TULUNGAGUNG - APBN 2027 mulai memasuki tahapan penting setelah pemerintah membuka konsultasi publik RUU APBN 2027. Pemerintah menegaskan rancangan anggaran tahun depan disusun untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.
APBN 2027 juga menjadi perhatian karena pemerintah dan DPR telah menyepakati sejumlah asumsi ekonomi makro. Dalam pembahasan tersebut, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan berada pada kisaran 5,8 hingga 6,5 persen.
Dalam konsultasi publik RUU APBN 2027, Direktur Penyusunan APBN Kementerian Keuangan Rianto Kurniawan menjelaskan sejumlah arah kebijakan fiskal yang akan menjadi dasar penyusunan anggaran negara. Pemerintah menekankan pentingnya APBN yang sehat, berkelanjutan, transparan, dan responsif terhadap kondisi global.
Baca Juga: SKTP Juli 2026 Belum Cair? Ini Jadwal Terbaru Info GTK dan Sinyal Kenaikan Gaji PNS 2027
APBN 2027 Masuk Tahap Pembahasan
Rianto menjelaskan penyusunan APBN memiliki siklus sekitar tiga tahun. Tahun pertama digunakan untuk persiapan, tahun berikutnya untuk pelaksanaan, kemudian dilanjutkan dengan tahap pertanggungjawaban.
Pada Agustus 2026, pemerintah dijadwalkan menyampaikan RUU APBN dan Nota Keuangan kepada DPR melalui pidato Presiden. Sebelumnya, pemerintah telah menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) serta Rencana Kerja Pemerintah.
Pembahasan RUU APBN 2027 bersama DPR akan berlangsung pada Agustus dan September. Pemerintah berharap undang-undang tersebut dapat disahkan pada akhir September atau awal Oktober.
Baca Juga: Rapelan Gaji Pensiunan PNS Agustus 2026 Belum Cair, Taspen Belum Terbitkan Jadwal Resmi
Setelah disahkan, pemerintah akan menyiapkan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN serta dokumen pelaksanaan anggaran. Dengan demikian, kementerian dan lembaga dapat mempersiapkan program sejak awal 2027.
Pertumbuhan Ekonomi Ditargetkan 5,8-6,5 Persen
Dalam asumsi ekonomi makro yang disepakati untuk APBN 2027, pertumbuhan ekonomi ditargetkan 5,8 hingga 6,5 persen. Inflasi diperkirakan berada di kisaran 1,5 sampai 3,5 persen.
Sementara itu, suku bunga diproyeksikan 6,5 hingga 7,3 persen. Nilai tukar rupiah berada pada kisaran Rp16.800 sampai Rp17.500 per dolar AS, sedangkan harga minyak mentah diperkirakan USD70-95 per barel.
Baca Juga: Kenaikan Gaji PNS 2027 Belum Dipastikan, Ini Penjelasan Pemerintah dan Taspen
Pemerintah juga menetapkan kisaran defisit APBN 2027 sebesar 1,8 hingga 2,4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Pendapatan negara diperkirakan 12,01 hingga 12,4 persen PDB, sedangkan belanja negara berada di kisaran 13,81 hingga 14,8 persen PDB.
Di tengah ketidakpastian ekonomi global, kondisi domestik dinilai masih cukup terjaga. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2026 tercatat 5,29 persen, sementara inflasi berada di level 2,88 persen.
Delapan Kluster Jadi Prioritas Pemerintah
Pemerintah menyiapkan delapan kluster program kerja prioritas nasional dalam APBN 2027. Beberapa di antaranya mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, serta pembangunan infrastruktur.
Baca Juga: Gaji PNS 2027 Belum Pasti Naik, Ini Jawaban Taspen soal Rapelan Pensiunan
Pada sektor pangan, pemerintah mendorong pembangunan sentra pangan, pencetakan sawah, bendungan, irigasi, modernisasi kapal nelayan hingga peningkatan produksi daging, susu, dan telur.
Untuk energi, pemerintah terus mendorong biodiesel, bioetanol, pembangkit listrik tenaga surya di daerah terpencil, kendaraan listrik, dan konversi kendaraan berbahan bakar minyak.
Sektor pendidikan diarahkan pada revitalisasi sekolah, pembangunan sekolah terintegrasi, digitalisasi pendidikan, serta pengembangan sekolah unggulan. Di bidang kesehatan, pemerintah menargetkan peningkatan kualitas puskesmas dan rumah sakit serta melanjutkan pemeriksaan kesehatan gratis.
Baca Juga: Kenaikan Gaji Pensiunan PNS Agustus 2026? Ini Klarifikasi Resmi Taspen
Pemerintah juga menyoroti reformasi subsidi dan perlindungan sosial agar lebih tepat sasaran. Program seperti PKH, kartu sembako, bantuan pangan, PIP, serta berbagai beasiswa tetap menjadi bagian dari kebijakan perlindungan sosial.
Pada akhirnya, APBN 2027 diarahkan untuk menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Pemerintah menekankan bahwa kualitas belanja, penerimaan negara, dan pengendalian defisit harus dijaga agar anggaran tetap sehat dan berkelanjutan.
Editor : Muhammad Tafrihatu Zaidan Al AkhbariSumber : BATA News