JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi sorotan. Kali ini, perhatian publik tertuju pada hasil investigasi yang mengungkap dugaan konflik kepentingan dalam penunjukan mitra pelaksana, potensi lemahnya transparansi pengelolaan anggaran, hingga tantangan tata kelola program yang menyerap dana puluhan triliun rupiah.
Program MBG mulai dijalankan sejak Januari 2025 dengan alokasi anggaran awal sekitar Rp71 triliun. Nilai tersebut diproyeksikan meningkat seiring perluasan cakupan penerima manfaat di berbagai daerah.
Investigasi yang dipublikasikan melalui kanal YouTube Tempo menyebut adanya sejumlah yayasan yang diduga terafiliasi dengan relawan maupun tokoh pendukung Presiden Prabowo pada Pemilu 2024 yang menjadi mitra penyelenggara program MBG.
Baca Juga: Stasiun Tulungagung Malam Hari Ternyata Tak Sepi, Naik Kereta ke Malang Malah Bisa Rebahan
Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa beberapa yayasan memperoleh kesempatan mengelola dapur MBG di sejumlah daerah. Temuan ini memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme penunjukan mitra serta perlunya transparansi dalam proses seleksi.
Tim investigasi menilai keterlibatan kelompok-kelompok tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan apabila proses penunjukan tidak dilakukan secara terbuka dan kompetitif.
Sementara itu, pihak yayasan yang diwawancarai dalam laporan tersebut membantah adanya arahan langsung dari Presiden Prabowo. Mereka menyatakan keterlibatan dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap program prioritas pemerintah.
Laporan investigasi juga menyoroti mekanisme pendaftaran mitra Badan Gizi Nasional (BGN).
Calon mitra diwajibkan memiliki badan hukum, membangun dapur sesuai standar, menyediakan fasilitas produksi, hingga memenuhi berbagai persyaratan administrasi dan teknis.
Menurut sejumlah pelaku UMKM yang diwawancarai, persyaratan tersebut membutuhkan investasi hingga miliaran rupiah sehingga sulit dipenuhi oleh pelaku usaha kecil.
Baca Juga: Cara Membuat Pisang Goreng Renyah dan Gurih, Resep Sederhana dengan Hasil Crispy Tahan Lama
Kondisi itu dinilai membuat peluang menjadi mitra lebih mudah diakses oleh pihak yang memiliki modal besar dibandingkan UMKM.
Selain itu, ditemukan pula pola kerja sama antara yayasan dengan pihak ketiga yang bertugas memasak dan menyediakan makanan bagi penerima manfaat. Skema tersebut dinilai memerlukan pengawasan lebih ketat agar kualitas layanan tetap terjaga.
Dalam investigasi tersebut juga disebutkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah memberikan perhatian terhadap pelaksanaan MBG saat rapat bersama Badan Gizi Nasional.
Baca Juga: Honor 2.500 PPPK Paruh Waktu di Tulungagung Naik Jadi Rp 750 Ribu Per Bulan Mulai September 2026
Salah satu poin yang disoroti ialah pentingnya transparansi dalam penunjukan mitra penyelenggara.
KPK juga mendorong pengelolaan anggaran dilakukan secara akuntabel mengingat besarnya dana negara yang dialokasikan untuk program MBG.
Selain itu, laporan investigasi mengungkap adanya informasi mengenai pengajuan klaim pembayaran pada tahap awal pelaksanaan program yang nilainya mencapai miliaran rupiah.
Baca Juga: Kerupuk Rambak Tulungagung Pak Jarwo, Kriuknya Beda dan Bertahan Puluhan Tahun
Kementerian Keuangan disebut melakukan proses verifikasi terhadap setiap tagihan guna memastikan kesesuaian antara pelaksanaan program dengan anggaran yang diajukan.
Selain persoalan penunjukan mitra, laporan investigasi juga menyoroti sejumlah tantangan dalam pelaksanaan program di lapangan.
Beberapa kasus makanan bermasalah yang sempat muncul di sejumlah daerah dinilai menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap kualitas pangan, distribusi, serta penerapan standar operasional dapur.
Baca Juga: Jadwal Moto3 2026 Terbaru: Cek Jadwal Race Inggris hingga Valencia dan Update Klasemen
Tim investigasi juga membandingkan pelaksanaan program makan sekolah di beberapa negara seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Swedia.
Di negara-negara tersebut, sekolah memiliki peran lebih besar dalam penyelenggaraan layanan makan, sementara orang tua ikut terlibat dalam proses pengawasan sehingga sistem dinilai lebih transparan.
Sejumlah narasumber dalam laporan tersebut menilai pemerintah perlu terus melakukan evaluasi terhadap tata kelola MBG agar tujuan meningkatkan kualitas gizi anak dapat tercapai tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas dan transparansi.
Baca Juga: Marmer Tulungagung Mendunia, Galeri Batu Alam hingga Batik Lokal Jadi Magnet Wisata Belanja
Di sisi lain, pemerintah melalui Badan Gizi Nasional sebelumnya menyatakan bahwa proses seleksi mitra dilakukan melalui tahapan administrasi, verifikasi lapangan, serta pemenuhan standar operasional sebelum memperoleh persetujuan sebagai penyelenggara program.
Program MBG sendiri merupakan salah satu program strategis nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak Indonesia sekaligus mendukung tumbuh kembang generasi muda. Karena itu, pengawasan, transparansi, dan evaluasi berkala dinilai menjadi faktor penting agar pelaksanaan program berjalan efektif dan mampu memberikan manfaat yang optimal.
Editor : Brilian Syifa Almasih