JAKARTA - Tunjangan profesi guru ASN daerah memiliki alur penyaluran yang perlu dipahami para guru. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menjelaskan tahapan pencairan sekaligus menyediakan kontak resmi untuk menangani kendala penyaluran.
Informasi mengenai tunjangan profesi guru ASN daerah tersebut disampaikan melalui kanal resmi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) Kemendikdasmen. Penjelasan ini penting bagi guru yang bertanya mengapa tunjangan belum masuk ke rekening meski Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP) telah terbit.
Tunjangan profesi guru ASN daerah memang tidak langsung masuk setelah SKTP terbit. Ada sejumlah tahapan yang harus dilewati, mulai dari rekomendasi penyaluran oleh Kemendikdasmen hingga pencairan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
Baca Juga: TPG AGUSTUS 2026 BELUM CAIR? SKTP JULI SUDAH TERBIT, VALIDASI MASIH OREN
SKTP Terbit, Bukan Berarti Tunjangan Langsung Cair
Tahap awal yang harus dipastikan guru adalah terbitnya SKTP. Data tersebut dapat dipantau melalui Info GTK. Jika SKTP belum terbit, proses pencairan tunjangan profesi belum dapat dilanjutkan.
Setelah SKTP terbit, Kemendikdasmen menyampaikan rekomendasi penyaluran kepada Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK).
Tahapan tersebut menjadi pembeda antara guru ASN daerah dan guru non-ASN. Untuk guru ASN daerah, proses penyaluran melibatkan Kementerian Keuangan. Sementara itu, tunjangan bagi guru non-ASN disalurkan melalui Kemendikdasmen dan Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik).
Baca Juga: SKTP Guru Tidak Terbit? Ini Penyebab dan Syarat Agar TPG Bisa Cair
Karena melewati proses lintas kementerian, pencairan tunjangan guru ASN daerah membutuhkan beberapa tahapan administrasi sebelum masuk ke rekening.
Setelah Disetujui, KPPN Menyalurkan ke Rekening Guru
Setelah menerima rekomendasi penyaluran, DJPK melakukan proses review dan persetujuan. Selanjutnya, rekomendasi tersebut diteruskan kepada KPPN.
KPPN kemudian menjadi pihak yang menyalurkan dana langsung ke rekening guru. KPPN tersebar di berbagai wilayah Indonesia, tetapi lembaga tersebut berada di bawah Kementerian Keuangan, bukan pemerintah daerah.
Baca Juga: TPG 2026: Ini Alur Penyaluran dan Kontak Resmi untuk Guru yang Tunjangannya Bermasalah
Dengan demikian, guru tidak perlu langsung panik ketika SKTP sudah terbit tetapi dana belum masuk. Masih ada proses rekomendasi, persetujuan, hingga penyaluran melalui KPPN.
Dalam beberapa periode terakhir, pencairan disebut tetap berlangsung pada bulan yang bersangkutan. Namun, SKTP yang terbit lebih belakangan dapat membuat pencairan dilakukan pada bulan berikutnya.
Guru juga diminta memastikan data pada Dapodik, Info GTK, serta informasi rekening sudah benar. Kesalahan data dapat menjadi salah satu hal yang perlu diperiksa ketika penyaluran mengalami kendala.
Baca Juga: SKTP Juli 2026 Belum Terbit Tak Hangus, Ini Penyebab dan Syarat Agar TPG Segera Cair
Ada Kontak Resmi untuk Keluhan Penyaluran
Kemendikdasmen juga menyediakan saluran komunikasi bagi guru yang mengalami kendala terkait tunjangan. Dalam informasi yang dibahas, guru dapat menghubungi layanan WhatsApp di nomor +62 851-7434-6780.
Selain WhatsApp, tersedia layanan Telegram serta panggilan telepon di 021-5084-7721. Guru disarankan memastikan nomor yang dihubungi benar-benar sesuai dengan informasi dari kanal resmi Kemendikdasmen.
Langkah tersebut penting karena terdapat potensi penipuan yang mengatasnamakan kementerian. Guru diminta tidak mudah memberikan data atau mengikuti instruksi dari nomor yang tidak terverifikasi.
Baca Juga: TPG Februari: SKTP Disebut Sudah Terbit di Info GTK, Guru Diminta Cek Beban Mengajar
Informasi mengenai alur tunjangan profesi guru ASN daerah ini juga dapat dikonfirmasi melalui kanal resmi Ditjen GTK Kemendikdasmen yang telah terverifikasi. Guru sebaiknya mengutamakan sumber resmi ketika mencari informasi mengenai pencairan tunjangan.
Dengan memahami alurnya, guru dapat mengetahui bahwa SKTP terbit merupakan salah satu tahap awal. Pencairan masih membutuhkan proses rekomendasi, persetujuan DJPK, hingga penyaluran oleh KPPN ke rekening masing-masing guru.
Editor : Muhammad Tafrihatu Zaidan Al AkhbariSumber : Guru Abad 21