TULUNGAGUNG, RADARTULUNGAGUNG.JAWAPOS.COM – Usulan gaji guru minimal Rp5 juta kembali menjadi perhatian publik setelah ramai diberitakan berbagai media nasional. Wacana tersebut muncul dari sejumlah anggota Komisi X DPR RI yang menilai kesejahteraan guru harus menjadi prioritas dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional.
Isu gaji guru minimal Rp5 juta mencuat setelah Wakil Ketua Komisi X DPR RI menyampaikan bahwa besaran tersebut merupakan angka yang dinilai layak untuk meningkatkan kesejahteraan para pendidik. Pernyataan itu kemudian banyak dibahas di kalangan guru karena dianggap sebagai harapan baru bagi jutaan tenaga pendidik di Indonesia.
Meski demikian, usulan gaji guru minimal Rp5 juta hingga kini masih sebatas dorongan dari DPR dan belum menjadi kebijakan resmi pemerintah. Karena itu, para guru diimbau tidak mudah percaya pada informasi yang menyebutkan kenaikan gaji sudah diputuskan atau segera berlaku.
Baca Juga: Viral Cara Memunculkan Dana Instan di Aplikasi Dana, Benarkah Bisa Aktif dalam Hitungan Menit?
Komisi X DPR Dorong Kesejahteraan Guru
Dalam pernyataannya, Wakil Ketua Komisi X DPR RI menegaskan seluruh anggota komisi memiliki komitmen yang sama untuk memperjuangkan kesejahteraan guru.
Menurutnya, guru merupakan pilar utama pendidikan sehingga sudah sewajarnya memperoleh penghasilan yang layak. Bahkan, seluruh anggota Komisi X disebut mendukung penuh upaya meningkatkan kesejahteraan guru tanpa memandang status maupun daerah penugasan.
DPR juga mengaku telah melakukan perhitungan kasar mengenai kebutuhan anggaran apabila seluruh guru di Indonesia memperoleh gaji rata-rata Rp5 juta per bulan.
Baca Juga: Viral Klaim “Dana Instan di Aplikasi Dana” Bisa Aktif 2 Menit, Benarkah? Ini Faktanya
Hitungan Anggaran Capai Rp208 Triliun per Tahun
Dalam paparannya, disebutkan jumlah guru di Indonesia berdasarkan data Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) mencapai sekitar 3,47 juta orang.
Jika seluruh guru tersebut memperoleh gaji rata-rata Rp5 juta setiap bulan, maka kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai sekitar Rp17 triliun per bulan.
Artinya, dalam satu tahun pemerintah membutuhkan anggaran sekitar Rp208 triliun untuk merealisasikan skema tersebut.
Perhitungan tersebut masih bersifat simulasi sederhana karena belum memperhitungkan perbedaan status kepegawaian, tunjangan profesi, maupun komponen penghasilan lainnya yang selama ini diterima guru.
Baca Juga: Viral Cara Munculkan Dana Cicil dan Dana Instan di DANA Tanpa KTP, Ini Faktanya
Revisi UU Sisdiknas Jadi Salah Satu Fokus
Komisi X DPR juga mengungkapkan bahwa peningkatan kesejahteraan guru menjadi salah satu perhatian utama dalam pembahasan revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).
Melalui revisi tersebut, DPR berharap terdapat landasan hukum yang lebih kuat untuk memperbaiki kesejahteraan tenaga pendidik sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan nasional.
Menurut anggota Komisi X, kesejahteraan guru tidak dapat dipisahkan dari kualitas pembelajaran. Guru yang lebih sejahtera diharapkan mampu memberikan proses belajar mengajar yang lebih optimal sehingga berdampak positif terhadap prestasi peserta didik.
Soroti Ketimpangan Pendidikan di Daerah
Selain membahas kesejahteraan guru, DPR juga menyoroti masih adanya kesenjangan pendidikan di berbagai daerah, termasuk wilayah yang masih mengalami keterbatasan infrastruktur.
Beberapa daerah bahkan disebut masih menghadapi persoalan sekolah dengan fasilitas minim, akses internet yang belum merata, hingga wilayah blank spot yang menyulitkan penerapan pembelajaran berbasis digital.
Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan besar dalam pemerataan kualitas pendidikan nasional.
Mutu Pendidikan dan Kesehatan Mental Siswa Ikut Disorot
Komisi X DPR menegaskan peningkatan kesejahteraan guru harus berjalan beriringan dengan peningkatan mutu pendidikan.
Guru diharapkan tidak hanya menyampaikan materi pelajaran, tetapi juga mampu membentuk karakter peserta didik agar siap menghadapi tantangan kehidupan.
Dalam kesempatan yang sama, DPR turut menyoroti meningkatnya persoalan kesehatan mental di lingkungan sekolah, termasuk kasus perundungan atau bullying yang berpotensi memicu tindakan ekstrem pada siswa.
Karena itu, keberadaan guru bimbingan dan konseling (BK) dinilai semakin penting untuk memberikan pendampingan psikologis kepada peserta didik.
DPR berharap upaya meningkatkan kesejahteraan guru dapat menjadi bagian dari reformasi pendidikan yang lebih menyeluruh. Dengan demikian, kesejahteraan guru, peningkatan kualitas pembelajaran, serta kemajuan pendidikan nasional dapat berjalan secara beriringan demi menciptakan sumber daya manusia Indonesia yang lebih unggul.
Editor : Gita Dwi Nuraini