JAKARTA - Status Info GTK pada Agustus memperlihatkan dua kondisi terkait SKTP Juli dan pencairan tunjangan profesi guru atau TPG. Sebagian guru masih belum mendapatkan penerbitan SKTP Juli, sedangkan sebagian lainnya sudah memiliki SKTP tetapi dana sertifikasi Juli belum masuk ke rekening.
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena penerbitan SKTP dan pencairan TPG tidak selalu berlangsung pada waktu yang sama. Dalam informasi yang disampaikan melalui video, terdapat pula sejumlah perkiraan jadwal siklus data TPG 2026, mulai dari penarikan data hingga penerbitan SKTP.
Kondisi pertama adalah guru yang hingga Agustus masih belum mendapatkan SKTP untuk periode Juli. Dengan belum terbitnya SKTP Juli, tunjangan sertifikasi untuk periode tersebut juga disebut masih belum cair.
Sementara kondisi kedua adalah SKTP Juli sudah terbit, tetapi pencairan sertifikasi belum diterima. Pada sebagian status hasil validasi, masih terdapat indikator oren dan belum seluruhnya berubah menjadi hijau.
Apakah kondisi tersebut nantinya akan berlanjut ke pencairan TPG? Dalam penjelasan yang disampaikan, guru diminta menunggu perkembangan proses berikutnya.
Jadwal Siklus Data TPG 2026 yang Disebutkan
Berdasarkan informasi yang beredar dalam video, alur dan jadwal siklus data TPG 2026 disebut terdiri atas beberapa tahapan.
Baca Juga: Parkir Berlangganan Baru Menjangkau 73 Ruas, Jalan Nasional dan Provinsi Belum Masuk
Pada minggu pertama, penarikan data disebut berlangsung pada tanggal 9 hingga 10. Selanjutnya, proses validasi dilakukan pada tanggal 11 sampai 15.
Setelah itu, penerbitan SKTP disebut berada pada rentang tanggal 16 hingga 18.
Ada pula penjelasan mengenai penerbitan SKTP pada awal bulan berikutnya. Untuk Agustus, penerbitan tersebut disebut diperkirakan berlangsung pada tanggal 6 hingga 8.
Jadwal ini menjadi perhatian guru yang masih menunggu perkembangan status SKTP maupun pencairan tunjangan profesi.
Sejumlah komentar guru juga disampaikan dalam video. Salah satunya berasal dari guru yang menyebut SKTP miliknya terbit pada 3 Agustus, tetapi dana sertifikasi belum cair.
“Semoga secepatnya saya juga SKTP 3 Agustus ini berarti belum cair,” demikian salah satu komentar yang dikutip dalam video.
Ada pula komentar lain dari guru yang menyebut selama ini waktu tunggu pencairan setelah SKTP terbit paling lama sekitar enam atau tujuh hari.
Namun, kondisi setiap guru disebut tidak selalu sama. Seorang guru bahkan menyampaikan SKTP miliknya sudah terbit pada 28 Juli, tetapi hingga saat informasi itu disampaikan dana sertifikasi belum juga cair.
Jika dihitung berdasarkan perkiraan waktu tunggu tujuh hari, pencairan bagi SKTP yang terbit pada 28 Juli diharapkan dapat berlangsung sekitar 6 atau 7 Agustus. Namun, perkiraan tersebut disampaikan sebagai harapan dan tetap bergantung pada proses penyaluran.
Belum Ada Kepastian Kenaikan Gaji PNS 2027
Selain membahas SKTP Juli dan TPG, informasi tersebut juga menyinggung perkembangan kenaikan gaji PNS pada 2027.
Baca Juga: Polygon Monarch M3 2022 Hadir dengan Warna Baru, Harga Rp2,3 Juta
Disebutkan, berdasarkan kutipan dari CNBC Indonesia, gaji pokok PNS belum mengalami kenaikan setelah perubahan terakhir pada 2024. Artinya, menurut penjelasan tersebut, selama kurang lebih dua tahun belum ada kenaikan gaji pokok PNS.
Dalam rentang kenaikan gaji PNS, anggota TNI, dan Polri dari 2006 hingga 2024, disebut bahwa dalam 10 tahun terakhir kenaikan terjadi tiga kali.
Kenaikan disebut terjadi pada 2015 sebesar 5 persen, kemudian pada 2019 sebesar 5 persen, dan pada 2024 sebesar 8 persen.
Lalu, apakah gaji PNS akan naik pada 2027? Dalam penjelasan tersebut, dokumen KEM PPKF 2027 disebut belum memuat rencana kenaikan gaji pokok PNS maupun pensiunan.
Karena itu, belum ada kepastian mengenai kenaikan gaji pokok pada tahun depan.
Disebutkan pula bahwa sinyal kenaikan gaji biasanya dinantikan dalam pidato Presiden terkait RAPBN dan keuangan pada 14 Agustus 2026. Jika kenaikan gaji pokok tidak disinggung, disebut terdapat kemungkinan besaran gaji tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku saat ini.
Pemerintah, menurut informasi yang disampaikan, memastikan anggaran pegawai tetap diarahkan untuk menjaga daya beli dan kesejahteraan ASN, TNI, Polri, serta pensiunan. Bentuknya antara lain melalui THR dan gaji atau pensiun ke-13 dengan tetap memperhatikan efisiensi anggaran serta kondisi fiskal.
Editor : Maylanni Diana Fitri