JAKARTA, RADARTULUNGAGUNG.JAWAPOS.COM - Suasana aksi di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN) memanas setelah sekelompok massa yang tergabung dalam jaringan pemuda melontarkan tuduhan serius terkait dugaan penyimpangan anggaran program makan bergizi gratis (MBG). Aksi yang awalnya berlangsung sebagai unjuk rasa berubah menjadi debat terbuka dengan pihak pejabat BGN di lokasi.
Ketegangan muncul ketika massa aksi menuding adanya dugaan penyalahgunaan anggaran besar dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG). Mereka menilai pengelolaan dana tidak transparan dan meminta adanya evaluasi terhadap pejabat tertentu di lingkungan BGN.
Tuduhan tersebut langsung dibantah oleh Wakil Kepala BGN yang hadir di lokasi. Ia menegaskan bahwa seluruh program MBG berjalan sesuai mekanisme dan pengawasan yang telah ditetapkan pemerintah, termasuk dalam pengadaan fasilitas dan operasional dapur SPPG.
Baca Juga: Modus Korupsi Program Makan Bergizi Gratis Terbongkar, BGN Ungkap Godaan Rp20 Juta per Bulan
Aksi Massa Soroti Transparansi Anggaran MBG
Dalam orasi yang disampaikan, massa aksi menyuarakan dugaan adanya ketidakwajaran dalam pengelolaan anggaran program makan bergizi gratis (MBG). Mereka menyoroti besarnya dana yang dikelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan meminta audit serta keterbukaan informasi publik.
Massa juga menuntut agar sejumlah pejabat yang diduga terlibat dalam pengelolaan program dievaluasi. Mereka menilai program yang bertujuan meningkatkan gizi anak sekolah tersebut harus bebas dari praktik penyimpangan.
Meski demikian, pernyataan tersebut tidak disertai bukti konkret yang dipaparkan secara resmi di lokasi aksi, sehingga menimbulkan perdebatan antara peserta aksi dan pihak BGN.
Klarifikasi BGN Soal Pengadaan dan Operasional
Menanggapi tuduhan tersebut, Wakil Kepala BGN menegaskan bahwa pengadaan dalam program makan bergizi gratis (MBG), termasuk fasilitas seperti peralatan dapur dan sistem pendukung, dilakukan melalui mekanisme resmi yang telah ditetapkan pemerintah.
Ia menjelaskan bahwa BGN tidak bekerja sendiri, melainkan bermitra dengan berbagai pihak dalam pembangunan dan pengelolaan SPPG. Setiap proses disebut mengikuti prosedur pengadaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Terkait isu pengadaan barang seperti laptop dan perlengkapan lainnya, pihak BGN menyatakan bahwa semua kebutuhan operasional telah melalui sistem e-katalog dan aturan yang berlaku.
Baca Juga: Chef SPPG Palmerah Bongkar Tantangan MBG Rp10 Ribu, Kunci Menu Bergizi Ada di UMKM Lokal
Janji Audiensi Terbuka dengan Massa Aksi
Untuk meredam ketegangan, Wakil Kepala BGN menawarkan dialog resmi dengan perwakilan massa aksi. Ia menyatakan kesediaannya untuk memberikan penjelasan secara lebih rinci dalam forum audiensi yang terstruktur.
Pihak BGN juga menyebut akan mengundang organisasi massa tersebut untuk hadir dalam pertemuan resmi yang dijadwalkan pada hari Senin pukul 13.00 WIB di kantor BGN.
Dalam forum tersebut, seluruh pertanyaan terkait program makan bergizi gratis (MBG), termasuk isu pengadaan, anggaran, hingga operasional SPPG, akan dijawab secara langsung oleh pihak terkait.
Ketegangan Mereda, Dialog Direncanakan
Setelah melalui perdebatan panjang di lokasi aksi, situasi akhirnya mulai mereda setelah kedua pihak sepakat untuk melanjutkan pembahasan melalui jalur audiensi resmi.
Wakil Kepala BGN menegaskan bahwa dirinya tidak menutup ruang kritik, namun meminta agar semua tuduhan disampaikan melalui mekanisme yang benar agar tidak menimbulkan kesalahpahaman publik.
Ia juga menekankan bahwa dirinya siap memberikan klarifikasi terbuka terkait seluruh aspek pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG), termasuk tata kelola dan pengawasan anggaran.
Sorotan Publik terhadap Program MBG
Aksi ini menjadi sorotan publik karena menyangkut program strategis nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak sekolah dan menekan angka stunting di Indonesia.
Di tengah pro dan kontra, pemerintah menegaskan bahwa program MBG tetap berjalan sesuai rencana dengan pengawasan ketat. Namun, transparansi dan akuntabilitas tetap menjadi perhatian utama agar program ini tidak kehilangan kepercayaan publik.