, melainkan perkiraan berdasarkan tahapan verifikasi yang masih berlangsung di lapangan.
Ia menegaskan bahwa hingga saat ini Kemensos belum mengeluarkan siaran pers maupun konferensi pers mengenai pencairan PKH tahap ketiga.
Biasanya pemerintah akan mengumumkan terlebih dahulu sebelum proses pencairan bantuan dilakukan secara nasional.
Karena itu masyarakat diminta tidak mudah percaya terhadap informasi yang menyebut bansos pasti cair pada awal Juli apabila belum disertai pengumuman resmi dari Kemensos.
Bantuan yang Berpotensi Cair
Selain PKH dan BPNT tahap ketiga, terdapat sejumlah bantuan lain yang diperkirakan mulai disalurkan pada periode Juli hingga September 2026.
Di antaranya adalah bantuan pangan berupa beras sebanyak 30 kilogram untuk alokasi tiga bulan kepada sekitar 33 juta KPM.
Selanjutnya terdapat Program Indonesia Pintar (PIP) susulan bagi siswa SD, SMP, dan SMA yang memenuhi persyaratan.
Sementara itu, masyarakat di wilayah yang belum terjangkau jaringan Bank Himbara akan menerima bantuan melalui PT Pos Indonesia.
Pendamping mengingatkan bahwa proses pembaruan data penerima bansos terus dilakukan agar bantuan benar-benar tepat sasaran. Karena itu tidak menutup kemungkinan ada KPM yang sebelumnya menerima bantuan kemudian tidak lagi memperoleh haknya pada tahap ketiga, sementara penerima baru dapat masuk sebagai pengganti sesuai hasil validasi pemerintah.
Editor : Muhamad Ahsanul Wildan