TULUNGAGUNG, RADARTULUNGAGUNG.JAWAPOS.COM – Prabowo soal gaji guru dan PNS kembali menjadi perhatian publik setelah Presiden menjelaskan alasan mengapa kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN), guru, hingga pegawai negeri belum dapat ditingkatkan secara signifikan. Dalam pidatonya, Prabowo menyebut persoalan utama bukan karena pemerintah tidak memiliki komitmen menaikkan gaji, melainkan karena masih besarnya kebocoran ekonomi yang mengurangi kemampuan keuangan negara.
Pernyataan Prabowo soal gaji guru dan PNS disampaikan saat berbicara di hadapan para ulama, tokoh masyarakat, dan guru. Presiden mengajak para pemimpin masyarakat memahami kondisi fiskal negara agar mengetahui penyebab anggaran pemerintah dinilai belum cukup untuk meningkatkan kesejahteraan aparatur.
Dalam penjelasannya, Prabowo soal gaji guru dan PNS juga menyinggung kondisi ekonomi Indonesia yang menurutnya menunjukkan paradoks. Meski pertumbuhan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir diklaim stabil, angka kemiskinan dan penyusutan kelompok masyarakat kelas menengah justru menjadi perhatian pemerintah.
Baca Juga: Cara Pemutakhiran Data ASN di MyASN Lewat SISN, Simak Tahapan Login, Upload Dokumen hingga Approval
Pertumbuhan Ekonomi Dinilai Belum Dinikmati Merata
Presiden menyampaikan bahwa selama sekitar tujuh tahun terakhir ekonomi Indonesia disebut tumbuh rata-rata lima persen setiap tahun. Secara teori, pertumbuhan tersebut seharusnya membuat kondisi ekonomi nasional semakin kuat.
Namun, menurut Prabowo, fakta di lapangan menunjukkan masih banyak masyarakat yang hidup dalam kemiskinan, sementara jumlah kelas menengah justru mengalami penurunan.
Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi belum dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Menurutnya, hanya sebagian kecil kelompok yang menikmati hasil pertumbuhan ekonomi nasional.
Karena itu, Presiden menilai sistem ekonomi yang berjalan saat ini perlu terus diperbaiki agar lebih mampu menghadirkan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.
Baca Juga: Cara Pemutakhiran Data ASN di MyASN Lewat SISN, Simak Tahapan Login, Upload Dokumen hingga Approval
Kekayaan Indonesia Disebut Banyak Mengalir ke Luar Negeri
Dalam pidatonya, Prabowo kembali mengangkat pandangannya mengenai mengalirnya kekayaan nasional ke luar negeri atau net outflow of national wealth.
Ia menjelaskan bahwa berdasarkan pengolahan data perdagangan internasional yang bersumber dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan dianalisis Dewan Ekonomi Nasional, Indonesia sebenarnya mencatat surplus perdagangan selama sebagian besar periode 22 tahun terakhir.
Presiden menyebut keuntungan perdagangan Indonesia mencapai sekitar 436 miliar dolar Amerika Serikat. Namun pada saat yang sama, arus dana yang keluar dari Indonesia juga sangat besar sehingga manfaat ekonomi yang diterima di dalam negeri menjadi jauh lebih kecil.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab kemampuan fiskal pemerintah belum optimal untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan.
Baca Juga: Panduan Lengkap Update Data ASN di MyASN, Ini Data yang Bisa dan Tidak Bisa Diubah Sendiri
Soroti Praktik Under Invoicing
Prabowo juga menyoroti praktik under invoicing, yakni pelaporan nilai transaksi perdagangan yang lebih rendah dari nilai sebenarnya.
Ia mencontohkan adanya pelaku usaha yang menjual barang dalam jumlah tertentu tetapi hanya melaporkan sebagian transaksi kepada negara. Akibatnya, penerimaan negara dari sektor perdagangan dan perpajakan menjadi lebih kecil.
Berdasarkan data yang dipaparkan, Indonesia diperkirakan mengalami kerugian hingga sekitar 908 miliar dolar Amerika Serikat selama 34 tahun akibat berbagai praktik tersebut. Nilainya disebut mencapai sekitar Rp15.000 triliun.
Selain itu, pemerintah memperkirakan kebocoran ekonomi Indonesia saat ini masih berada di kisaran 150 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp2.500 triliun setiap tahun.
Pemerintah Fokus Perbaiki Tata Kelola
Presiden menegaskan pemerintah saat ini sedang melakukan berbagai langkah untuk memperbaiki tata kelola ekonomi dan menekan kebocoran penerimaan negara.
Menurutnya, apabila kebocoran tersebut dapat dikurangi, ruang fiskal pemerintah akan semakin besar sehingga anggaran negara dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan guru, ASN, aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, serta mendukung berbagai program pembangunan lainnya.
Meski demikian, hingga kini pemerintah belum mengumumkan kebijakan resmi mengenai kenaikan gaji guru maupun pegawai negeri sipil pada tahun 2026.
Karena itu, para ASN dan tenaga pendidik masih menantikan keputusan pemerintah mengenai penyesuaian penghasilan setelah upaya penguatan kondisi fiskal negara terus dilakukan.
Editor : Gita Dwi Nuraini