TULUNGAGUNG- Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) menghadapi ketidakpastian akibat isu pemutusan kontrak yang dikaitkan dengan kemampuan fiskal daerah. Persoalan tersebut muncul setelah sejumlah pemerintah daerah dinilai kesulitan menanggung beban belanja pegawai, terutama pascapengangkatan PPPK dalam jumlah besar.
Isu ini dibahas dalam tayangan kanal YouTube Ruang Regulasi. Dalam pembahasannya, pengangkatan PPPK disebut sempat menjadi harapan bagi banyak tenaga honorer yang telah mengabdi selama bertahun-tahun. Status tersebut bukan hanya berkaitan dengan pekerjaan, tetapi juga menyangkut stabilitas, pengakuan, dan masa depan keluarga.
Namun, harapan itu kembali dihadapkan pada ketidakpastian. Isu pemutusan kontrak membuat sebagian PPPK berpotensi mengalami kembali situasi yang pernah mereka rasakan ketika masih berstatus honorer.
Menurut pembahasan tersebut, akar persoalan berada pada krisis anggaran dan kemampuan fiskal daerah. Kemampuan fiskal digambarkan sebagai kondisi kesehatan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai berbagai kebutuhan, termasuk layanan publik dan belanja pegawai.
Sejumlah daerah disebut berada dalam posisi sulit. Belanja pegawai meningkat setelah pengangkatan PPPK, sementara pendapatan asli daerah (PAD) tidak mengalami pertumbuhan yang sebanding. Kondisi itu menimbulkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan pembayaran gaji dan pembiayaan tenaga PPPK.
Baca Juga: Cara Membuat SKP PPPK Paruh Waktu 2026 di e-Kinerja, Ini Tahapannya
Masalah juga dinilai berkaitan dengan proses pengajuan formasi yang belum sepenuhnya disertai perhitungan anggaran jangka panjang. Akibatnya, kebijakan yang dirancang untuk memberikan kepastian status dan menghapus tenaga honorer justru berhadapan dengan keterbatasan keuangan di tingkat daerah.
Pembahasan Ruang Regulasi menilai persoalan tersebut bukan semata-mata mengenai pihak yang salah atau benar. Ada kesenjangan sistemik antara kebijakan nasional dan kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankannya.
Pemerintah pusat memiliki tujuan untuk menghapus status honorer demi meningkatkan kesejahteraan dan kepastian kerja. Namun, tanggung jawab pembiayaan PPPK banyak dibebankan kepada daerah yang belum tentu memiliki kapasitas anggaran memadai.
Dampaknya tidak hanya dirasakan dalam aspek keuangan. Ketidakpastian kontrak juga berpengaruh terhadap kondisi mental dan psikologis PPPK. Mereka yang telah melewati masa pengabdian panjang sebagai honorer harus kembali menghadapi kecemasan mengenai keberlanjutan pekerjaan.
Dalam tayangan itu, setidaknya terdapat empat opsi yang disebut sedang dipertimbangkan untuk mengatasi persoalan tersebut. Pertama, evaluasi formasi. Langkah ini diperlukan agar kebutuhan tenaga PPPK benar-benar sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan daerah.
Baca Juga: Guru PPPK Jadi PNS 2027, Status Paruh Waktu Disebut Naik Jadi Penuh Waktu
Kedua, penyesuaian gaji yang dipandang sebagai solusi jangka pendek. Penyesuaian tersebut diharapkan dapat membantu daerah mengelola beban anggaran, meskipun tetap harus memperhatikan kesejahteraan pegawai.
Ketiga, bantuan dari pemerintah pusat. Dukungan tersebut dapat menjadi jaring pengaman sementara bagi daerah yang kesulitan membiayai PPPK.
Keempat, peningkatan PAD sebagai solusi jangka panjang. Dengan pendapatan daerah yang lebih kuat, pemerintah daerah diharapkan memiliki ruang fiskal yang lebih besar untuk membiayai layanan publik dan belanja pegawai secara berkelanjutan.
Meski demikian, pembahasan tersebut menyebut belum ada keputusan final terkait pilihan solusi yang akan diterapkan. Karena itu, sinkronisasi, komunikasi, dan perencanaan antara pemerintah pusat dan daerah dinilai menjadi hal penting.
Persoalan PPPK terancam putus kontrak menjadi pengingat bahwa kepastian hukum harus berjalan beriringan dengan kepastian anggaran. Perubahan status kepegawaian tidak cukup jika tidak disertai jaminan pembiayaan dan perencanaan yang matang.
Reformasi birokrasi pada akhirnya tidak hanya diukur dari perubahan status di atas kertas. Kebijakan tersebut juga perlu memastikan terbentuknya pelayanan publik yang kuat, sekaligus memberikan masa depan yang lebih aman bagi ASN.
Editor : Syarifatul InsaniyahSumber : Diolah dari berbagai sumber