JAKARTA - Informasi mengenai PKH BPNT tahap 4 2026 mulai menjadi perhatian Keluarga Penerima Manfaat (KPM), terutama menjelang periode akhir tahun.
Dalam video yang menjadi sumber informasi, pencairan tahap keempat disebut akan berlangsung secara bertahap berdasarkan pembagian wilayah. KPM juga diingatkan memahami status kepesertaan karena bantuan dapat tidak tersalurkan apabila data penerima tidak lagi memenuhi ketentuan.
Secara resmi, Kementerian Sosial menyebut Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bantuan sosial bersyarat yang disalurkan secara bertahap dalam satu tahun melalui bank atau Pos penyalur. Sementara Program Sembako merupakan pengembangan dari Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Baca Juga: KKS Merah Putih Jadi Sorotan, KPM PKH-BPNT Diminta Lakukan Ini agar Pencairan Lancar
PKH BPNT tahap 4 2026 mulai ditunggu KPM
Dalam transkrip video, pencairan tahap keempat disebut berkaitan dengan alokasi Oktober hingga Desember 2026. Penyaluran juga disebut dilakukan berdasarkan tiga pembagian wilayah, yakni wilayah 1, wilayah 2 dan wilayah 3.
Meski demikian, pembagian jadwal tersebut perlu dibedakan dari ketetapan resmi pemerintah. Berdasarkan dokumen JDIH Kemensos yang tersedia, pemerintah telah menetapkan alokasi KPM dan besaran bantuan PKH untuk 2026 melalui Keputusan Menteri Sosial Nomor 106/HUK/2026. Pemerintah juga menerbitkan keputusan terkait alokasi dan besaran Program Sembako 2026.
Video tersebut menyebut wilayah 1 mencakup Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Jambi, Bengkulu, Lampung dan Jawa Barat.
Sementara wilayah 2 disebut mencakup DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Bali, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat.
Adapun wilayah 3 dalam video tersebut meliputi Jawa Timur, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua.
Mengapa bantuan bisa tidak cair?
Selain membahas pencairan, video tersebut menyoroti kondisi ketika bantuan tidak lagi diterima KPM. Salah satu istilah yang digunakan adalah exclude, yakni status ketika seseorang tidak lagi masuk dalam daftar penerima aktif.
Beberapa faktor yang disebut dalam video antara lain perubahan kondisi ekonomi sehingga keluarga dinilai sudah tidak memenuhi kriteria, persoalan administrasi kependudukan, serta ketidaksesuaian data NIK dan KK.
Video tersebut juga menyebut adanya anggota keluarga yang bekerja sebagai PNS, TNI, Polri, pegawai BUMN atau pekerja dengan penghasilan tertentu sebagai salah satu faktor yang perlu diperhatikan. Namun, rincian kriteria tersebut sebaiknya tidak dipahami sebagai keputusan otomatis terhadap setiap keluarga karena penetapan penerima mengikuti data dan ketentuan pemerintah.
Data penerima terus menjadi perhatian
Kemensos saat ini menggunakan mekanisme pemeringkatan kesejahteraan keluarga dalam penyaluran bantuan sosial. JDIH Kemensos mencatat Keputusan Menteri Sosial Nomor 22/HUK/2026 beserta sejumlah perubahannya terkait penetapan peringkat kesejahteraan keluarga untuk penyaluran bantuan sosial.
Karena itu, KPM perlu memastikan data kependudukan tetap sesuai dan mengikuti informasi resmi terkait status bantuan. Informasi dari video mengenai urutan wilayah pencairan dapat menjadi bahan perhatian, tetapi tanggal pencairan individual tetap bergantung pada mekanisme penyaluran dan penetapan pemerintah.
Bagi KPM yang menunggu PKH BPNT tahap 4 2026, hal terpenting bukan hanya mengetahui kapan bantuan disebut akan cair, tetapi juga memastikan status kepesertaan dan data penerima tetap sesuai.
Baca Juga: KKS Merah Putih Jadi Sorotan, KPM PKH-BPNT Diminta Lakukan Ini agar Pencairan Lancar
Editor : Muhamad Ahsanul WildanSumber : Gania Vlog