TULUNGAGUNG, RADARTULUNGAGUNG.JAWAPOS.COM - Sejumlah guru masih menantikan pencairan TPG Triwulan 3 2025 yang hingga kini belum diterima oleh sebagian penerima tunjangan profesi guru. Keterlambatan pencairan tersebut menimbulkan pertanyaan di kalangan guru, terutama karena sebagian merasa telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi.
Pencairan TPG Triwulan 3 2025 diketahui mengalami sejumlah kendala yang berkaitan dengan proses administrasi, validasi data, hingga perubahan regulasi pemerintah. Sistem baru yang diterapkan dalam penyaluran tunjangan profesi guru membuat proses verifikasi menjadi lebih ketat dibandingkan sebelumnya.
Validasi Data Dapodik dan Info GTK Jadi Faktor Utama
Salah satu penyebab utama keterlambatan pencairan TPG adalah proses pembaruan dan sinkronisasi data antara Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dengan sistem Info GTK.
Data guru yang tidak sesuai atau belum diperbarui dapat menyebabkan status validasi belum terpenuhi. Padahal, validasi data menjadi syarat penting sebelum Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP) diterbitkan.
Beberapa permasalahan yang sering muncul di antaranya ketidaksesuaian data mengajar, perubahan jam kerja, kenaikan pangkat, hingga perbedaan data identitas seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Selain itu, rekening penerima tunjangan juga harus dipastikan sesuai dan aktif. Apabila terdapat masalah pada data rekening, proses pencairan dapat mengalami penundaan.
Karena itu, guru diimbau untuk secara berkala mengecek status validasi melalui Info GTK serta berkoordinasi dengan operator sekolah apabila ditemukan kendala.
Baca Juga: Kampung KB Lestari Jabalsari Wakili Tulungagung dalam Lomba Kampung Keluarga Berkualitas Jatim 2026
SKTP Menjadi Kunci Pencairan TPG
Selain validasi data, penerbitan SKTP menjadi tahapan penting dalam proses pencairan TPG. Surat Keputusan Tunjangan Profesi tersebut menjadi dasar legal bagi pemerintah untuk menyalurkan dana tunjangan kepada guru.
Apabila SKTP belum diterbitkan, maka proses pencairan belum dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.
Keterlambatan penerbitan SKTP juga dapat terjadi karena proses pengajuan dari pemerintah daerah yang belum selesai. Meskipun dana TPG berasal dari pemerintah pusat, data dan administrasi dari daerah tetap menjadi bagian penting dalam proses pencairan.
Perbedaan kesiapan administrasi antarwilayah menyebabkan pencairan TPG tidak selalu berjalan secara serentak.
Perubahan Regulasi Membuat Proses Lebih Ketat
Faktor lain yang menyebabkan pencairan TPG Triwulan 3 2025 mengalami keterlambatan adalah adanya perubahan mekanisme dan kebijakan pemerintah.
Sistem penyaluran dana yang semakin diarahkan langsung ke rekening guru membuat proses verifikasi administrasi menjadi lebih diperhatikan. Pemerintah juga memperketat validasi data untuk memastikan tunjangan diberikan kepada guru yang benar-benar memenuhi persyaratan.
Selain itu, perubahan aturan terkait pengakuan jam mengajar juga menjadi salah satu faktor yang membuat sebagian guru harus melakukan penyesuaian data.
Guru yang datanya belum sesuai dengan ketentuan terbaru berpotensi mengalami hambatan dalam proses penerbitan SKTP.
Kurangnya Koordinasi Sekolah, Guru, dan Dinas Pendidikan
Keterlambatan pencairan TPG juga dipengaruhi oleh koordinasi antara guru, operator sekolah, dan dinas pendidikan.
Guru perlu aktif melakukan pengecekan status datanya sendiri. Apabila ditemukan masalah dalam Info GTK, guru dapat segera berkomunikasi dengan operator sekolah untuk dilakukan perbaikan dan sinkronisasi ulang.
Operator sekolah dan dinas pendidikan juga memiliki peran penting dalam memastikan seluruh data administrasi guru telah lengkap dan sesuai sebelum diajukan.
Koordinasi yang berjalan lambat dapat memperpanjang proses hingga SKTP belum dapat diterbitkan.
Guru Diminta Tetap Proaktif Menunggu Pencairan
Keterlambatan pencairan TPG Triwulan 3 2025 memang menimbulkan rasa kecewa dan ketidakpastian bagi sebagian guru. Namun, proses tersebut masih berjalan karena adanya tahapan administrasi yang harus dipenuhi.
Guru diharapkan tetap melakukan beberapa langkah penting, seperti memperbarui data Dapodik, mengecek Info GTK secara rutin, serta aktif berkoordinasi dengan operator sekolah dan dinas pendidikan.
Dengan adanya kerja sama antara guru, sekolah, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat, proses pencairan TPG diharapkan dapat berjalan lebih cepat dan transparan.
Pemerintah juga diharapkan terus melakukan evaluasi agar sistem pencairan tunjangan profesi guru semakin efektif dan tidak menimbulkan keterlambatan di periode berikutnya.
Baca Juga: Informasi BPNT Terbaru Hari Ini: Saldo KKS Mulai Masuk untuk KPM Ini, Ternyata Bukan BPNT Tahap 3
Editor : Cholifatun Nisak