TULUNGAGUNG, RADARTULUNGAGUNG.JAWAPOS.COM – Kabar menggembirakan datang bagi aparatur sipil negara (ASN), PPPK, TNI, Polri, hingga para pensiunan. Pemerintah memastikan proses pembayaran gaji ke-13 PNS 2026 mulai memasuki tahap pelaksanaan setelah petunjuk teknis resmi diterbitkan sebagai pedoman bagi seluruh instansi pemerintah.
Petunjuk teknis tersebut menjadi dasar bagi satuan kerja dalam memproses administrasi pembayaran gaji ke-13 PNS 2026, mulai dari penyusunan dokumen hingga pencairan dana ke rekening para penerima. Dengan terbitnya aturan tersebut, proses pembayaran kini tinggal menunggu penyelesaian tahapan administrasi di masing-masing instansi.
Kepastian ini sekaligus memberikan kejelasan bagi jutaan ASN aktif maupun pensiunan yang selama ini menantikan pencairan gaji ke-13 sebagai tambahan penghasilan tahunan dari pemerintah.
Petunjuk Teknis Menjadi Acuan Seluruh Instansi
Dalam petunjuk teknis dijelaskan bahwa pembayaran gaji ke-13 dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan pemerintah. Setiap satuan kerja diwajibkan menyusun Surat Perintah Membayar (SPM) menggunakan aplikasi gaji versi terbaru sebelum diajukan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
Setelah seluruh dokumen dinyatakan lengkap, KPPN akan melakukan proses verifikasi. Apabila tidak ditemukan kendala administrasi, KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai dasar penyaluran dana kepada para penerima.
Tahapan tersebut menjadi prosedur wajib agar pembayaran dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
Baca Juga: Gaji PPPK Sekolah Rakyat 2026 Bisa Tembus Belasan Juta? Simak Rincian Tunjangan dan Fasilitasnya
Proses Pembayaran Dilakukan Secara Bertahap
Pemerintah menerapkan mekanisme pembayaran secara bertahap. Hal ini dilakukan untuk memastikan seluruh data penerima telah sesuai dan tidak terjadi kesalahan dalam proses transfer dana.
Bagi ASN aktif, dana akan langsung disalurkan ke rekening masing-masing melalui mekanisme pembayaran gaji pemerintah. Sementara itu, pembayaran kepada pensiunan dilakukan melalui PT Taspen maupun PT Asabri sebelum diteruskan ke rekening penerima pensiun.
Dengan sistem tersebut, proses pembayaran diharapkan berlangsung lebih tertib sekaligus meminimalkan potensi kendala administrasi.
Baca Juga: Tunjangan PPPK Guru Dipastikan Sebesar Gaji Pokok, Pemerintah Terapkan Transfer Langsung ke Rekening
Peran SP2D dalam Proses Pencairan
Salah satu tahapan penting dalam pembayaran gaji ke-13 adalah penerbitan SP2D oleh KPPN.
SP2D merupakan dokumen resmi yang menjadi dasar hukum pencairan dana dari kas negara. Setelah dokumen tersebut diterbitkan, bank operasional akan memproses pemindahbukuan dana ke rekening penerima sesuai data yang telah diverifikasi.
Karena itu, proses administrasi di setiap satuan kerja sangat menentukan cepat atau lambatnya pencairan gaji ke-13.
ASN dan Pensiunan Diminta Memastikan Data Tetap Valid
Menjelang proses pembayaran, para ASN maupun pensiunan diimbau memastikan seluruh data administrasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Rekening penerima harus tetap aktif agar proses transfer tidak mengalami hambatan. Bagi pensiunan yang menerima pembayaran melalui Taspen atau Asabri, seluruh persyaratan administrasi, termasuk autentikasi apabila diperlukan, juga perlu dipastikan telah diselesaikan.
Langkah tersebut penting untuk menghindari keterlambatan pembayaran akibat data yang belum diperbarui atau rekening yang bermasalah.
Pemerintah Pastikan Mekanisme Pembayaran Berjalan Sesuai Aturan
Dengan diterbitkannya petunjuk teknis resmi, pemerintah menegaskan bahwa pembayaran gaji ke-13 akan dilaksanakan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Seluruh instansi diminta segera menyelesaikan proses administrasi agar pembayaran kepada ASN, PPPK, TNI, Polri, maupun pensiunan dapat berlangsung tepat sasaran.
Bagi para penerima, yang perlu dilakukan adalah memastikan seluruh persyaratan administrasi telah dipenuhi dan terus memantau informasi resmi dari instansi masing-masing. Dengan demikian, proses penyaluran gaji ke-13 dapat berjalan lancar sesuai mekanisme pemerintah tanpa kendala administrasi.