JAKARTA - RAPBN 2027 mendapat sejumlah catatan dari fraksi-fraksi DPR RI dalam rapat paripurna yang membahas pemandangan umum atas Rancangan Undang-Undang APBN 2027 beserta nota keuangannya. Fraksi PDI Perjuangan, Partai Golkar, dan Partai Gerindra sama-sama menyoroti target pertumbuhan ekonomi, penerimaan negara, belanja, hingga dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.
Rapat tersebut merupakan agenda lanjutan setelah pemerintah menyampaikan keterangan mengenai RUU APBN 2027 beserta nota keuangan dalam rapat paripurna pada 14 Agustus 2026. Masing-masing fraksi kemudian menyampaikan pandangan melalui juru bicara yang telah ditetapkan.
Fraksi PDI Perjuangan menjadi fraksi pertama yang menyampaikan pandangan umum. Budi Sulistiono alias Kanang menilai desain RAPBN 2027 harus memberikan perubahan nyata terhadap kehidupan masyarakat.
Baca Juga: Ruben Onsu Disebut Punya Bukti Aliran Dana Rp3,5 Miliar, Hotman Paris Buka Suara
Fraksi PDI Perjuangan menilai tema kebijakan fiskal 2027, yakni “tumbuh lebih tinggi, sejahtera lebih cepat”, masih perlu diperjelas. Fraksi tersebut mempertanyakan siapa yang dimaksud sejahtera lebih cepat serta ukuran dan indikator yang digunakan.
Untuk target pertumbuhan ekonomi 2027, PDI Perjuangan menyebut angka 5,9 persen dan meminta agar pertumbuhan tersebut benar-benar diikuti peningkatan penghasilan rakyat, penciptaan lapangan kerja formal, serta pemerataan hasil pembangunan.
Sementara itu, Fraksi Partai Golkar menyebut pertumbuhan ekonomi 2027 ditargetkan sebesar 6 persen. Nurul Arifin mengatakan pencapaian target tersebut membutuhkan penguatan investasi, produktivitas, hilirisasi, industrialisasi, pembangunan sumber daya manusia, serta sektor-sektor prioritas.
Baca Juga: Ruben Onsu Disebut Punya Bukti Aliran Dana Rp3,5 Miliar, Hotman Paris Buka Suara
Fraksi Golkar juga meminta penjelasan pemerintah mengenai strategi agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya lebih tinggi, tetapi mampu menciptakan lapangan kerja dan memperluas kesempatan ekonomi.
Fraksi Partai Gerindra turut mendukung target pertumbuhan ekonomi 6 persen. Fraksi tersebut menilai target itu dapat didukung konsumsi domestik, investasi, konsumsi pemerintah, dan penguatan ekspor.
Dalam RAPBN 2027, pemerintah mengusulkan pendapatan negara sebesar Rp3.426 triliun. Angka tersebut mendapat perhatian dari Fraksi Golkar dan Gerindra, terutama terkait penguatan penerimaan perpajakan dan kapasitas fiskal.
Baca Juga: Cesc Fabregas Bikin Pemain Buangan Jadi Berharga, 6 Bintang Como Melambung
Fraksi Golkar mendorong optimalisasi penerimaan dari aktivitas ekonomi domestik melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, dan penguatan sistem administrasi perpajakan.
Gerindra juga mengapresiasi target pendapatan tersebut serta mendorong pemerintah menjaga rasio pajak agar konsisten berada di angka dua digit. Fraksi tersebut menyebut rasio pajak ditargetkan meningkat dari 9,31 persen pada 2025 menjadi 10,4 persen terhadap PDB pada 2027.
Dari sisi pembiayaan, defisit anggaran RAPBN 2027 dirancang sebesar Rp671,2 triliun atau 2,4 persen terhadap PDB. Golkar meminta penjelasan mengenai strategi pembiayaan agar kebutuhan pembangunan tetap berjalan dengan mempertimbangkan risiko dan kesinambungan fiskal.
Baca Juga: Yamaha Grand Filano 2026 Punya 3 Warna Baru, Makin Maskulin dan Tetap Irit
Gerindra menilai desain defisit tersebut cukup prudent dan menekankan pentingnya pengurangan beban pengeluaran serta peningkatan pendapatan negara.
PDI Perjuangan memberikan perhatian khusus terhadap belanja perlindungan sosial yang mencapai Rp549,8 triliun. Fraksi tersebut meminta anggaran tersebut dimanfaatkan secara maksimal agar benar-benar menjangkau kelompok sasaran.
Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp242 triliun. Pemerintah diminta memastikan pelaksanaannya tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat anggaran, termasuk bagi anak-anak sekolah di daerah terpencil, tertinggal, dan terisolir.
Baca Juga: Yamaha Gear Ultima Hybrid Solid 2026 Dibanderol Rp20,56 Juta, Bagasi 18 Liter
Di sektor kesehatan, PDI Perjuangan meminta perluasan Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN. Fraksi tersebut menyebut alokasi PBI JKN 2027 masih untuk 96,8 juta orang dan mengusulkan peningkatan cakupan menjadi sekitar 102 juta penerima.
Perhatian lain diarahkan pada pembayaran bunga utang. PDI Perjuangan menyebut alokasi bunga utang mencapai Rp650,3 triliun dan menilai besarnya beban tersebut menjadi alasan penting untuk menjaga keseimbangan APBN pada masa mendatang.
Sementara itu, ketiga fraksi pada akhirnya menyatakan persetujuan agar RUU APBN 2027 beserta nota keuangannya dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku. Pembahasan selanjutnya menjadi ruang bagi pemerintah dan DPR untuk mempertajam arah kebijakan fiskal agar target pertumbuhan ekonomi dapat berjalan beriringan dengan pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Editor : Brilian Syifa Almasih