JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan setelah berbagai kalangan mengkritisi pelaksanaan, tata kelola, hingga besarnya anggaran yang dialokasikan pemerintah. Selain mempertanyakan efektivitas program, kritik juga mengarah pada sejumlah kasus keracunan massal yang terjadi di berbagai daerah selama implementasi MBG.
Program yang menjadi salah satu janji kampanye Presiden Prabowo Subianto tersebut mulai dijalankan pada Januari 2025. Memasuki 2026, pemerintah meningkatkan alokasi anggaran MBG menjadi Rp335 triliun dengan target perluasan penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Dalam paparan yang disampaikan pada video tersebut, anggaran MBG disebut berasal dari berbagai pos dalam APBN.
Baca Juga: Jadwal Moto3 2026 Terbaru: Cek Jadwal Race Inggris hingga Valencia dan Update Klasemen
Porsi terbesar berasal dari sektor pendidikan sebesar Rp223 triliun, disusul sektor kesehatan Rp24,7 triliun dan sektor ekonomi Rp19,7 triliun. Sementara sisanya berasal dari anggaran bantuan sosial, dana cadangan pemerintah pusat, serta skema pembiayaan bersama pemerintah daerah.
Sejumlah pihak menilai masuknya sebagian besar anggaran MBG ke dalam sektor pendidikan berpotensi mengurangi ruang fiskal untuk peningkatan kualitas pendidikan.
Mereka menyoroti masih banyak kebutuhan mendesak, mulai dari peningkatan infrastruktur sekolah hingga perluasan akses pendidikan gratis yang dinilai belum sepenuhnya terpenuhi.
Selain persoalan anggaran, kritik juga diarahkan pada ketepatan sasaran penerima manfaat.
Beberapa narasumber dalam video menilai Program Makan Bergizi Gratis seharusnya lebih diprioritaskan bagi wilayah dengan tingkat kekurangan gizi yang tinggi dibanding sekolah-sekolah di kawasan perkotaan yang relatif lebih mudah dijangkau.
Menurut mereka, pendekatan berbasis data atau evidence-based policy perlu menjadi dasar utama dalam penyusunan kebijakan agar intervensi pemerintah benar-benar menyasar kelompok yang membutuhkan.
Baca Juga: Cara Membuat Pisang Goreng Renyah dan Gurih, Resep Sederhana dengan Hasil Crispy Tahan Lama
Mereka juga mendorong pemerintah memperhatikan kondisi daerah terpencil yang masih menghadapi keterbatasan akses transportasi, fasilitas penyimpanan makanan, hingga tenaga kerja terlatih.
Pelaksanaan MBG juga mendapat sorotan setelah muncul sejumlah kasus dugaan keracunan makanan.
Dalam video disebutkan salah satu kasus terjadi di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, yang melibatkan lebih dari seribu penerima manfaat.
Baca Juga: Stasiun Tulungagung ke Alun-Alun, Ternyata Dekat! Ini Rute yang Bisa Dilalui
Korban terdiri atas siswa, ibu hamil, hingga ibu menyusui. Pemerintah daerah saat itu menetapkan kejadian tersebut sebagai kejadian luar biasa (KLB).
Video tersebut juga mengutip data Badan Gizi Nasional yang mencatat lebih dari 6.000 kasus keracunan selama pelaksanaan program, sementara Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyebut jumlah korban mencapai lebih dari 11.000 orang.
Perbedaan data tersebut menjadi salah satu poin yang turut diperdebatkan oleh berbagai pihak.
Baca Juga: Kerupuk Rambak Tulungagung Dibuat 10 Hari, Begini Prosesnya hingga Renyah dan Gurih
Kritik berikutnya mengarah pada tata kelola Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga yang bertanggung jawab menjalankan Program MBG.
Dalam video disampaikan bahwa komposisi sejumlah pejabat di BGN menjadi perhatian karena dinilai kurang memiliki latar belakang profesional di bidang gizi.
Selain itu, keterlibatan aparat TNI dan Polri dalam pengelolaan sebagian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) juga memunculkan beragam tanggapan.
Sejumlah narasumber menilai pengelolaan program sebaiknya lebih mengedepankan transparansi, profesionalisme, dan akuntabilitas agar kualitas layanan dapat terjaga.
Baca Juga: Stasiun Tulungagung ke Alun-Alun, Ternyata Dekat! Ini Rute yang Bisa Dilalui
Sebagai perbandingan, video menampilkan praktik penyediaan makanan di Pondok Pesantren Salafiyah Al-Jawahir, Kabupaten Bandung.
Pesantren tersebut disebut telah menyediakan tiga kali makan setiap hari bagi sekitar 300 santri selama lebih dari 15 tahun tanpa adanya kasus keracunan.
Pengelola pesantren menerapkan sistem belanja bahan baku setiap hari sehingga bahan makanan selalu dalam kondisi segar saat diolah.
Model tersebut dinilai dapat menjadi salah satu referensi dalam penyelenggaraan layanan makan bagi peserta didik.
Berbagai kelompok masyarakat, akademisi, hingga organisasi sipil dalam video tersebut mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis.
Mereka menilai kebijakan publik dengan anggaran besar perlu disusun berdasarkan kajian yang matang, memperhitungkan risiko, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Selain itu, aspirasi dari siswa, orang tua, sekolah, tenaga pendidik, dan masyarakat dinilai perlu menjadi bagian penting dalam penyempurnaan program agar tujuan meningkatkan kualitas gizi anak Indonesia dapat tercapai secara optimal.
Editor : Brilian Syifa Almasih