JAKARTA - Rencana kuliah gratis di perguruan tinggi negeri (PTN) memasuki tahap penghitungan kebutuhan anggaran dan pembahasan skema pelaksanaan.
Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan jajarannya mempercepat persiapan kebijakan tersebut, tetapi penerapannya tidak langsung dilakukan secara menyeluruh. Pemerintah masih mempertimbangkan kemampuan fiskal negara, sumber pembiayaan kampus, serta tahapan implementasi sebelum menentukan langkah berikutnya.
Informasi itu disampaikan melalui pemberitaan resmi Partai Gerindra pada 24 September 2026. Keterangan tersebut sejalan dengan informasi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) mengenai pembahasan opsi pendidikan tinggi gratis.
Baca Juga: Ubi Cilembu Bakar, Manis Alami dan Legit Berkat Proses Pembakaran Perlahan
Prabowo Minta Persiapan Kuliah Gratis Dipercepat
Arahan mengenai pendidikan gratis hingga jenjang perguruan tinggi dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, pada 23 September 2026.
Dalam rapat tersebut, pemerintah membicarakan berbagai opsi untuk mewujudkan rencana kuliah gratis di PTN. Percepatan persiapan dilakukan agar kebutuhan pembiayaan dan kemungkinan penerapan kebijakan dapat dihitung secara lebih terukur.
Namun, arahan mempercepat persiapan tidak berarti kebijakan sudah berlaku bagi seluruh mahasiswa. Pemerintah masih harus merumuskan skema, menghitung kebutuhan anggaran, dan menentukan tahapan pelaksanaan yang sesuai dengan kemampuan keuangan negara.
Karena itu, calon mahasiswa dan mahasiswa aktif perlu membedakan antara rencana kebijakan yang sedang disiapkan dengan program yang sudah memiliki ketentuan resmi untuk penerima manfaat.
UKT hingga Iuran Jalur Mandiri Masuk Perhitungan
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menjelaskan bahwa penghitungan pembiayaan mempertimbangkan sejumlah sumber pendapatan perguruan tinggi negeri.
Komponen yang dianalisis antara lain uang kuliah tunggal (UKT), iuran pengembangan institusi (IPI) dari jalur mandiri, serta pendapatan lain yang selama ini digunakan untuk mendukung operasional pendidikan.
Pemerintah juga memperhatikan pola pembiayaan di kampus, termasuk kemungkinan adanya pendapatan program pascasarjana yang selama ini membantu menyubsidi program sarjana.
Perhitungan tersebut diperlukan untuk mengetahui besarnya kebutuhan dana apabila biaya pendidikan tinggi ditanggung pemerintah. Selain itu, skema yang disusun perlu mempertimbangkan keberlanjutan operasional perguruan tinggi agar kualitas layanan akademik tetap terjaga.
Artinya, persoalan kuliah gratis tidak hanya berkaitan dengan penghapusan biaya yang dibayar mahasiswa. Pemerintah juga perlu menghitung bagaimana perguruan tinggi tetap memperoleh pendanaan untuk membiayai proses pembelajaran, fasilitas, tenaga pendidik, dan kebutuhan akademik lainnya.
Tim Khusus Akan Mendalami Skema Pelaksanaan
Dalam keterangan yang dikutip dari pemberitaan resmi Gerindra, pembahasan lanjutan akan melibatkan tim khusus yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Sejumlah kementerian terkait juga direncanakan terlibat dalam pembahasan, termasuk kementerian yang menangani keuangan dan urusan agama. Pelibatan lintas kementerian diperlukan untuk menyelaraskan kebutuhan pendidikan tinggi dengan perencanaan anggaran negara.
Brian menyampaikan harapan agar perhitungan yang lebih mendalam dapat diselesaikan dalam waktu sekitar dua minggu hingga satu bulan setelah rapat tersebut. Hasil kajian nantinya akan menjadi bahan untuk melaporkan kembali pilihan skema dan tahapan pelaksanaan kepada Presiden.
Rentang waktu itu merupakan target pembahasan yang disampaikan dalam keterangan tersebut, bukan tanggal pasti dimulainya program kuliah gratis.
Apakah Mahasiswa Bisa Langsung Mendapat Kuliah Gratis?
Sampai tahap yang dijelaskan dalam pemberitaan tersebut, pemerintah masih menyiapkan perhitungan pembiayaan dan opsi implementasi. Belum ada dasar dari informasi itu untuk menyimpulkan bahwa seluruh mahasiswa PTN otomatis terbebas dari UKT mulai semester berikutnya.
Mahasiswa maupun calon mahasiswa sebaiknya tetap mengikuti pengumuman resmi dari kampus dan Kemdiktisaintek mengenai ketentuan biaya kuliah. Informasi tentang beasiswa, bantuan pendidikan, dan program yang sudah berjalan juga perlu diperiksa melalui saluran resmi masing-masing.
Rencana ini berpotensi menjadi perubahan penting dalam akses pendidikan tinggi apabila kelak diterapkan. Namun, cakupan penerima, bentuk pembiayaan, jadwal pemberlakuan, dan ketentuan teknisnya masih perlu menunggu keputusan resmi pemerintah.
Dengan demikian, perkembangan utama saat ini bukanlah dimulainya kuliah gratis secara menyeluruh, melainkan percepatan kajian untuk menentukan skema yang memungkinkan kebijakan tersebut dijalankan secara bertahap dan berkelanjutan.
Baca Juga: Ubi Cilembu Bakar, Manis Alami dan Legit Berkat Proses Pembakaran Perlahan
Editor : Muhamad Ahsanul WildanSumber : Guru Abad 21