JAKARTA - Bantuan pangan beras dipastikan berlanjut hingga Desember 2026, sementara KPM PKH dan BPNT juga tengah menghadapi wacana perubahan mekanisme pendataan melalui bansos digital.
Pemerintah telah menyampaikan bahwa bantuan beras yang sebelumnya berjalan sampai September akan diteruskan pada Oktober, November, dan Desember. Sementara itu, informasi mengenai kewajiban pendaftaran ulang penerima PKH dan BPNT masih harus menunggu kepastian kebijakan resmi.
Kabar mengenai dua isu tersebut menjadi perhatian karena menyangkut penerima bantuan sosial. Di satu sisi, ada kelanjutan bantuan pangan beras. Di sisi lain, muncul pembahasan mengenai sistem digital yang disebut akan digunakan dalam pengelolaan bansos pada 2027.
Baca Juga: THR ASN 2026 Siap Cair, Anggaran Rp55 Triliun Disiapkan untuk Jutaan Penerima
Bantuan beras resmi dilanjutkan
Pemerintah melalui keterangan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bantuan beras yang telah berjalan hingga September akan dilanjutkan selama tiga bulan berikutnya. Arahan tersebut disampaikan setelah rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka pada Senin (7/9/2026).
Dalam rapat itu, pemerintah juga membahas kesiapan menghadapi potensi El Nino. Bantuan pangan beras menjadi salah satu program yang diarahkan untuk tetap berjalan pada Oktober, November, dan Desember.
Informasi dalam transkrip video menyebut sasaran bantuan pangan selama ini mencakup masyarakat dalam desil 1 hingga desil 4. Alokasi yang disebutkan adalah 10 kilogram beras per periode, sehingga tiga bulan penyaluran berarti 30 kilogram apabila penerima memperoleh bantuan secara penuh.
Meski demikian, KPM tetap perlu memperhatikan jadwal dan mekanisme distribusi di masing-masing daerah. Informasi resmi dari pemerintah daerah maupun lembaga penyalur menjadi rujukan ketika bantuan mulai disalurkan.
KPM PKH dan BPNT disebut perlu daftar ulang
Isu lain yang dibahas adalah rencana bansos digital. Dalam video, disampaikan bahwa sistem tersebut bukan jenis bantuan baru, melainkan perubahan mekanisme pendaftaran dan pendataan bantuan sosial.
KPM PKH maupun BPNT yang masih aktif disebut akan menjadi bagian dari proses pendataan apabila sistem tersebut diterapkan. Pendaftaran nantinya disebut menggunakan data identitas seperti KTP dan mekanisme digital pemerintah.
Namun, ada bagian penting yang perlu diperhatikan. Informasi mengenai seluruh penerima bansos harus melakukan pendaftaran ulang masih disebut sebagai informasi yang belum resmi dalam transkrip. Karena itu, masyarakat sebaiknya tidak menganggap pendaftaran ulang sebagai kewajiban yang sudah berlaku sebelum pemerintah mengeluarkan aturan atau petunjuk resmi.
Jangan terkecoh informasi bansos
Sistem perlindungan sosial memang terus diarahkan agar pendataan penerima bantuan semakin terintegrasi. Tetapi perubahan mekanisme administrasi tidak otomatis berarti penerima lama kehilangan bantuan.
Untuk saat ini, dua informasi tersebut perlu dipisahkan. Bantuan pangan beras untuk Oktober hingga Desember telah mendapat arahan pemerintah. Sementara kabar mengenai reset data dan kewajiban daftar ulang PKH-BPNT melalui sistem bansos digital masih menunggu kepastian resmi.
Masyarakat penerima bansos disarankan memeriksa informasi melalui kanal pemerintah agar tidak salah memahami perubahan kebijakan ataupun mengikuti tautan pendaftaran yang belum terbukti resmi.
Baca Juga: THR ASN 2026 Siap Cair, Anggaran Rp55 Triliun Disiapkan untuk Jutaan Penerima
Editor : Muhamad Ahsanul WildanSumber : Diary Bansos