JAKARTA, RADARTULUNGAGUNG.JAWAPOS.COM - 7 bansos Juli 2026 kembali menjadi perhatian masyarakat setelah pemerintah disebut menyiapkan berbagai program bantuan sosial yang akan mulai disalurkan sepanjang bulan ini.
Mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Indonesia Pintar (PIP), hingga KIP Kuliah dipastikan masuk dalam agenda penyaluran sesuai jadwal masing-masing.
Selain mempercepat pencairan bansos, pemerintah juga terus memperluas uji coba digitalisasi bantuan sosial.
Sejak Juni 2026, sistem tersebut telah diterapkan secara bertahap di puluhan kabupaten dan kota sebagai persiapan implementasi nasional pada November 2026.
Di tengah tekanan ekonomi global, kenaikan harga kebutuhan pokok, hingga dampak perubahan iklim terhadap sektor pertanian, keberadaan bansos diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat sekaligus memberikan perlindungan sosial kepada keluarga penerima manfaat (KPM).
Baca Juga: TPG THR 2026 Masih Belum Ada Kepastian, Guru Mulai Resah Meski Batas Pelaporan Pemda Sudah Lewat
Stimulus Ekonomi dan Bantuan Beras Jadi Prioritas
Pemerintah mengalokasikan anggaran stimulus ekonomi sebesar Rp26,34 triliun untuk mendukung daya beli masyarakat pada semester kedua 2026.
Salah satu program yang langsung menyentuh masyarakat adalah bantuan pangan beras.
Program tersebut akan berlangsung selama tiga bulan, yakni Juli, Agustus, dan September 2026.
Sebanyak 33,24 juta penerima ditargetkan memperoleh bantuan berupa 10 kilogram beras setiap bulan.
Selain itu, pemerintah juga memberikan subsidi kepada pengrajin tahu dan tempe guna menjaga stabilitas harga pangan di tingkat masyarakat.
PIP dan KIP Kuliah Masih Berlanjut
Di sektor pendidikan, penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) termin kedua masih berlangsung hingga September 2026.
Dana PIP diberikan kepada siswa yang telah masuk dalam Surat Keputusan (SK) nominasi penerima serta telah mengaktifkan rekening Simpanan Pelajar.
Besaran bantuan berbeda sesuai jenjang pendidikan. Siswa SD menerima Rp450 ribu per tahun, SMP sebesar Rp750 ribu, sedangkan SMA/SMK memperoleh hingga Rp1,8 juta per tahun.
Sementara itu, mahasiswa penerima KIP Kuliah juga masih memperoleh bantuan biaya hidup dan biaya pendidikan.
Besaran uang saku berkisar Rp800 ribu hingga Rp1,25 juta per bulan, tergantung klaster wilayah.
Adapun biaya kuliah dibayarkan langsung ke perguruan tinggi dengan nominal maksimal mencapai Rp12 juta per semester untuk program studi tertentu.
PKH Tahap 3 Diperkirakan Mulai Bergerak
Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi bansos yang paling dinantikan KPM.
Memasuki triwulan ketiga tahun anggaran 2026, pencairan PKH Tahap 3 diperkirakan mulai memasuki proses pada minggu ketiga hingga minggu keempat Juli sebelum disalurkan secara bertahap hingga September.
Besaran bantuan disesuaikan dengan komponen yang dimiliki setiap keluarga, mulai dari ibu hamil, balita, anak sekolah, lansia hingga penyandang disabilitas berat.
Bagi KPM yang belum menerima pencairan tahap sebelumnya, terdapat kemungkinan penyaluran dilakukan secara rapel apabila memenuhi ketentuan yang berlaku.
BPNT Berpotensi Dicairkan Lebih Cepat
Selain PKH, BPNT atau bantuan sembako juga menjadi salah satu program reguler yang dijadwalkan cair pada Juli 2026.
Penerima BPNT berhak memperoleh Rp600 ribu untuk alokasi tiga bulan, dengan nilai Rp200 ribu setiap bulan.
Proses digitalisasi bansos yang kini diperluas diperkirakan dapat mempercepat proses pencairan BPNT di berbagai daerah.
Pemerintah juga mengimbau masyarakat tidak melakukan perubahan data kependudukan seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) maupun Kartu Keluarga selama proses validasi masih berlangsung.
Ada Bansos Adaptif hingga Bantuan Daerah
Selain bansos reguler, pemerintah menyiapkan bantuan adaptif bagi daerah yang terdampak gagal panen, bencana alam maupun kerawanan pangan akibat perubahan iklim.
Program tersebut bersifat situasional dan akan disalurkan sesuai kebutuhan wilayah yang memenuhi kriteria.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga tetap mengalokasikan bansos melalui APBD.
Di Jawa Timur misalnya terdapat PKH Plus bagi lansia berusia minimal 70 tahun dengan nilai Rp500 ribu setiap tahap atau Rp2 juta per tahun.
Sementara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih melanjutkan berbagai program bantuan sosial daerah seperti Kartu Lansia Jakarta (KLJ) dan bantuan bagi penyandang disabilitas.
Dengan banyaknya program yang berjalan bersamaan, masyarakat diimbau rutin memantau informasi resmi pemerintah agar tidak tertinggal jadwal maupun mekanisme pencairan bantuan sosial selama Juli 2026.
Baca Juga: TPG THR 2026 Masih Belum Ada Kepastian, Guru Mulai Resah Meski Batas Pelaporan Pemda Sudah Lewat
Editor : Muhamad Ahsanul Wildan