TULUNGAGUNG - APBN 2027 mulai memasuki tahap penting setelah pemerintah menggelar konsultasi publik RUU APBN 2027. Pemerintah membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan sebelum rancangan anggaran tersebut dibahas lebih lanjut bersama DPR.
APBN 2027 dirancang untuk menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah menyebut anggaran negara akan tetap diarahkan agar sehat, berkelanjutan, serta mampu menghadapi ketidakpastian ekonomi global.
Pembahasan APBN 2027 juga menjadi perhatian karena pemerintah telah menyiapkan sejumlah asumsi ekonomi makro, target pendapatan dan belanja negara, hingga delapan klaster program kerja prioritas nasional.
Baca Juga: RUU APBN 2027 Disiapkan, Pemerintah Bidik Pertumbuhan Ekonomi hingga 6,5 Persen
APBN 2027 Ditargetkan Dorong Pertumbuhan Ekonomi
Dalam konsultasi publik RUU APBN 2027, Direktur Penyusunan APBN Ropianto Kurniawan menjelaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran negara.
Menurutnya, APBN merupakan instrumen utama kebijakan fiskal. Karena itu, masukan publik dibutuhkan untuk menyempurnakan rancangan anggaran sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Pemerintah dan DPR sebelumnya telah membahas kerangka ekonomi makro serta pokok-pokok kebijakan fiskal. RUU APBN 2027 dan nota keuangan kemudian dijadwalkan disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada 14 Agustus 2026.
Setelah itu, pembahasan bersama DPR akan berlangsung pada Agustus dan September. Pemerintah menargetkan UU APBN 2027 dapat disahkan pada akhir September atau awal Oktober.
Ekonomi 2026 Tumbuh 5,29 Persen
Pemerintah melihat kondisi ekonomi domestik masih cukup kuat meski ekonomi global menghadapi berbagai ketidakpastian.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2026 tercatat 5,29 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang berada di kisaran 5,12 persen.
Inflasi juga disebut masih terkendali pada 2,88 persen. Sementara itu, aktivitas kredit, uang beredar, perdagangan, serta sejumlah sektor industri menunjukkan perkembangan positif.
Purchasing Managers' Index atau PMI manufaktur Indonesia juga kembali berada di zona ekspansif pada Juli 2026 dengan angka 50,2. Kondisi tersebut menjadi salah satu indikator bahwa aktivitas manufaktur mulai kembali membaik.
Untuk 2027, pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah asumsi ekonomi makro. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan berada pada kisaran 5,8-6,5 persen, inflasi 1,5-3,5 persen, serta nilai tukar rupiah Rp16.800-Rp17.500 per dolar AS.
Defisit APBN 2027 ditargetkan berada pada kisaran 1,8-2,4 persen terhadap PDB.
Delapan Prioritas Pemerintah
Pemerintah menyiapkan delapan klaster program prioritas nasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan.
Salah satunya adalah kedaulatan pangan melalui pembangunan sentra pangan, sawah, bendungan, irigasi, modernisasi kapal nelayan, serta peningkatan produksi daging, susu dan telur.
Pemerintah juga mendorong kemandirian energi melalui biodiesel, bioetanol, pembangkit listrik tenaga surya, hingga pengembangan kendaraan listrik.
Sektor pendidikan menjadi prioritas melalui revitalisasi sekolah, peningkatan sarana prasarana, digitalisasi pendidikan, sekolah unggulan, dan sekolah rakyat.
Di bidang kesehatan, pemerintah menyiapkan peningkatan kualitas Puskesmas dan rumah sakit daerah, pemeriksaan kesehatan gratis, serta penanganan tuberkulosis.
Baca Juga: Pidato APBN 2027: Target Ekonomi, Defisit, hingga Janji Kesejahteraan Rakyat Terungkap
Program lain mencakup hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, perlindungan sosial, serta penguatan daya beli masyarakat.
Subsidi dan Perlindungan Sosial Jadi Sorotan
Pemerintah juga menyoroti pentingnya reformasi subsidi agar lebih tepat sasaran. Bantuan sosial seperti PKH, kartu sembako, bantuan pangan dan Program Indonesia Pintar tetap menjadi bagian perlindungan sosial.
Anggaran perlindungan sosial pada 2026 disebut telah mencapai lebih dari Rp500 triliun. Pemerintah berharap masyarakat ikut mengawasi pelaksanaannya agar bantuan benar-benar diterima kelompok yang membutuhkan.
Dengan berbagai kebijakan tersebut, APBN 2027 diarahkan menjadi instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi, mendorong pertumbuhan lebih tinggi, sekaligus mempercepat kesejahteraan masyarakat.
Editor : Muhammad Tafrihatu Zaidan Al AkhbariSumber : Info Pensiun ASN