JAKARTA - Gaji PPPK paruh waktu 2026 disebut memiliki mekanisme pencairan yang berbeda dari tahun sebelumnya. Pembayaran dilakukan setelah pegawai menjalankan pekerjaan, memenuhi presensi, serta menyelesaikan kewajiban administrasi yang menjadi persyaratan pencairan.
PPPK paruh waktu merupakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang menjalankan jam kerja terbatas dibandingkan PPPK penuh waktu. Skema ini disebut diterapkan secara nasional pada 2026 untuk memberikan status formal dan kepastian hak bagi tenaga non-ASN yang sebelumnya berstatus honorer.
Perubahan yang paling menonjol terdapat pada mekanisme pembayaran. Gaji tidak lagi otomatis dicairkan pada awal bulan, tetapi diproses setelah pekerjaan dan administrasi yang diperlukan terpenuhi.
Dalam penjelasan video tersebut disebutkan, pegawai harus memenuhi sejumlah kewajiban sebelum pembayaran diproses. Di antaranya presensi, SKP, dan administrasi lainnya.
Baca Juga: PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu, Guru PPPK Dapat Kesempatan Jadi PNS
Pencairan Gaji Menunggu Presensi
Mekanisme tersebut membuat waktu pencairan gaji PPPK paruh waktu dapat berbeda dengan pegawai PNS maupun PPPK penuh waktu. Pembayaran dilakukan setelah pekerjaan selesai dan absensi tercatat.
Dalam penjelasan yang disampaikan, beberapa daerah juga disebut menerapkan mekanisme serupa. Jawa Timur, misalnya, disebut memiliki surat edaran yang mengatur pembayaran gaji setelah pekerjaan selesai dan absensi tercatat.
Kondisi itu membuat PPPK paruh waktu perlu memastikan seluruh administrasi dan presensi telah dipenuhi. Jika dokumen atau pencatatan kehadiran belum lengkap, proses pembayaran dapat tertunda.
Baca Juga: PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu, Ini Kabar Terbaru Guru PPPK dan Peluang Jadi PNS
Keterlambatan juga disebut terjadi di sejumlah daerah. Bogor menjadi salah satu wilayah yang disebut mengalami keterlambatan karena proses administrasi, termasuk persiapan rekening dan dokumen.
Gaji kemudian dibayarkan setelah pegawai menjalani masa kerja sesuai mekanisme yang diterapkan pemerintah daerah.
Besaran Gaji Menyesuaikan Daerah
Besaran gaji PPPK paruh waktu 2026 tidak disebut sama untuk seluruh wilayah. Nilainya bergantung pada kemampuan anggaran pemerintah daerah serta dapat mengacu pada UMP atau UMK setempat.
Prinsip yang disampaikan adalah penghasilan PPPK paruh waktu minimal tidak lebih rendah dibandingkan pendapatan ketika masih menjadi tenaga honorer. Besarannya juga dapat mengacu pada UMP atau UMK wilayah masing-masing.
Baca Juga: PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu, 231 Ribu Guru Masuk Skema Pengangkatan Baru
Sebagai gambaran, dalam video disebutkan UMP Sulawesi Selatan sekitar Rp3,9 juta per bulan. Sementara itu, UMP Jakarta disebut mencapai lebih dari Rp5,7 juta.
Namun, angka tersebut bukan berarti seluruh PPPK paruh waktu otomatis menerima nominal yang sama. Penghasilan tetap disesuaikan dengan status paruh waktu dan jam kerja yang dijalankan.
Dengan jam kerja yang lebih terbatas dibandingkan pegawai penuh waktu, pembayaran gaji PPPK paruh waktu juga bersifat proporsional.
Baca Juga: PPPK Paruh Waktu 2027 Berpeluang Jadi Penuh Waktu, Guru PPPK Bisa Daftar Seleksi PNS
Tunjangan dan Perlindungan Sosial
Meski bekerja dengan skema paruh waktu, PPPK tetap disebut memperoleh sejumlah hak sebagai pegawai pemerintah. Tunjangan yang disebut antara lain tunjangan suami atau istri dan anak sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain itu, terdapat tunjangan pangan atau uang beras sesuai besaran yang ditetapkan. Perlindungan melalui BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan juga tetap menjadi bagian dari hak yang disebutkan.
Hak lainnya mencakup Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13. Dengan demikian, perubahan mekanisme pembayaran tidak menghilangkan hak atas tunjangan dan perlindungan sosial yang disebut dalam penjelasan tersebut.
Baca Juga: PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu, Guru Juga Berpeluang Ikut Tes PNS
Skema baru ini pada akhirnya menempatkan presensi dan pemenuhan administrasi sebagai bagian penting sebelum gaji dicairkan. Pembayaran juga tidak lagi sekadar dipandang sebagai honor harian, tetapi menjadi bagian dari mekanisme penghasilan pegawai pemerintah dengan status formal.
Bagi PPPK paruh waktu, perubahan tersebut berarti ketepatan presensi dan kelengkapan administrasi menjadi hal yang perlu diperhatikan sebelum proses pembayaran dilakukan.
Editor : Muhammad Tafrihatu Zaidan Al AkhbariSumber : Arif Rahman