JAKARTA - Kabar kenaikan gaji pensiunan 2026 sebesar 12 persen kembali beredar di media sosial pada awal September. Informasi itu menyebut Taspen mengumumkan kenaikan ulang gaji pensiunan, sekaligus mengaitkannya dengan PP Nomor 11 Tahun 2025. Namun, klarifikasi yang dibahas menyebut belum ada regulasi baru yang menetapkan kenaikan tersebut.
Kabar tersebut kembali ramai setelah Taspen mencairkan dana pensiun terbaru pada awal September 2026. Jutaan pensiunan dan penerima pensiun disebut masih mempertanyakan kemungkinan adanya kenaikan penghasilan pada tahun ini.
Informasi yang beredar menyebut persentase kenaikan mencapai 12 persen. Angka tersebut menjadi perhatian karena sebelumnya juga disebut berkaitan dengan kenaikan gaji pensiunan.
Baca Juga: Gaji PNS 2027 Belum Ada Angka Resmi, Taspen Ungkap Soal Kenaikan dan Rapel
Namun, sebelum menjadikan kabar tersebut sebagai kepastian, terdapat sejumlah ketentuan yang perlu dipahami. Kenaikan gaji pensiunan harus memiliki dasar kebijakan dan aturan resmi yang dapat digunakan sebagai landasan pembayaran.
Kenaikan pensiun harus memiliki dasar hukum
Dalam penjelasan yang dikutip video, kenaikan gaji atau pensiun yang resmi harus berasal dari kebijakan pemerintah. Arah kebijakan tersebut dapat disampaikan melalui pidato presiden, RAPBN, atau kebijakan fiskal.
Setelah kebijakan ditetapkan, diperlukan aturan pelaksanaan. Regulasi seperti peraturan pemerintah menjadi dasar hukum agar kebijakan kenaikan dapat benar-benar diterapkan.
Baca Juga: Gaji PNS 2027 Belum Pasti Naik, Ini Jawaban Taspen soal Rapelan Pensiunan
Aturan tersebut juga harus menjelaskan penerima manfaat, besaran atau persentase kenaikan, waktu mulai berlaku, serta mekanisme pembayaran. Setelah seluruh ketentuan tersedia, pelaksanaan anggaran dapat dilakukan untuk membayarkan hak penerima.
Artinya, angka 12 persen yang beredar tidak bisa langsung dianggap sebagai kenaikan resmi. Pensiunan perlu melihat apakah sudah terdapat regulasi baru yang secara khusus menetapkan kenaikan tersebut untuk 2026.
Taspen bukan pihak yang menetapkan kenaikan
Hal penting lainnya adalah posisi PT Taspen dalam pembayaran pensiun. Dalam penjelasan tersebut, Taspen memang menjadi lembaga yang menyalurkan pembayaran pensiun kepada peserta sesuai ketentuan yang berlaku.
Baca Juga: Surat Edaran Pencairan Rapel Gaji Pensiunan Agustus 2026 Belum Terbit, Ini Klarifikasi Taspen
Namun, Taspen bukan pihak yang menetapkan sendiri kenaikan pensiun pokok. Perusahaan tersebut menjalankan pembayaran berdasarkan kebijakan dan regulasi yang telah ditetapkan pemerintah.
Jika pemerintah menetapkan kenaikan baru, aturan tersebut akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembayaran. Taspen kemudian menjalankan pembayaran sesuai besaran dan ketentuan yang telah ditetapkan.
Karena itu, kabar yang menyebut Taspen secara langsung menetapkan kenaikan 12 persen perlu diluruskan. Berdasarkan klarifikasi yang diberitakan pada September 2026 dalam transkrip, belum terdapat regulasi baru yang menetapkan kenaikan gaji pensiunan PNS sebesar 12 persen untuk 2026.
Baca Juga: Gaji Pensiunan PNS 2026 Masih Segini, Taspen Bantah Kabar Kenaikan dan Rapelan
Pembayaran pensiun masih mengacu pada ketentuan yang berlaku, termasuk PP Nomor 8 Tahun 2024. Dengan demikian, informasi mengenai kenaikan ulang 12 persen belum dapat dijadikan dasar untuk menghitung tambahan penerimaan pensiunan.
PP Nomor 11 Tahun 2025 bukan aturan kenaikan 12 persen
Isu lainnya berkaitan dengan PP Nomor 11 Tahun 2025. Regulasi ini disebut kerap menimbulkan kesalahpahaman karena dikaitkan dengan kenaikan gaji pensiunan.
Dalam informasi yang dibahas, PP Nomor 11 Tahun 2025 bukan aturan yang menetapkan kenaikan gaji pokok atau pensiun sebesar 12 persen. Peraturan tersebut mengatur pemberian tunjangan hari raya atau THR dan gaji ke-13 bagi ASN serta pensiunan untuk tahun 2025.
Baca Juga: Kenaikan Gaji PNS 2027 Belum Dipastikan, Ini Penjelasan Pemerintah dan Taspen
PP Nomor 11 Tahun 2025 disebut mulai berlaku pada 7 Maret 2025. Karena itu, regulasi tersebut tidak dapat disamakan dengan aturan mengenai kenaikan pensiun pokok bagi pensiunan maupun penerima pensiun pada 2026.
Pensiunan yang memperoleh informasi mengenai kenaikan 12 persen juga perlu memperhatikan sumber informasi yang digunakan. Kenaikan penghasilan baru dapat diterapkan setelah terdapat kebijakan pemerintah, aturan pelaksanaan, serta mekanisme pembayaran yang jelas.
Dengan demikian, kabar mengenai kenaikan gaji pensiunan 2026 sebesar 12 persen masih perlu disikapi hati-hati. Berdasarkan klarifikasi yang dikutip dalam video, belum terdapat regulasi baru yang menetapkan kenaikan tersebut.
Sementara itu, pembayaran pensiun tetap berjalan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Taspen berperan sebagai pelaksana penyaluran manfaat pensiun, bukan lembaga yang menetapkan sendiri besaran kenaikan pensiun.
Editor : Muhammad Tafrihatu Zaidan Al AkhbariSumber : Info Pensiun ASN