RADARTULUNGAGUNG,JAWAPOS.COM - Perubahan BPJS Kesehatan 2026 menjadi informasi penting bagi lansia, pensiunan, dan keluarga yang mengandalkan layanan jaminan kesehatan untuk berobat. Sejumlah aspek yang perlu dipahami meliputi penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS), penggunaan NIK sebagai identitas peserta, digitalisasi rekam medis, pengembangan layanan perawatan di rumah, hingga solusi tunggakan iuran. Masyarakat perlu memahami ketentuan yang berlaku agar tidak kebingungan ketika membutuhkan pelayanan medis, terutama dalam kondisi darurat.
Bagi masyarakat lanjut usia, akses layanan kesehatan bukan sekadar persoalan administrasi. Banyak lansia harus menjalani pemeriksaan rutin, mengonsumsi obat setiap bulan, hingga mendapatkan perawatan untuk penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, dan gangguan jantung.
Karena itu, kepastian status kepesertaan BPJS Kesehatan menjadi hal penting. Keluarga perlu memastikan data peserta sesuai, mengetahui fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), serta memahami prosedur pelayanan yang berlaku.
Baca Juga: Kenaikan Gaji Pensiunan 2026, Presiden Siapkan Aturan Baru? Ini Penjelasan Taspen
1. Sistem KRIS Menjadi Perhatian Peserta BPJS Kesehatan
Salah satu perubahan yang banyak dibicarakan adalah penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Sistem ini mengarah pada standardisasi kualitas ruang rawat inap bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Selama ini, masyarakat mengenal pembagian kelas rawat inap berdasarkan kelas kepesertaan. Melalui KRIS, pemerintah mendorong pemenuhan standar ruang perawatan yang lebih layak, dengan memperhatikan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kualitas pelayanan pasien.
Bagi lansia, kondisi ruang rawat inap memiliki pengaruh terhadap kenyamanan selama menjalani perawatan. Sirkulasi udara, pencahayaan, jarak antartempat tidur, serta keamanan kamar mandi menjadi beberapa aspek yang perlu diperhatikan.
Meski demikian, penerapan KRIS tidak berarti seluruh perubahan langsung berlaku seragam di semua rumah sakit. Masyarakat perlu mengikuti ketentuan resmi mengenai pelaksanaan sistem tersebut dan menanyakan ketersediaan layanan kepada fasilitas kesehatan terkait.
2. NIK dan KTP Mempermudah Identifikasi Peserta
Penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas peserta juga menjadi hal penting yang perlu diketahui masyarakat.
Selama ini, sebagian peserta masih mengandalkan kartu fisik BPJS Kesehatan untuk mengakses layanan. Padahal, kartu bisa tertinggal, rusak, atau hilang, terutama jika sudah digunakan selama bertahun-tahun.
Dengan identitas kependudukan yang terintegrasi, peserta dapat menggunakan NIK atau menunjukkan KTP untuk membantu proses identifikasi sesuai prosedur yang berlaku.
Kemudahan ini sangat berarti bagi lansia yang tidak terbiasa menggunakan aplikasi digital. Keluarga sebaiknya memastikan data kependudukan sesuai dengan data kepesertaan serta membantu orang tua mengetahui cara mengakses layanan kesehatan.
Baca Juga: Perubahan BPJS Kesehatan 2026, Lansia Wajib Tahu 5 Hal Ini Sebelum Berobat
3. Rekam Medis Digital Membantu Pelayanan Pasien
Digitalisasi rekam medis menjadi aspek lain yang berpotensi mempermudah pelayanan kesehatan. Lansia dengan penyakit kronis sering memiliki riwayat pengobatan panjang, termasuk penggunaan obat rutin dan alergi terhadap obat tertentu.
Melalui rekam medis elektronik yang terintegrasi sesuai ketentuan, tenaga kesehatan dapat memperoleh informasi klinis yang relevan untuk mendukung pemeriksaan dan pengobatan.
Informasi tersebut membantu dokter mempertimbangkan riwayat penyakit pasien ketika menentukan tindakan medis. Namun, kelengkapan data dan akses terhadap rekam medis tetap bergantung pada sistem serta fasilitas kesehatan yang digunakan.
Keluarga juga sebaiknya menyimpan informasi mengenai obat yang dikonsumsi, riwayat penyakit, dan hasil pemeriksaan penting sebagai langkah antisipasi ketika orang tua harus mendapatkan penanganan di fasilitas kesehatan berbeda.
4. Layanan Homecare dan Akses Kesehatan Lansia
Akses menuju rumah sakit masih menjadi tantangan bagi lansia yang tinggal jauh dari fasilitas kesehatan atau mengalami keterbatasan mobilitas.
Layanan homecare atau perawatan di rumah dapat menjadi salah satu pilihan untuk kondisi tertentu. Pelayanan ini memungkinkan pasien memperoleh bentuk perawatan yang sesuai di lingkungan rumah, berdasarkan kebutuhan medis dan ketersediaan layanan.
Namun, masyarakat perlu memastikan jenis pelayanan, persyaratan, serta cakupan pembiayaan kepada fasilitas kesehatan atau BPJS Kesehatan. Tidak semua layanan perawatan di rumah otomatis ditanggung dalam program JKN.
Baca Juga: Perubahan BPJS Kesehatan 2026, 4 Kebijakan Ini Jadi Sorotan bagi Pensiunan ASN
5. Tunggakan Iuran dan Status Kepesertaan Perlu Dicek
Tunggakan iuran dapat menimbulkan kekhawatiran ketika peserta membutuhkan pelayanan medis. Karena itu, masyarakat perlu memeriksa status kepesertaan dan mencari informasi resmi mengenai mekanisme penyelesaian tunggakan yang tersedia.
Peserta dapat memanfaatkan kanal resmi BPJS Kesehatan untuk mengetahui status kepesertaan, kewajiban iuran, dan pilihan penyelesaian sesuai ketentuan. Jangan langsung menyimpulkan bahwa seluruh tunggakan dapat dicicil karena program dan persyaratannya perlu dipastikan terlebih dahulu.
Sementara itu, peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang memenuhi ketentuan mendapatkan bantuan pembayaran iuran dari pemerintah. Status kepesertaan tetap perlu diperiksa agar peserta mengetahui apakah datanya masih aktif dan sesuai.
Keluarga Perlu Menyiapkan Dokumen Kesehatan Sejak Dini
Menghadapi perubahan BPJS Kesehatan 2026, keluarga sebaiknya tidak menunggu kondisi darurat untuk memeriksa administrasi kesehatan orang tua.
Pastikan status kepesertaan aktif, data NIK sesuai, dan lokasi FKTP diketahui. Simpan dokumen kesehatan di tempat yang mudah dijangkau serta catat informasi obat dan riwayat penyakit yang penting.
Untuk memperoleh informasi akurat mengenai perubahan aturan, masyarakat dapat mengakses kanal resmi BPJS Kesehatan atau menghubungi layanan administrasi melalui Care Center 165.
Dengan memahami prosedur dan mempersiapkan dokumen sejak awal, keluarga dapat membantu lansia mengakses pelayanan kesehatan dengan lebih terarah. Informasi yang tepat juga dapat mengurangi kebingungan ketika orang tua membutuhkan pemeriksaan maupun penanganan medis mendesak.
Baca Juga: Perubahan BPJS Kesehatan 2026, 5 Hal Penting yang Wajib Diketahui Lansia dan Pensiunan
Editor : Fadhilah Salsa BellaSumber : Pinterest