JAKARTA - CPNS 2026 membawa kabar besar bagi guru honorer dan lulusan pendidikan. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengusulkan sekitar 400 ribu formasi guru untuk seleksi CASN 2026. Menariknya, kementerian berharap seluruh kebutuhan tersebut dapat diisi melalui jalur CPNS, bukan PPPK.
Usulan CPNS 2026 tersebut disampaikan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikdasmen Nunuk Suryani. Ia mengatakan kebutuhan formasi guru yang diajukan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) mencapai 400 ribu.
Bagi guru honorer, kabar CPNS 2026 ini menjadi perhatian karena membuka peluang untuk mendapatkan status kepegawaian sebagai PNS. Namun, angka 400 ribu tersebut belum dapat disebut sebagai kuota final. Penetapannya masih menunggu keputusan pemerintah melalui KemenPAN-RB.
Baca Juga: Kesaksian Dosen ASN di MK: Gaji CPNS Cuma Rp2,2 Juta, Terpaksa Nyambi Jualan Bubur hingga Ngojek
Kemendikdasmen Dorong Guru Berstatus PNS
Nunuk menjelaskan, Kemendikdasmen menginginkan sekitar 400 ribu formasi yang diajukan tersebut dapat diperuntukkan bagi guru CPNS. Keinginan itu sejalan dengan harapan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti agar guru memiliki status kepegawaian yang jelas.
Menurut penjelasan Nunuk, guru idealnya memiliki status sebagai PNS, bukan hanya berstatus kontrak. Kebijakan tersebut menjadi salah satu alasan Kemendikdasmen mendorong agar kebutuhan guru dalam CASN 2026 diarahkan melalui jalur CPNS.
Dorongan tersebut juga tidak terlepas dari persoalan kekurangan tenaga pendidik di sejumlah wilayah. Pemerintah sebelumnya telah melakukan rekrutmen besar-besaran guru PPPK. Namun, masih terdapat persoalan guru non-ASN dan guru PPPK yang kontraknya tidak diperpanjang di sejumlah daerah karena alasan keterbatasan anggaran.
Baca Juga: CPNS 2026 Dibuka? Sinyal Rekrutmen 160 Ribu Formasi Bikin Heboh Pelamar
Bukan Berarti 400 Ribu Kuota Sudah Pasti
Hal penting yang perlu diperhatikan calon pelamar adalah status angka 400 ribu. Jumlah tersebut merupakan usulan kebutuhan formasi, bukan kuota resmi yang sudah dipastikan pemerintah untuk dibuka dalam pendaftaran CPNS 2026.
Nunuk secara tegas menyebut keputusan akhir berada di KemenPAN-RB. Kemendikdasmen memang berharap seluruh usulan tersebut menjadi formasi guru CPNS, tetapi jumlah yang benar-benar disetujui masih harus melalui proses penetapan pemerintah.
Artinya, guru honorer maupun lulusan sarjana pendidikan sebaiknya tidak langsung menganggap 400 ribu sebagai jumlah lowongan yang pasti tersedia. Pelamar tetap perlu menunggu pengumuman resmi mengenai jumlah formasi, jabatan yang dibuka, persyaratan, jadwal pendaftaran, serta mekanisme seleksi.
Baca Juga: Seleksi CPNS 2026 Segera Dimulai? Kenali Tahapan, Sistem CAT, dan Strategi Lolos Sejak Awal
Guru Honorer Diminta Mulai Persiapan
Besarnya usulan formasi CPNS 2026 tetap menjadi momentum penting bagi guru honorer dan calon guru. Apalagi, data Kemendikdasmen menunjukkan persoalan guru non-ASN masih menjadi perhatian pemerintah.
JPNN melaporkan, per 30 Desember 2025 masih terdapat 237.196 guru honorer. Di sisi lain, pemerintah sebelumnya telah mengangkat lebih dari 900 ribu guru non-ASN menjadi PPPK dalam lima tahun terakhir.
Karena itu, calon peserta seleksi sebaiknya mulai mempersiapkan diri sejak sekarang. Persiapan dapat dilakukan dengan memperkuat kompetensi sesuai bidang pendidikan, mempelajari pola seleksi ASN, serta memastikan dokumen administrasi seperti ijazah dan data kependudukan siap digunakan.
Baca Juga: Jadwal Pendaftaran CPNS 2026 Belum Diumumkan, Ini Perkiraan Tahapan Seleksi yang Perlu Dipantau
Pelamar juga perlu mengikuti informasi hanya dari kanal resmi pemerintah. Jangan mudah percaya terhadap informasi mengenai jadwal pendaftaran, jumlah kuota, maupun persyaratan yang belum diumumkan secara resmi.
Jika usulan 400 ribu formasi tersebut mendapat persetujuan sesuai harapan Kemendikdasmen, rekrutmen guru CPNS 2026 berpotensi menjadi salah satu kesempatan besar bagi tenaga pendidik untuk mendapatkan status ASN. Namun, sampai keputusan final diterbitkan, angka tersebut tetap harus dipahami sebagai usulan, bukan kepastian kuota.
Editor : Muhammad Tafrihatu Zaidan Al AkhbariSumber : AGUS CHANNEL PENDIDIKAN