JAKARTA - Pemerintah menyatakan anggaran untuk perubahan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu sudah diamankan. Untuk pegawai pemerintah pusat, kebutuhan anggaran yang disebut dalam pernyataan berada di kisaran Rp1 triliun.
Kebijakan tersebut tidak akan dilaksanakan sekaligus. Pemerintah menyebut proses perubahan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu akan dilakukan secara bertahap pada periode berikutnya.
"Kalau untuk P3K yang paruh waktu menjadi penuh waktu, pegawai pemerintah pusat itu anggarannya sekitar Rp1 triliun, kita sudah siapkan," kata narasumber dalam rekaman.
Kesiapan anggaran tersebut disebut menjadi bagian dari upaya memberikan kepastian kepada para pegawai PPPK. Pemerintah juga menyatakan kebutuhan pembiayaan masih dapat dikendalikan melalui realokasi dari berbagai tempat untuk tahun berikutnya.
Artinya, proses perubahan status tidak hanya disiapkan dari sisi kebijakan, tetapi juga telah diperhitungkan dari sisi anggaran. Namun, rincian penerima dan pembagian tahapannya belum sepenuhnya disampaikan.
Jumlah Penerima Belum Final
Dalam pembahasan tersebut, narasumber belum dapat menyebutkan secara pasti jumlah PPPK paruh waktu yang akan diproses menjadi penuh waktu.
Baca Juga: Kurang Perhatikan Arus Lalu Lintas, Pelajar 16 Tahun Tewas Saat Honda Vario Menyeberang di Kepuhrejo
Ia bahkan mengaku lupa angka yang dimaksud karena jumlah penerima masih mengalami perubahan.
"Saya lupa jumlahnya. Maaf, Pak. Soalnya angkanya berubah-rubah terus," ujarnya.
Pembahasan selanjutnya menyebut proses perubahan status akan dilakukan dengan beberapa tahapan. Ada kelompok yang diproses dalam waktu satu tahun, sementara kelompok lainnya dapat berlangsung hingga tiga tahun.
Narasumber juga sempat menyebut angka dalam kisaran ratusan ribu penerima. Namun, penyebutan tersebut tidak disampaikan sebagai angka final. Karena itu, jumlah pasti PPPK paruh waktu yang akan beralih menjadi penuh waktu belum dapat dipastikan dari informasi dalam rekaman.
Pemerintah menegaskan bahwa perubahan status akan dilakukan secara bertahap. Dengan pola tersebut, kebutuhan anggaran juga dapat disesuaikan dengan jumlah pegawai yang diproses pada setiap tahap.
Jadi Kepastian bagi Guru PPPK
Pemerintah berharap kesiapan anggaran tersebut memberikan kepastian bagi guru dan pekerja PPPK yang saat ini masih berstatus paruh waktu.
Baca Juga: Kopi "Londo" Ireng
Pernyataan itu juga secara khusus ditujukan kepada para guru pekerja PPPK agar tidak lagi merasa khawatir mengenai kelanjutan proses perubahan status.
"Jadi itu kita harapkan memberi kepastian kepada para guru pekerja P3K. Jadi enggak usah khawatir lagi ke depan," ujar narasumber.
Pemerintah juga menyebut anggaran untuk kebutuhan tersebut sudah diamankan. Jika diperlukan, realokasi dari berbagai pos dapat dilakukan pada tahun berikutnya.
Dalam rekaman, terdapat pula pembahasan mengenai anggaran pemerintah dan angka 2,4 persen. Namun, konteks pernyataan tersebut tidak dijelaskan secara utuh sehingga tidak dapat dipastikan kaitannya dengan anggaran perubahan status PPPK.
Hal yang lebih jelas adalah pemerintah telah menyiapkan anggaran sekitar Rp1 triliun untuk kebutuhan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu pada pegawai pemerintah pusat.
Sementara itu, rincian mengenai jumlah pegawai yang akan mendapatkan perubahan status masih menunggu kepastian. Narasumber menyebut angka tersebut berubah-ubah dan pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap.
Skema tersebut juga disebut dapat berlangsung selama satu hingga tiga tahun. Namun, pembagian jumlah penerima pada setiap tahapan belum dijelaskan.
Dengan anggaran yang telah disiapkan, pemerintah berharap proses perubahan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu dapat memberikan kepastian bagi para guru dan pekerja PPPK.
Meski demikian, berdasarkan informasi dalam rekaman, belum terdapat rincian lengkap mengenai jumlah penerima, jadwal setiap tahap, maupun daftar pegawai yang akan lebih dulu mengalami perubahan status.
Editor : Maylanni Diana Fitri