JAKARTA, RADARTULUNGAGUNG.JAWAPOS.COM - Modal awal dapur MBG menjadi sorotan seiring semakin luasnya pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah. Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) terus memperluas cakupan program tersebut yang sejak awal 2025 telah menjangkau 26 provinsi di Indonesia.
Besarnya modal awal dapur MBG diungkap Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman. Menurutnya, investasi untuk membangun satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG berkisar antara Rp500 juta hingga Rp2 miliar, tergantung kapasitas dan fasilitas yang dibangun.
Pemerintah menilai investasi tersebut sebanding dengan manfaat yang dihasilkan. Selain mendukung keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis, keberadaan dapur MBG juga diharapkan menjadi penggerak ekonomi lokal melalui keterlibatan pelaku usaha dan pemasok di berbagai daerah.
Dapur MBG Jadi Pusat Produksi Makanan Bergizi
Dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, SPPG memiliki peran sebagai pusat produksi sekaligus distribusi makanan bergizi kepada para siswa di sekolah.
Maman menjelaskan, pengelolaan dapur MBG umumnya dilakukan oleh pelaku usaha menengah yang memiliki kemampuan mengelola operasional dalam skala besar. Setiap dapur melibatkan sekitar 20 pemasok lokal untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, mulai dari beras, daging, sayuran, telur, hingga bahan pangan lainnya.
Skema tersebut dirancang agar manfaat program tidak hanya dirasakan oleh penerima makanan bergizi, tetapi juga oleh petani, peternak, nelayan, hingga pelaku UMKM yang menjadi bagian dari rantai pasok.
Modal Awal Capai Rp2 Miliar
Menurut Maman Abdurrahman, besarnya modal awal dipengaruhi oleh berbagai kebutuhan operasional yang harus dipenuhi sejak awal.
Perkiraan investasi dimulai dari sekitar Rp500 juta hingga maksimal Rp2 miliar. Sementara itu, kebutuhan modal yang paling umum berada pada kisaran Rp700 juta hingga Rp1 miliar untuk membangun dapur dengan kapasitas standar.
Dana tersebut digunakan untuk pembangunan atau renovasi dapur, pengadaan peralatan memasak skala besar, sistem penyimpanan bahan makanan, kendaraan operasional jika diperlukan, serta pengelolaan rantai pasok agar distribusi bahan pangan berjalan lancar.
Dengan fasilitas tersebut, dapur MBG diharapkan mampu memenuhi standar keamanan pangan sekaligus menjaga kualitas makanan yang disajikan kepada para penerima manfaat.
Ciptakan Ekosistem Ekonomi Baru
Pemerintah menilai Program Makan Bergizi Gratis memiliki dampak ekonomi yang luas karena melibatkan banyak pelaku usaha lokal.
Setiap dapur membutuhkan pasokan bahan pangan secara rutin dari berbagai pemasok di sekitar lokasi operasional. Kondisi ini membuka peluang pasar baru bagi petani, peternak, pedagang, hingga pelaku UMKM di daerah.
Maman menyebut ekosistem tersebut dapat menggerakkan roda ekonomi hingga tingkat desa karena permintaan bahan pangan berlangsung secara berkelanjutan selama program berjalan.
Dengan demikian, manfaat MBG tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas gizi anak-anak sekolah, tetapi juga memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat.
Satu Dapur Layani Beberapa Sekolah
Meski membutuhkan investasi yang cukup besar, satu dapur MBG mampu melayani lebih dari satu sekolah dalam satu wilayah.
Sebagai contoh, Maman menyebut salah satu SPPG di Bogor yang telah mendistribusikan makanan bergizi kepada tujuh sekolah sekaligus.
Model pelayanan seperti ini dinilai mampu meningkatkan efisiensi operasional sekaligus memperluas jangkauan penerima manfaat tanpa harus membangun dapur baru di setiap sekolah.
Pemerintah berharap semakin banyak pelaku usaha yang berpartisipasi dalam pengembangan dapur MBG sehingga Program Makan Bergizi Gratis dapat terus diperluas ke seluruh wilayah Indonesia dengan dukungan rantai pasok yang kuat dan berkelanjutan.
Baca Juga: Modus Korupsi Program Makan Bergizi Gratis Terbongkar, BGN Ungkap Godaan Rp20 Juta per Bulan
Editor : Cholifatun Nisak