JAKARTA - KIP Kuliah 2026 dipastikan tidak mengalami pemangkasan anggaran, meski jumlah penerima baru hanya bertambah terbatas.
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menegaskan anggaran program tersebut terus meningkat dari tahun ke tahun, tetapi mekanisme distribusi kuota kini semakin diarahkan kepada calon mahasiswa dari keluarga miskin dan rentan miskin berdasarkan data sosial ekonomi pemerintah.
Penegasan itu menjadi penting di tengah munculnya berbagai informasi mengenai dugaan pengurangan anggaran KIP Kuliah. Berdasarkan data yang disampaikan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, anggaran KIP Kuliah justru mengalami peningkatan secara konsisten sejak 2020.
Baca Juga: Senin Legi 2027 Diramal Jadi Tahun Perubahan, Rezeki dan Karier Mulai Terbuka
Anggaran KIP Kuliah Terus Naik
Pada 2020, anggaran KIP Kuliah tercatat sekitar Rp6,5 triliun. Nilai tersebut meningkat menjadi Rp14,9 triliun pada 2025. Sementara itu, alokasi berdasarkan DIPA pada 2026 kembali naik menjadi Rp15,3 triliun.
Kenaikan anggaran tersebut juga diikuti peningkatan sasaran penerima. Pada 2025, jumlah penerima yang menjadi sasaran mencapai sekitar 1,44 juta mahasiswa, termasuk mahasiswa yang sedang menjalani studi. Untuk 2026, sasaran penerima meningkat menjadi sekitar 1,47 juta mahasiswa.
Namun, kenaikan tersebut tidak berarti seluruh perguruan tinggi akan memperoleh tambahan kuota dalam jumlah yang sama. Perubahan mekanisme distribusi membuat jumlah penerima di masing-masing kampus dapat naik atau turun cukup signifikan.
Kampus Tak Lagi Mendapat Kuota dengan Pola Lama
Pada periode 2020 hingga 2024, distribusi kuota KIP Kuliah banyak mempertimbangkan daya tampung program studi dan akreditasi perguruan tinggi. Pola tersebut membuat persentase penerima di sejumlah kampus relatif stabil dari tahun ke tahun.
Mulai 2025, mekanismenya berubah. Pengelola KIP Kuliah mulai mengarahkan kuota berdasarkan data calon penerima yang memiliki indikator ekonomi tertentu dan lolos seleksi masuk perguruan tinggi.
Untuk perguruan tinggi negeri, calon penerima yang memiliki KIP, terdata dalam basis data kesejahteraan pemerintah, serta memenuhi kriteria ekonomi menjadi prioritas. Artinya, jumlah mahasiswa yang mendaftar KIP Kuliah di sebuah kampus tidak otomatis menentukan jumlah penerima.
Jika dari 100 mahasiswa yang lolos seleksi hanya sebagian yang memenuhi kriteria prioritas berdasarkan data, maka kelompok tersebut yang akan didahulukan. Pendaftar lainnya masih dapat memperoleh bantuan apabila tersedia kuota tambahan.
UGM dan Unimed Jadi Gambaran Perubahan
Perubahan sistem tersebut membuat distribusi kuota antarkampus bisa sangat berbeda. Salah satu contoh yang disebut adalah Universitas Negeri Medan. Pada 2024, kampus tersebut disebut menerima sekitar 1.000 mahasiswa baru penerima KIP Kuliah. Angkanya kemudian meningkat menjadi lebih dari 3.000 pada 2025.
Kondisi berbeda terjadi di Universitas Gadjah Mada. Kuota yang sebelumnya sekitar 1.900 penerima pada 2024 turun menjadi sekitar 708 penerima pada 2025.
Penurunan tersebut tidak serta-merta menunjukkan pengurangan anggaran nasional. Salah satu penyebabnya adalah jumlah calon mahasiswa yang masuk kategori prioritas di masing-masing kampus berbeda. UGM bahkan disebut memberikan bantuan internal kepada ratusan pelamar yang membutuhkan dukungan pembiayaan.
KIP Kuliah 2026 Lebih Berbasis Data
Untuk 2026, pemerintah kembali memperkuat penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Prioritas diberikan kepada siswa pemegang PIP SMA atau sederajat maupun calon mahasiswa yang terdata dalam DTSEN dengan desil 1 hingga 4.
Khusus PTN, prioritas tersebut berlaku bagi calon mahasiswa yang lolos melalui jalur SNBP dan SNBT. Karena itu, calon penerima perlu memastikan data ekonomi dan proses pendaftaran KIP Kuliah sudah sesuai sejak awal.
Dengan mekanisme tersebut, perubahan kuota di sebuah kampus tidak dapat langsung diartikan sebagai pemotongan KIP Kuliah secara nasional. Pemerintah menyatakan evaluasi dan penyesuaian distribusi dilakukan agar bantuan pendidikan lebih tepat sasaran.
Bagi calon mahasiswa, poin terpenting KIP Kuliah 2026 bukan hanya soal jumlah anggaran, tetapi juga kesesuaian data sosial ekonomi dan jalur masuk perguruan tinggi. Semakin tepat data yang tercatat, semakin besar peluang calon mahasiswa masuk dalam kelompok prioritas penerima.
Baca Juga: Senin Legi 2027 Diramal Jadi Tahun Perubahan, Rezeki dan Karier Mulai Terbuka
Editor : Muhamad Ahsanul WildanSumber : dibidikmisicom