JAKARTA - Informasi terbaru mengenai PKH BPNT tahap 4 2026 tidak hanya berkaitan dengan pencairan bantuan, tetapi juga registrasi ulang melalui sistem digitalisasi bansos Perlinsos.
Dalam informasi yang disampaikan kanal Diari Bansos, saldo yang masuk ke sejumlah kartu KKS pada awal Oktober bukan pencairan tahap 4, melainkan pembayaran susulan tahap 3. Sementara itu, proses persiapan tahap 4 masih berjalan.
Baca Juga: Senin Legi 2027 Diramal Jadi Tahun Perubahan, Rezeki dan Karier Mulai Terbuka
Saldo KKS Masuk, Bukan Berarti Tahap 4
Kabar mengenai saldo yang masuk ke kartu KKS menjadi perhatian KPM karena bertepatan dengan periode persiapan bantuan tahap terakhir tahun 2026. Namun, KPM diminta tidak langsung menganggap saldo tersebut sebagai pencairan PKH atau BPNT tahap 4.
Sejumlah KPM dilaporkan menerima saldo pada awal Oktober, termasuk pada 1, 2, dan 6 Oktober. Berdasarkan informasi dalam video tersebut, dana itu merupakan pencairan susulan untuk tahap 3 tahun 2026.
Untuk memastikan status bantuan, KPM disarankan terlebih dahulu menghubungi pendamping sosial atau operator SIKS-NG di desa. Status penerima dapat menunjukkan apakah proses bantuan masih berada pada tahap SPM, SI, top up, atau justru belum memenuhi ketentuan.
Cara ini dinilai dapat mencegah KPM datang ke ATM atau agen bank tanpa kepastian mengenai status pencairannya.
Persiapan Tahap 4 Mulai Oktober
PKH dan BPNT tahap 4 merupakan periode terakhir penyaluran bantuan reguler pada 2026, mencakup Oktober, November, dan Desember. Sasaran bantuan disebut tetap diarahkan kepada masyarakat yang masuk desil 1 hingga desil 4 dengan mempertimbangkan kuota yang tersedia.
Untuk PKH, kuota nasional disebut mencapai 10 juta KPM, sedangkan BPNT mencapai sekitar 18,8 juta KPM. Karena jumlah penerima terbatas, tidak seluruh masyarakat yang masuk desil 1 sampai 4 otomatis mendapatkan bantuan.
Proses penarikan data untuk tahap 4 disebut dimulai pada 10 Oktober 2026. Setelah itu, data akan diproses sehingga sejumlah status penyaluran dapat mulai terlihat dalam sistem. Verifikasi komitmen sendiri disebut masih berlangsung hingga 25 Oktober 2026.
Artinya, KPM masih perlu menunggu proses administrasi dan pemutakhiran data sebelum bantuan tahap 4 benar-benar masuk ke rekening atau kartu KKS.
KPM Diminta Registrasi Ulang Perlinsos
Hal lain yang perlu diperhatikan adalah digitalisasi bansos melalui Perlinsos. KPM yang masih aktif menerima bantuan disebut wajib melakukan registrasi ulang. Pendataan ini juga berlaku bagi masyarakat yang masuk dalam proses pendataan penerima bantuan.
Pendaftaran dapat dilakukan melalui agen Perlinsos yang berbeda dengan agen bank. Agen tersebut dapat berupa kader, RT, RW, kepala dusun, perangkat desa, pendamping PKH, TKSK, maupun unsur lain yang ditugaskan pemerintah.
KPM cukup membawa KTP dan ID listrik ketika melakukan pendaftaran. Setelah proses dilakukan, hasilnya dapat diketahui untuk melihat apakah data masuk kategori layak, berpotensi layak, atau tidak layak.
Kabupaten Banyuwangi disebut menjadi salah satu wilayah pilot project digitalisasi bansos. KPM di wilayah tersebut yang merasa belum melakukan registrasi dapat menghubungi pemerintah desa atau pendamping sosial.
Dengan demikian, perhatian KPM saat ini bukan hanya menunggu PKH BPNT tahap 4 2026, tetapi juga memastikan data penerima sudah diperbarui melalui mekanisme digitalisasi bansos yang ditetapkan pemerintah.
Baca Juga: Senin Legi 2027 Diramal Jadi Tahun Perubahan, Rezeki dan Karier Mulai Terbuka
Editor : Muhamad Ahsanul WildanSumber : Diary Bansos