JAKARTA - Taspen hari ini, 17 Agustus 2026, memberlakukan penutupan layanan kantor cabang dalam rangka libur HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Di tengah penutupan tersebut, informasi mengenai kenaikan gaji ASN dan pensiunan juga menjadi perhatian peserta.
Taspen memastikan pelayanan kantor cabang kembali beroperasi pada 18 Agustus 2026. Meski kantor cabang tutup, peserta masih dapat memanfaatkan sejumlah layanan yang tersedia secara online.
Sementara itu, kabar mengenai kenaikan gaji ASN hingga kini belum memiliki kepastian. Pemerintah masih membahas kemungkinan penyesuaian gaji PNS dan PPPK, sedangkan Taspen menyebut belum menerima regulasi resmi mengenai kenaikan gaji maupun tunjangan pensiun.
Layanan Taspen 17 Agustus 2026
Penutupan kantor cabang Taspen pada Senin, 17 Agustus 2026, perlu diperhatikan peserta yang memiliki keperluan administrasi secara langsung. Pelayanan tatap muka baru kembali dilakukan pada 18 Agustus 2026.
Baca Juga: 19 Motor Berknalpot Brong Diamankan saat Razia Malam Minggu di Tulungagung
Namun, penutupan kantor cabang tidak berarti seluruh layanan Taspen berhenti. Peserta tetap dapat menggunakan call center Taspen yang masih beroperasi selama periode libur.
Pengajuan klaim juga dapat dilakukan secara online melalui layanan TOS Taspen. Peserta yang tidak memiliki kebutuhan mendesak untuk datang langsung ke kantor cabang dapat memanfaatkan layanan digital tersebut.
Taspen juga mengingatkan peserta agar selalu memeriksa informasi melalui kanal resmi. Hal ini penting karena informasi mengenai layanan pensiun dan administrasi Taspen cukup sering beredar melalui media sosial.
Kenaikan Gaji ASN Belum Diputuskan
Perhatian peserta kemudian beralih pada kenaikan gaji ASN, termasuk PNS dan PPPK. Hingga 17 Agustus 2026, belum terdapat regulasi resmi yang menetapkan kenaikan gaji maupun tunjangan pensiun.
Baca Juga: Refleksi Kemerdekaan RI Ke-81
Taspen menyampaikan bahwa peserta sebaiknya tidak langsung mempercayai informasi mengenai besaran atau jadwal pencairan kenaikan yang beredar di media sosial. Kepastian kebijakan baru dapat diketahui setelah pemerintah menerbitkan aturan resmi.
Informasi tersebut sejalan dengan keterangan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2027 pada 14 Agustus 2026. Pemerintah masih membahas kemungkinan kenaikan gaji ASN dan belum mengambil keputusan final.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga tidak menyampaikan secara khusus mengenai kenaikan gaji PNS dalam pidato Nota Keuangan dan RAPBN 2027 di hadapan DPR RI.
Kenaikan Gaji Terakhir pada 2024
Kenaikan gaji ASN terakhir dilakukan pada 2024. Pemerintah saat itu menerbitkan PP Nomor 5 Tahun 2024 yang ditandatangani pada 26 Januari 2024.
Melalui kebijakan tersebut, gaji ASN naik sebesar 8 persen. Sementara itu, pensiunan mendapatkan penyesuaian sebesar 12 persen.
Dalam transkrip yang menjadi bahan pemberitaan ini, kenaikan gaji ASN disebut tidak berlangsung setiap tahun. Penyesuaian sebelumnya antara lain tercatat sebesar 5 persen pada 2015, 5 persen pada 2019, dan 8 persen pada 2024.
Untuk 2027, pemerintah masih harus menyelesaikan pembahasan sebelum keputusan mengenai kenaikan gaji ASN ditetapkan.
Autentikasi Taspen Sering Gagal
Selain persoalan gaji dan pensiun, masalah autentikasi juga menjadi keluhan peserta Taspen. Sejumlah peserta mengaku autentikasi gagal berulang kali meski sudah mencoba berbagai cara.
Taspen meminta peserta yang mengalami kendala tersebut menghubungi kanal resminya untuk dilakukan pengecekan. Peserta dapat diminta memberikan informasi seperti NOTAS atau NIP, nama penerima pensiun, tanggal lahir, serta mitra bayar.
Peserta juga diimbau tidak menyerahkan data pribadi kepada akun yang tidak jelas. Pengecekan sebaiknya dilakukan melalui kanal resmi Taspen untuk menghindari penyalahgunaan data.
Dengan demikian, ada tiga hal utama yang perlu diperhatikan peserta pada 17 Agustus 2026. Kantor cabang Taspen libur dan kembali melayani pada 18 Agustus. Layanan call center serta pengajuan klaim online tetap tersedia.
Sementara itu, kenaikan gaji ASN dan pensiunan belum diputuskan secara resmi. Peserta masih harus menunggu regulasi pemerintah sebelum mempercayai informasi mengenai besaran dan waktu pembayaran.
Editor : Maylanni Diana Fitri