TULUNGAGUNG, RADARTULUNGAGUNG.JAWAPOS.COM – Perbedaan DTSEN dan DTKS kembali dijelaskan oleh Kementerian Sosial seiring penerapan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis data terbaru dalam penyaluran bantuan sosial. Salah satu perubahan paling mendasar adalah kewenangan penentuan desil masyarakat yang kini berada di tangan Badan Pusat Statistik (BPS).
Melalui sistem DTSEN, pemerintah tidak lagi hanya mendata masyarakat miskin dan rentan miskin sebagaimana pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Seluruh penduduk Indonesia kini telah masuk dalam satu basis data nasional yang digunakan untuk mendukung berbagai program pemerintah.
Perubahan ini membuat DTSEN dan DTKS memiliki perbedaan cukup signifikan, mulai dari cakupan data, jumlah variabel, hingga mekanisme pembaruan data penerima bantuan sosial.
DTSEN Mencakup Seluruh Penduduk Indonesia
Dalam pemaparannya, Kemensos menjelaskan bahwa DTKS sebelumnya hanya mencakup sekitar 40 persen penduduk yang tergolong miskin dan rentan miskin.
Karena keterbatasan cakupan tersebut, banyak masyarakat yang mengajukan diri agar masuk ke dalam DTKS demi memperoleh bantuan sosial.
Berbeda dengan sistem lama, DTSEN kini memuat data seluruh penduduk Indonesia. Dengan demikian, setiap warga telah tercatat dalam sistem, meski status desilnya berbeda-beda sesuai kondisi sosial ekonominya.
Variabel Data Jauh Lebih Lengkap
Perbedaan berikutnya terletak pada jumlah informasi yang dikumpulkan.
Pada DTKS, pendataan hanya menggunakan sekitar 10 variabel sederhana, seperti kondisi rumah dan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar.
Sementara itu, DTSEN memuat lebih dari 40 variabel yang menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara lebih rinci.
Data tersebut meliputi tingkat pendidikan, pekerjaan, kepemilikan aset, kondisi rumah, jenis lantai, atap dan dinding rumah, hingga cara memasak yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari.
Dengan data yang lebih lengkap, pemerintah berharap pemetaan kondisi masyarakat menjadi lebih akurat.
Baca Juga: Bansos Juli 2026 Cair Bersamaan, Pemilik KKS Berpeluang Dapat 3 Bantuan Sekaligus
BPS Kini Menentukan Desil Masyarakat
Perubahan penting lainnya adalah pengelolaan data.
Jika sebelumnya DTKS sepenuhnya berada di bawah kendali Kementerian Sosial, kini pengendali utama DTSEN adalah Badan Pusat Statistik (BPS) sesuai Instruksi Presiden Nomor 4.
Dalam mekanisme baru, Kementerian Sosial bertugas menerima usulan pembaruan data dari masyarakat melalui pemerintah daerah.
Selanjutnya, seluruh data tersebut diserahkan kepada BPS untuk dilakukan pengolahan dan penghitungan ulang desil.
Kemensos menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan menentukan apakah desil seseorang akan naik, turun, atau tetap.
Keputusan tersebut sepenuhnya merupakan hasil perhitungan BPS berdasarkan kondisi sosial ekonomi terbaru.
Pendidikan, Pekerjaan dan Aset Menjadi Penentu Desil
Penentuan desil dalam DTSEN mempertimbangkan berbagai indikator.
Beberapa di antaranya adalah tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, kondisi rumah, hingga jumlah aset yang dimiliki.
Semakin tinggi pendidikan, semakin baik pekerjaan, kondisi rumah yang semakin layak, serta semakin banyak aset yang dimiliki, maka peluang seseorang berada pada desil yang lebih tinggi juga semakin besar.
Karena itu, masyarakat diminta memberikan informasi secara jujur ketika dilakukan pendataan agar hasil penghitungan benar-benar mencerminkan kondisi sebenarnya.
Semua Warga Sudah Masuk DTSEN, Bansos Ditentukan Berdasarkan Desil
Jika pada era DTKS masyarakat harus masuk dalam basis data terlebih dahulu sebelum diusulkan menerima bantuan sosial, kini mekanismenya berbeda.
Seluruh warga telah masuk dalam DTSEN. Penentuan penerima bantuan dilakukan berdasarkan hasil pengelompokan desil, mulai dari desil 1 hingga desil 10.
Selain itu, status desil bersifat dinamis sehingga dapat berubah mengikuti kondisi ekonomi masyarakat.
Seseorang yang memperoleh pekerjaan dengan penghasilan lebih baik atau memiliki aset tambahan dapat mengalami kenaikan desil. Sebaliknya, warga yang mengalami penurunan kondisi ekonomi, kehilangan pekerjaan, atau perubahan kondisi keluarga juga berpeluang mengalami penurunan desil setelah dilakukan pembaruan data dan penghitungan ulang oleh BPS.
Baca Juga: Perbedaan DTSEN dan DTKS, Ini Penjelasan Lengkap Data Acuan Penyaluran PKH dan BPNT
Editor : Cholifatun Nisak