JAKARTA, RADARTULUNGAGUNG.JAWAPOS.COM - Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap adanya modus korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berpotensi merugikan negara sekaligus mengancam kualitas makanan bagi para penerima manfaat. Modus tersebut ditemukan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melalui praktik penggelembungan anggaran hingga permainan harga bahan baku oleh oknum pemasok.
Temuan ini disampaikan Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan. Ia menjelaskan bahwa pengelolaan anggaran yang nilainya mencapai miliaran rupiah pada setiap SPPG menjadi celah yang rawan dimanfaatkan pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Karena itu, pengawasan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis terus diperketat.
Menurut Tigor, salah satu bentuk penyimpangan yang terdeteksi adalah kerja sama antara oknum pengelola dengan pemasok bahan pangan. Mereka menawarkan bahan baku berkualitas rendah dengan iming-iming keuntungan pribadi melalui selisih harga pembelian. Praktik tersebut dinilai berpotensi merusak tujuan utama Program Makan Bergizi Gratis, yakni menyediakan makanan bergizi dan layak bagi masyarakat.
Baca Juga: Cara Jadi Mitra Program Makan Bergizi Gratis, BGN Ungkap Tahapan hingga Dana Cair ke Virtual Account
Modus Permainan Harga Bahan Baku
Tigor mengungkapkan, setiap SPPG mengelola anggaran yang nilainya mencapai sekitar Rp10 miliar. Dana tersebut dikelola oleh Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang saat ini jumlahnya mencapai 10.681 orang, menyesuaikan jumlah SPPG yang telah beroperasi.
Besarnya anggaran tersebut membuat risiko penyalahgunaan dana semakin tinggi apabila tidak dibarengi dengan sistem pengawasan yang ketat. Salah satu modus yang ditemukan adalah adanya pemasok yang sengaja menawarkan bahan pangan berkualitas rendah.
Sebagai imbalannya, pengelola dapur dijanjikan keuntungan pribadi dari selisih harga pembelian. Nilai keuntungan yang ditawarkan bahkan disebut dapat mencapai sekitar Rp20 juta setiap bulan.
Menurut Tigor, tawaran tersebut sangat menggiurkan, terutama bagi para pengelola dapur yang masih berusia muda dan baru pertama kali mengelola anggaran dalam jumlah besar.
Pengelola Dapur Diingatkan Tidak Tergoda
Dalam keterangannya, Tigor menyebut pihaknya telah memberikan pembekalan kepada seluruh pengelola agar tidak mudah tergoda dengan berbagai bentuk penyimpangan.
Ia mencontohkan adanya pihak tertentu yang menawarkan kerja sama dengan cara membeli bahan baku murah namun berkualitas rendah. Selisih harga pembelian kemudian diberikan kepada pengelola sebagai keuntungan pribadi.
BGN menilai praktik semacam ini bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mengorbankan kualitas pangan yang seharusnya diterima masyarakat. Dampaknya dapat mengurangi nilai gizi makanan yang menjadi tujuan utama program pemerintah tersebut.
Karena itu, seluruh pengelola diingatkan agar tetap memegang prinsip integritas dan menjalankan pengelolaan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku.
BGN Perketat PBaca Juga: 8 Syarat Dapur MBG Sesuai Standar BGN, Sanitasi hingga CCTV Wajib Dipenuhi Mitraengawasan SPPG
Selain permainan harga bahan baku, BGN juga mengungkap adanya potensi penyimpangan lain berupa laporan keuangan fiktif serta praktik penggelapan anggaran. Kedua modus tersebut menjadi perhatian serius karena melibatkan dana negara dalam jumlah besar.
Tigor menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan pengawasan terhadap seluruh SPPG di Indonesia. Langkah ini dilakukan untuk memastikan dana yang dialokasikan benar-benar digunakan sesuai peruntukan serta mampu menghasilkan makanan bergizi dengan kualitas terbaik.
Ia juga mengingatkan bahwa pengelolaan anggaran miliaran rupiah membutuhkan tanggung jawab besar. Godaan untuk memperoleh keuntungan pribadi dinilai akan selalu ada sehingga pengawasan internal maupun eksternal harus diperkuat.
Integritas Jadi Kunci Keberhasilan Program MBG
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program strategis pemerintah yang membutuhkan tata kelola transparan dan akuntabel. Keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran, tetapi juga pada integritas seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengadaan hingga distribusi makanan.
BGN berharap seluruh pengelola SPPG mampu menjaga amanah dalam mengelola dana publik. Dengan demikian, tujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat dapat tercapai tanpa terganggu oleh praktik korupsi maupun penyalahgunaan anggaran.
Pemerintah juga menegaskan akan terus memperkuat sistem pengawasan, memperbaiki tata kelola, serta memberikan tindakan tegas terhadap siapa pun yang terbukti melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
Baca Juga: Begini Standar Dapur SPPG untuk Program Makan Bergizi Gratis, dari Penerimaan Bahan hingga Pencucian Wadahn
Editor : Cholifatun Nisak