TULUNGAGUNG - CPNS Guru 2026 kembali menjadi sorotan di tengah kebutuhan tenaga pendidik yang masih tinggi. Berdasarkan pembahasan dalam dialog RRI Surabaya, Indonesia disebut membutuhkan sekitar 561 ribu guru untuk mengisi kekurangan tenaga pendidik di berbagai daerah.
Rencana CPNS Guru 2026 diharapkan menjadi salah satu solusi mengatasi kekurangan tersebut. Namun, rekrutmen baru tidak boleh mengabaikan guru honorer dan PPPK paruh waktu yang selama bertahun-tahun telah mengabdi di sekolah.
Persoalan CPNS Guru 2026 bukan sekadar menambah jumlah ASN. Pemerintah juga perlu memastikan formasi sesuai kebutuhan riil, distribusi guru merata, data pendidikan akurat, serta nasib tenaga pendidik non-ASN mendapat kepastian.
Baca Juga: Kesaksian Dosen ASN di MK: Gaji CPNS Cuma Rp2,2 Juta, Terpaksa Nyambi Jualan Bubur hingga Ngojek
Kekurangan Guru Masih Terjadi di Berbagai Daerah
Ketua SAT Nasional Pendidik dan Tenaga Kependidikan Negara Indonesia, Muhammad Yuda, menyebut kekurangan guru masih terjadi di berbagai wilayah, termasuk Jawa Timur.
Masalahnya tidak selalu karena jumlah guru semata. Ada daerah yang masih kekurangan formasi akibat keterbatasan kemampuan fiskal. Di sisi lain, guru honorer dan PPPK paruh waktu masih menunggu kepastian status serta kesejahteraan.
Yuda mengatakan rekrutmen CPNS memang bagian dari penyelesaian masalah. Namun, pemerintah juga diminta menuntaskan status tenaga non-ASN yang sudah lama mengabdi.
Menurutnya, guru PNS juga banyak yang memasuki masa pensiun. Jumlahnya diperkirakan mencapai 600 hingga 700 orang setiap tahun sehingga kebutuhan tenaga pendidik terus muncul.
Karena itu, pengadaan guru baru harus berjalan bersamaan dengan penyelesaian persoalan honorer dan PPPK paruh waktu. Jangan sampai rekrutmen baru justru menimbulkan persoalan baru karena tenaga pendidik lama belum mendapatkan kepastian.
Data dan Distribusi Guru Jadi Pekerjaan Rumah
Anggota Komisi X DPR RI Reni Astuti menilai kecukupan guru berkaitan langsung dengan kualitas pendidikan. Kekurangan guru masih ditemukan di kota besar hingga daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Baca Juga: BKN Ungkap CPNS 2026 Bisa Batal Digelar! Ternyata Ini Penyebab Mengejutkan Formasi Belum Masuk
Surabaya menjadi salah satu contoh daerah yang masih mengalami kekurangan guru. Ketidakseimbangan antara jumlah guru pensiun dan formasi baru membuat sejumlah guru harus mengajar lebih dari satu kelas atau tugas.
Persoalan lain adalah distribusi. Ada wilayah yang mengalami kekurangan guru, sementara daerah lain justru memiliki guru lebih banyak dibanding jumlah siswa.
Karena itu, pemerintah perlu memperkuat data melalui Dapodik. Data guru dan siswa harus terus diperbarui agar kebutuhan setiap daerah, jenjang pendidikan, serta mata pelajaran dapat dipetakan secara akurat.
Ketidaksesuaian data juga dapat berdampak pada guru bersertifikat. Dalam dialog tersebut dicontohkan guru yang memiliki sertifikat untuk mata pelajaran tertentu, tetapi ditempatkan mengajar bidang berbeda sehingga data kebutuhan guru tidak terbaca dengan tepat.
Guru Honorer Minta Kesempatan Menuju CPNS
Yuda mengusulkan adanya skema khusus bagi PPPK yang ingin beralih menjadi PNS. Menurutnya, kesempatan tersebut dapat diberikan kepada PPPK berusia di bawah maupun di atas 35 tahun dengan mempertimbangkan masa pengabdian.
Masa kerja dapat menjadi salah satu bentuk afirmasi. Guru yang sudah mengabdi bertahun-tahun dinilai layak memperoleh bobot tambahan ketika mengikuti seleksi CPNS.
Baca Juga: Jadwal Pendaftaran CPNS 2026 Belum Rilis, Ini Dokumen yang Sebaiknya Disiapkan Mulai Sekarang
Skema itu diharapkan berjalan beriringan dengan kesempatan bagi fresh graduate. Dengan demikian, lulusan baru tetap memiliki peluang masuk ASN, sementara guru honorer dan PPPK yang telah lama mengabdi tidak kehilangan kesempatan.
Anggaran Pendidikan Diharapkan Lebih Berpihak
Reni juga menyoroti kesejahteraan guru yang masih jauh dari ideal. Dalam dialog disebut masih ada guru paruh waktu yang menerima honor di bawah Rp1 juta, bahkan hanya ratusan ribu rupiah di sejumlah daerah.
Pemerintah didorong mencari solusi agar persoalan fiskal daerah tidak menjadi alasan terhambatnya kesejahteraan guru. Salah satu gagasan yang muncul adalah pengelolaan anggaran guru yang lebih terpusat.
Baca Juga: Jadwal CPNS 2026 Kapan Dibuka? Ini Tahapan Seleksi yang Perlu Dipantau Calon Pelamar
Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pemisahan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari anggaran fungsi pendidikan juga disebut dapat menjadi momentum. Ruang fiskal yang tersedia diharapkan bisa diarahkan untuk kesejahteraan guru, sarana pendidikan, riset, serta peningkatan mutu sekolah.
Dengan kebutuhan sekitar 561 ribu guru, rekrutmen CPNS memang berpotensi membantu mengatasi kekurangan tenaga pendidik. Namun, pemerintah tetap perlu menyelesaikan persoalan honorer dan PPPK, memperbaiki data, serta memastikan distribusi guru agar kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan pendidikan nasional.
Editor : Muhammad Tafrihatu Zaidan Al AkhbariSumber : Guru Pandai 21