TULUNGAGUNG, RADARTULUNGAGUNG.JAWAPOS.COM – Usulan gaji guru minimal Rp5 juta kembali menjadi sorotan setelah sejumlah media nasional memberitakan dukungan dari Komisi X DPR RI terhadap peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik di Indonesia. Wacana tersebut memicu perhatian luas, terutama di kalangan guru honorer dan tenaga pendidik yang selama ini masih menerima penghasilan jauh di bawah angka tersebut.
Pembahasan mengenai gaji guru minimal Rp5 juta mencuat usai Wakil Ketua Komisi X DPR RI menyampaikan bahwa nominal tersebut dinilai sebagai angka yang layak untuk menjamin kesejahteraan guru. Pernyataan itu kemudian ramai diberitakan berbagai media nasional dan menjadi perbincangan hangat di berbagai platform digital.
Meski demikian, usulan tersebut masih sebatas dorongan dari DPR dan belum menjadi kebijakan resmi pemerintah. DPR menegaskan perjuangan meningkatkan kesejahteraan guru akan terus dilakukan melalui pembahasan revisi regulasi pendidikan dan komunikasi bersama pemerintah.
Baca Juga: 8 HP Realme Rp 1 Jutaan Terbaik 2026, Realme C71 hingga Note 80 Punya Baterai Jumbo dan Kamera 50 MP
DPR Sebut Rp5 Juta sebagai Angka Layak
Dalam pernyataannya, pimpinan Komisi X DPR RI menegaskan seluruh anggota komisi memiliki komitmen yang sama untuk meningkatkan kesejahteraan guru di Indonesia.
Menurutnya, hasil perhitungan internal menunjukkan bahwa gaji minimal Rp5 juta merupakan angka yang dianggap layak agar guru dapat menjalankan profesinya dengan lebih sejahtera. Bahkan, dukungan terhadap peningkatan kesejahteraan guru disebut mencapai "1000 persen" sebagai bentuk penegasan bahwa tidak ada anggota Komisi X yang menolak usulan tersebut.
Komisi X juga menilai kesejahteraan guru merupakan fondasi penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Karena itu, pembahasan mengenai revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) turut memasukkan aspek peningkatan kesejahteraan guru sebagai salah satu prioritas utama.
Perhitungan Anggaran Capai Rp208 Triliun per Tahun
Dalam pemaparannya, DPR juga mengungkap simulasi kebutuhan anggaran apabila seluruh guru di Indonesia memperoleh gaji minimal Rp5 juta setiap bulan.
Berdasarkan data Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin), jumlah guru di Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 3,47 juta orang. Jika seluruh guru menerima gaji Rp5 juta per bulan tanpa membedakan status ASN maupun honorer, maka kebutuhan anggaran mencapai sekitar Rp17 triliun setiap bulan.
Dalam satu tahun, kebutuhan anggaran tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp208 triliun. Perhitungan itu disampaikan sebagai ilustrasi besarnya dana yang harus disiapkan apabila kebijakan tersebut benar-benar diterapkan secara nasional.
Meski nilainya sangat besar, DPR menilai investasi terhadap kesejahteraan guru merupakan langkah penting demi menciptakan kualitas pendidikan yang lebih baik.
Kesejahteraan Guru Dinilai Harus Sejalan dengan Mutu Pendidikan
Komisi X DPR menegaskan peningkatan gaji guru tidak boleh berdiri sendiri. Kesejahteraan tenaga pendidik harus berjalan beriringan dengan peningkatan mutu pembelajaran di sekolah.
Guru diharapkan mampu menghasilkan proses belajar mengajar yang lebih berkualitas sehingga prestasi akademik maupun pembentukan karakter siswa ikut meningkat. Dengan demikian, peningkatan anggaran pendidikan tidak hanya berdampak pada kesejahteraan guru, tetapi juga menghasilkan lulusan yang lebih kompetitif.
Selain itu, DPR juga menyoroti pentingnya pembelajaran yang relevan dengan kehidupan masyarakat agar ilmu yang diperoleh siswa dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
DPR Soroti Ketimpangan Pendidikan dan Masalah Bullying
Selain membahas usulan gaji guru minimal Rp5 juta, DPR turut menyoroti masih adanya ketimpangan pendidikan di sejumlah daerah, termasuk wilayah Banten yang masih menghadapi berbagai persoalan.
Beberapa sekolah disebut masih mengalami keterbatasan fasilitas, akses internet yang minim hingga wilayah blank spot yang menyulitkan penerapan pembelajaran berbasis digital.
Di sisi lain, DPR juga menaruh perhatian terhadap meningkatnya persoalan kesehatan mental peserta didik. Kasus dugaan perundungan atau bullying yang berujung pada percobaan bunuh diri seorang siswa menjadi contoh bahwa sekolah membutuhkan penguatan layanan bimbingan konseling.
Menurut DPR, keberadaan guru Bimbingan Konseling (BK) yang memadai menjadi kebutuhan penting agar persoalan psikologis siswa dapat ditangani lebih cepat.
Pada akhirnya, DPR berharap kesejahteraan guru dapat menjadi bagian dari upaya besar meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Guru yang lebih sejahtera diharapkan mampu memberikan layanan pendidikan yang lebih optimal sehingga mutu pendidikan Indonesia terus mengalami peningkatan di masa mendatang.
Baca Juga: 8 HP Realme Rp 1 Jutaan Terbaik 2026, Realme C71 hingga Note 80 Punya Baterai Jumbo dan Kamera 50 MP
Editor : Muhamad Ahsanul Wildan