JAKARTA - Desil DTSEN menjadi sorotan karena menentukan pemeringkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang menjadi salah satu dasar pemerintah dalam menyalurkan bansos dan berbagai program bantuan.
BPS menegaskan data tersebut terus dievaluasi, sementara DPR meminta masyarakat aktif mengajukan pemutakhiran apabila desil tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Pembahasan mengenai Desil DTSEN mencuat dalam program Top News Metro TV. Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Nasrul Wajri menjelaskan, tugas BPS adalah menyediakan data sebagai bahan kebijakan, sedangkan keputusan mengenai bentuk intervensi menjadi kewenangan kementerian dan lembaga terkait.
Baca Juga: SMAN 1 Situbondo Lolos Grand Final Surabaya, Jaga Sportivitas dan Suporter Meriah
BPS Akui Data DTSEN Terus Dievaluasi
Nasrul mengatakan DTSEN atau Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional tidak diposisikan sebagai data yang sepenuhnya sempurna. BPS secara berkala melakukan evaluasi untuk menemukan dan memperbaiki kesalahan dalam data.
Menurut dia, evaluasi tersebut terutama berkaitan dengan inclusion error dan exclusion error. Kesalahan tersebut perlu diukur dan diminimalkan agar data yang digunakan pemerintah untuk melakukan intervensi semakin mencerminkan kondisi masyarakat.
Penjelasan itu menjadi penting karena posisi seseorang dalam desil dapat berpengaruh terhadap akses terhadap sejumlah program pemerintah. Karena itu, ketepatan data menjadi salah satu faktor penting agar bantuan tidak salah sasaran.
DPR Soroti Warga Rentan yang Bisa Terdampak
Wakil Ketua Komisi X DPR Hadrian Irfani menilai pengelompokan berdasarkan desil pada dasarnya memiliki tujuan positif. Pemerintah ingin memastikan penyaluran bantuan, termasuk bantuan sosial dan program pendidikan seperti PIP serta KIP, diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Namun, dia mengakui masih terdapat kekeliruan dalam penentuan desil di lapangan. Kondisi tersebut dinilai berpotensi merugikan masyarakat yang secara ekonomi sebenarnya lemah, tetapi masuk dalam kelompok desil yang lebih tinggi.
Hadrian meminta BPS melakukan evaluasi terhadap berbagai kekeliruan tersebut. Sosialisasi mengenai mekanisme penentuan desil juga dinilai perlu dilakukan secara masif agar masyarakat memahami bagaimana data sosial ekonomi mereka dibentuk.
Dia juga mengingatkan seluruh kementerian dan lembaga terkait agar tidak saling melempar tanggung jawab. Menurutnya, persoalan data membutuhkan kerja bersama dan tidak boleh terhambat oleh ego sektoral.
“Jangan sampai masyarakat yang harus menerima bantuan atau subsidi hanya gara-gara persoalan desil maka mereka tidak akan menerima,” ujarnya dalam dialog tersebut.
Masyarakat Bisa Ajukan Pemutakhiran Data
Nasrul kemudian menjelaskan bahwa masyarakat memiliki sejumlah kanal untuk melakukan pemutakhiran data. Dia menekankan, mekanisme tersebut bukan semata-mata untuk “memperbaiki desil”, melainkan memperbarui data yang nantinya menjadi input dalam proses pemeringkatan.
Kanal pertama tersedia melalui Kementerian Sosial. Masyarakat dapat menggunakan aplikasi Cek Bansos serta kanal komunikasi yang disediakan Kemensos, termasuk layanan WhatsApp dan pusat layanan.
Kanal kedua disediakan BPS melalui laman DTSEN. Masyarakat dapat mengecek data dan melakukan pemutakhiran apabila informasi yang tercantum dinilai tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Selain itu, masyarakat diminta memastikan data kependudukan dan pencatatan sipil selalu diperbarui. BPS melakukan sinkronisasi data dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebelum melakukan rilis DTSEN.
Karena itu, pembaruan data kependudukan menjadi bagian penting dalam memastikan informasi sosial ekonomi yang digunakan pemerintah tetap akurat.
Dengan adanya kanal pemutakhiran tersebut, masyarakat yang merasa kondisi ekonominya tidak tercermin dalam data dapat mengambil langkah untuk memperbarui informasi. Akurasi data diharapkan dapat mencegah warga yang semestinya menerima bantuan justru terlewat akibat kesalahan pemeringkatan.
BPS dan DPR pun sama-sama menekankan pentingnya perbaikan data secara berkelanjutan. Sebab, ketepatan DTSEN bukan sekadar persoalan angka, tetapi berkaitan langsung dengan ketepatan sasaran kebijakan pemerintah dan perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang membutuhkan.
Baca Juga: SMAN 1 Situbondo Lolos Grand Final Surabaya, Jaga Sportivitas dan Suporter Meriah
Editor : Muhamad Ahsanul WildanSumber : Metro TV