JAKARTA - Tunjangan Profesi Guru (TPG) Tunjangan Hari Raya (THR) 100 persen tahun 2026 dilaporkan belum terealisasi hingga 14 Oktober 2026, berdasarkan pemaparan kanal YouTube Gurbat 21.
Di tengah kabar pencairan tunjangan yang beredar di media sosial, persoalan kesejahteraan guru juga mencakup keterlambatan pembayaran TPG, nasib guru honorer, upah guru PPPK paruh waktu, hingga kebutuhan pembenahan tata kelola pendidikan nasional. Sejumlah persoalan tersebut dinilai membutuhkan perhatian agar kebijakan peningkatan kesejahteraan guru dapat berjalan sesuai tujuan.
Baca Juga: Punden Sumber Umbul Manding Tulungagung: Jejak Sejarah, Warisan Leluhur, dan Potensi Wisata Budaya
TPG THR 100 Persen 2026 Disebut Belum Terealisasi
Dalam video yang diunggah pada 14 Oktober 2026, pembawa acara menegaskan bahwa belum ada realisasi TPG THR 100 persen untuk anggaran 2026 yang dapat dipastikan berdasarkan informasi yang disampaikannya.
Ia membedakan kondisi tersebut dengan pencairan untuk anggaran 2025 yang, menurut pemaparannya, telah direalisasikan kepada sejumlah guru sejak tahun sebelumnya.
Pernyataan itu disampaikan untuk meluruskan informasi di media sosial yang menyebut tunjangan THR 100 persen tahun 2026 sudah cair. Namun, klaim tersebut belum disertai bukti pembayaran menyeluruh atau konfirmasi resmi dari pemerintah dalam transkrip yang tersedia.
Karena itu, guru perlu membedakan informasi mengenai anggaran tahun sebelumnya dengan realisasi anggaran 2026. Kepastian status pembayaran sebaiknya diperoleh melalui pengumuman pemerintah dan instansi terkait.
Keterlambatan TPG Jadi Sorotan
Selain tunjangan THR, persoalan pencairan TPG reguler juga menjadi perhatian. Dalam video tersebut, disampaikan bahwa sejumlah guru mengalami keterlambatan pembayaran selama beberapa bulan terakhir.
Pada 14 Oktober 2026, sebagian guru disebut mulai melaporkan dana masuk ke rekening, termasuk pembayaran secara rapel untuk dua bulan. Meski demikian, laporan tersebut tidak berarti seluruh penerima telah mendapatkan tunjangan.
Pemerintah sebelumnya disebut memiliki rencana menyederhanakan birokrasi penyaluran TPG agar dana dapat ditransfer langsung ke rekening guru setiap bulan. Akan tetapi, pembicara menyoroti adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan dan pelaksanaan yang dirasakan guru.
Penyebab keterlambatan tersebut belum dipastikan dalam transkrip. Karena itu, diperlukan penjelasan resmi mengenai tahapan administrasi, validasi data, serta proses penyaluran yang memengaruhi waktu pembayaran.
Upah Guru PPPK Paruh Waktu dan Honorer Disorot
Persoalan kesejahteraan guru tidak berhenti pada tunjangan profesi. Video tersebut turut menyinggung kondisi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu setelah terbitnya Kepmen PANRB Nomor 16 Tahun 2026.
Pembicara menyebut terdapat laporan upah bulanan sebesar Rp135.000 hingga Rp200.000. Bahkan, ia mencontohkan laporan dari Kabupaten Sumedang mengenai upah Rp50.000 per bulan.
Angka-angka tersebut merupakan contoh yang disampaikan dalam video dan belum diverifikasi secara independen. Namun, persoalan tersebut menyoroti pentingnya kejelasan skema penghasilan, terutama bagi tenaga pendidik yang masih menghadapi keterbatasan kesejahteraan.
Dalam pemaparan yang sama, jumlah guru honorer yang masih tersisa disebut mencapai lebih dari 170.000 orang. Guru honorer di sekolah swasta dan guru tidak tetap yayasan juga dinilai membutuhkan skema upah minimum yang jelas.
Pembicara mengaitkan kebutuhan tersebut dengan agenda pemerintah mengenai peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik. Tantangannya terletak pada penerapan kebijakan agar tidak berhenti sebagai rencana.
Literasi dan Numerasi Berdampak pada Ekonomi
Video tersebut juga menyoroti kemampuan literasi, numerasi, dan sains siswa Indonesia. Berdasarkan pemaparan pembicara, hasil literasi dan sains pada PISA 2025 disebut meningkat enam poin, sedangkan numerasi mengalami penurunan dua poin.
Angka tersebut perlu dibaca dengan memperhatikan indikator dan sumber data yang digunakan. Transkrip tidak menyertakan dokumen pendukung untuk memeriksa perbandingan skor tersebut secara independen.
Pembicara turut mengutip perkiraan potensi kerugian ekonomi akibat rendahnya kemampuan literasi dan numerasi yang mencapai Rp1.123,4 triliun selama 2025–2029. Angka itu dikaitkan dengan laporan World Literacy Foundation tahun 2022 mengenai dampak sosial dan ekonomi rendahnya kemampuan membaca.
Ia menilai kemampuan membaca dan berhitung perlu diperkuat karena berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia dan produktivitas ekonomi pada masa mendatang.
RUU Sisdiknas Dinilai Perlu Memperjelas Tata Kelola Guru
Persoalan lain yang disoroti adalah tumpang tindih pengelolaan pendidikan di berbagai lembaga pemerintah. Pembicara menyebut penyelenggaraan pendidikan melibatkan pemerintah daerah, kementerian yang membidangi pendidikan dasar dan menengah, Kementerian Agama, serta lembaga lain yang mengelola program pendidikan tertentu.
Menurut pemaparannya, pembenahan melalui RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) perlu memperjelas pembagian kewenangan dan arah pengelolaan pendidikan nasional.
Ia juga menyoroti kebutuhan pengaturan pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI dalam pendidikan. Meski begitu, bentuk aturan dan pembagian kewenangan yang akan diterapkan masih memerlukan pembahasan lebih lanjut.
Berbagai persoalan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kesejahteraan guru tidak hanya berkaitan dengan pencairan tunjangan. Kepastian pembayaran, skema penghasilan yang layak, perlindungan guru honorer, serta tata kelola pendidikan menjadi bagian dari persoalan yang membutuhkan tindak lanjut kebijakan.
Baca Juga: Punden Sumber Umbul Manding Tulungagung: Jejak Sejarah, Warisan Leluhur, dan Potensi Wisata Budaya
Editor : Muhamad Ahsanul WildanSumber : Guru Abad 21