RADARTULUNGAGUNG.JAWAPOS.COM - Layanan digital Taspen terus diperkuat untuk mempercepat pelayanan kepada peserta. Dalam rapat bersama Komisi VI DPR RI, PT Taspen memaparkan bahwa proses klaim kini mampu diselesaikan dengan target H+1 dan tingkat akurasi mencapai 99,97 persen. Digitalisasi juga mendorong mayoritas peserta mengajukan klaim secara daring melalui aplikasi Andal by Taspen dan layanan Taspen One Hour Online Service (TOS).
Paparan tersebut disampaikan Direktur Utama PT Taspen, Roni, yang menjelaskan perkembangan layanan, kinerja operasional, hingga kondisi keuangan perusahaan dalam beberapa tahun terakhir.
Selain memaparkan pencapaian digitalisasi, rapat juga menyoroti pentingnya penguatan tata kelola, transparansi investasi, manajemen risiko, serta keberlanjutan program jaminan sosial bagi aparatur sipil negara (ASN).
Komisi VI DPR Beri Catatan untuk Penguatan Tata Kelola
Pada pembukaan rapat, Ketua Komisi VI DPR RI menekankan pentingnya tata kelola perusahaan yang baik bagi PT Taspen maupun PT Asabri.
Beberapa catatan disampaikan kepada Taspen, mulai dari perlunya memperkuat komite investasi yang independen, meningkatkan fungsi audit internal, hingga memperluas keterbukaan informasi kepada publik.
Sementara itu, PT Asabri mendapat sejumlah catatan terkait pemulihan kerugian, reformasi tata kelola investasi, pembersihan portofolio dari instrumen berisiko, serta penguatan budaya integritas dalam pengelolaan perusahaan.
Baca Juga: Sejarah Yogyakarta, Berawal dari Perpecahan Mataram hingga Menjadi Daerah Istimewa dan Kota Pelajar
PT Taspen Layani Sekitar 9 Juta Peserta
Dalam pemaparannya, Direktur Utama PT Taspen menjelaskan bahwa perusahaan saat ini memiliki jaringan layanan yang luas.
Taspen memiliki 57 kantor cabang serta 16.911 titik layanan yang tersebar di berbagai daerah.
Perusahaan juga melayani sekitar 9 juta peserta yang terdiri atas sekitar 5,8 juta peserta aktif dan 3,2 juta pensiunan.
Jaringan layanan tersebut menjadi bagian dari upaya perusahaan memperluas akses pelayanan bagi ASN aktif maupun pensiunan.
Layanan Digital Permudah Pengajuan Klaim
Taspen menjelaskan berbagai program yang dikelola perusahaan, meliputi Tabungan Hari Tua (THT), Jaminan Pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JKM).
Dalam beberapa tahun terakhir, proses pelayanan terus diarahkan ke sistem digital.
Melalui aplikasi Andal by Taspen dan layanan Taspen One Hour Online Service (TOS), peserta dapat mengajukan klaim dan melakukan proses otentikasi secara lebih mudah.
Manajemen menyebut target penyelesaian klaim kini mencapai H+1 dengan tingkat akurasi sebesar 99,97 persen.
Pencapaian tersebut menjadi salah satu indikator peningkatan kualitas pelayanan kepada peserta.
Mayoritas Klaim Kini Dilakukan Secara Online
Transformasi digital juga terlihat dari meningkatnya penggunaan layanan daring oleh peserta.
Dalam pemaparan tersebut disebutkan bahwa 83 persen pengajuan klaim kini dilakukan secara online.
Selain itu, hampir 80 persen pensiunan telah memanfaatkan fitur otentikasi menggunakan smartphone.
Perusahaan juga mencatat tingkat kepuasan pelanggan atau Customer Satisfaction Index (CSI) mencapai 98,7.
Angka tersebut menunjukkan tingginya tingkat penerimaan peserta terhadap layanan digital yang telah dikembangkan.
Baca Juga: Cara Mengisi Biodata PPG Calon Guru 2026 di SIM PKB, Lengkapi Informasi Umum Sebelum 25 Juli
Kinerja Keuangan Tiga Tahun Terakhir
Taspen turut memaparkan perkembangan kinerja keuangan selama periode 2023 hingga 2025.
Dalam periode tersebut, aset untuk program THT, JKK, dan JKM disebut mengalami peningkatan.
Meski demikian, perusahaan juga menghadapi tantangan berupa tingginya claim ratio yang mencapai 264 persen pada 2025.
Menurut manajemen, selisih antara iuran peserta dan beban klaim ditutup melalui hasil investasi yang dikelola perusahaan.
Di sisi lain, Taspen menerapkan kebijakan impairment atau pembentukan cadangan secara konservatif terhadap sejumlah portofolio obligasi tertentu sebagai langkah mitigasi risiko.
Sejumlah Isu Strategis Jadi Perhatian
Selain memaparkan capaian operasional, Taspen juga menjelaskan beberapa isu strategis yang memerlukan perhatian ke depan.
Salah satunya berkaitan dengan penguatan kelembagaan setelah terbitnya Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023.
Perusahaan juga menyoroti kepesertaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), penyelesaian pembayaran piutang UPSL sebesar Rp25,8 triliun, serta perlunya reformasi pada program THT, JKK, dan JKM.
Berbagai isu tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan program jaminan sosial yang dikelola Taspen.
Perlunya Regulasi untuk Memperkuat Peran Taspen
Pada penutupan rapat, Ketua Komisi VI DPR RI kembali menegaskan pentingnya regulasi yang memperkuat posisi Taspen.
Salah satu poin yang disampaikan adalah perlunya Peraturan Pemerintah (PP) yang menegaskan peran PT Taspen sebagai pengelola jaminan sosial bagi aparatur sipil negara.
Menurut kesimpulan rapat, penguatan regulasi tersebut diharapkan mampu mendukung keberlanjutan layanan, meningkatkan kepastian tata kelola, sekaligus memperkuat pelayanan kepada jutaan peserta Taspen di seluruh Indonesia.
Dengan digitalisasi yang terus berkembang, perluasan jaringan layanan, serta peningkatan kualitas pelayanan klaim, Taspen menegaskan komitmennya untuk memberikan layanan yang lebih cepat, mudah, dan akurat bagi peserta aktif maupun pensiunan ASN.
Editor : Davina Ar RaafikaSumber : Yt Pension Peru Hoy