KOTA, Radar Tulungagung – Dua SMP patut dijewer kupingnya. Mereka tak menggubris imbauan melaksanakan tatap muka secara daring pada masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) kemarin (13/7). Yakni salah satu SMP negeri di Kecamatan Tulungagung, dan salah satu SMP Islam di Kecamatan Kedungwaru. Padahal sesuai dengan surat edaran, meskipun tahun ajaran 2020/2021 telah dimulai kemarin, seluruh lembaga sekolah tidak diperkenankan melakukan kegiatan secara tatap muka. Sebab situasi yang belum kondusif akibat wabah Covid-19 dinilai masih membahayakan kesehatan para siswa.
Plt Kepala Dispendikpora, Hariyo Dewanto Wicaksono mengatakan, berdasarkan pantauan di lapangan yang dilakukan pihaknya, ada salah satu SMP negeri di Kecamatan Tulungagung ini meminta para siswa kelas IX untuk datang ke sekolah dengan alasan mengembalikan buku dan beberapa dokumen lainnya. Namun demikian, hal tersebut sangat disayangkan, terlebih siswa masuk mengenakan seragam sekolah biru-putih. “Sehingga tampak dari luar seperti ada kegiatan pembelajaran. Setelah kami telusuri rupanya anak-anak kelas IX saja yang masuk untuk mengembalikan rapor dan buku,” jelasnya.
Sementara untuk salah satu SMP Islam di Kecamatan Kedungwaru, pria yang akrab disapa Yoyok ini mengatakan jika pihak sekolah sudah ia panggil untuk diberi pengarahan terkait kegiatan MPLS. Dari hasil penelusuran, terdapat misunderstanding pada pihak sekolah. “Pihak sekolah berdalih telah mendapat surat rekomendasi dan surat keterangan untuk berkegiatan tatap muka, rupanya di sini ada kesalahpahaman. Ya, memang oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Kabupaten Tulungagung yang boleh berkegiatan hanya pondok pesantrennya saja, untuk sekolahnya belum karena masih zona jingga,” urainya.
Meski demikian, Yoyok menegaskan jika kedua sekolah tersebut telah ia beri pengarahan agar melaksanakan kegiatan belajar sesuai dengan peraturan yang ada. Pihak sekolah pun sudah berjanji untuk menaati peraturan tersebut. Namun demikian, jika ditemukan pelanggaran lagi, pihaknya tak segan untuk memberikan peringatan tertulis maupun sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Seperti diberitakan sebelumnya, Dispendikpora Kabupaten Tulungagung mengimbau seluruh lembaga sekolah untuk tetap melaksanakan kegiatan belajar jarak jauh alias online. Termasuk pelaksanaan MPLS pada jenjang SMP.
Dikonfirmasi terpisah, kepala Dinas Kesehatan (Dinkes), dr Kasil Rohmad, membantah telah mengeluarkan surat rekomendasi untuk mengadakan pembelajaran tatap muka. Sebab sesuai dengan peraturan yang berlaku, surat rekomendasi hanya dikeluarkan oleh pihak GTPP Covid-19 Kabupaten Tulungagung. Sementara dinkes hanya berperan sebagai pengawas dari sisi ketaatan protokol kesehatan yang diterapkan. “Kami tidak pernah memberikan surat apapun, termasuk surat rekomendasi karena itu bukan tupoksi kami. Kami hanya mengawasi saja dari sisi pelaksanaan,” ungkapnya. (*)
Editor : Dharaka Russiandi Perdana