Tanpa Tatap Muka Sebelum Kuning

Choirurrozaq • Dipublikasikan Senin, 7 September 2020 | 20:00 WIB
tanpa-tatap-muka-sebelum-kuning
tanpa-tatap-muka-sebelum-kuning

SANANWETAN, Radar Blitar - Kendati sejumlah lembaga pendidikan di bawah satuan dinas pendidikan (dispendik) mulai menerapkan uji coba tatap muka di sejumlah sekolah di wilayah Blitar, pihak Kementrian Agama (Kemenag) Kabupaten Blitar tetap bersikukuh sesuai surat edaran (SE) Kemenag yang menyatakan bahwa kegiatan pendidikan di bawah Kemenag hanya boleh kegiatan belajar mengajar (KBM) minimal untuk daerah di zona kuning.


Hal ini disampaikan oleh Kepala Seksi (Kasi) Pendidikan Madrasah (Penma) Kemenag Kabupaten Blitar, Hamim Thohari. Dia menerangkan, hingga kini pihaknya belum mendapat rekomendasi untuk kembali menggelar KBM luar jaringan (luring) atau secara tatap muka. Terlebih, saat ini wilayah Blitar masih belum dikategorikan ke dalam zona kuning Covid-19. "Saat ini belum ada. Sebelum zonanya kuning, belum bisa dilaksanakan tatap muka. Apalagi sekarang kembali zona merah," terangnya.


Hamim menegaskan, kategori zona kuning yang dimaksud dalam SE Kemenag pusat adalah zona kuning dalam artian berdasarkan wilayah kabupaten atau kota dan bukan berdasarkan kecamatan. Untuk itu, kecuali ada izin khusus dari pihak otoritas yang dalam hal ini adalah bupati dan tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19. "Kecuali ada izin khusus dari bupati, itu lain. Kini kami tetap berpedoman pada SE Kemenag pusat," ujarnya.


Selain mengatur tentang status atau kategori zona Covid-19, Hamim mengatakan, SE tersebut juga berisi tentang mekanisme perizinan KBM lembaga pendidikan madrasah. Diantaranya, mendapat izin dari pemerintah daerah termasuk tim GTPP Covid-19, lembaga madrasah dipastikan menyiapkan dalam hal sarana new normal fisik maupun nonfisik, mendapat persetujuan pengawas melalui rekomendasi Kemenag wilayah Jatim dan mendapat persetujuan dari wali murid.


Hamim mengatakan, pengawas yang dimaksud adalah unit yang ditugaskan langsung oleh Kemenag pusat dan provinsi untuk memonitor seluruh kegiatan manajerial satuan pendidikan di bawah Kemenag di tingkat kota maupun kabupaten. Termasuk pelaksanaan KBM. "Kita melibatkan pengawas. Apa pun kegiatan madrasah harus sepengetahuan pengawas," akunya.


Menurut dia, apabila nantinya ditemukan lembaga yang tetap melaksanakan KBM tanpa melalui mekanisme yang sudah diinstruksikan, pihaknya akan memberikan saksi berupa teguran keras. "Kalau ada yang melanggar saya sanksi. Sanksinya sementara teguran keras," tegasnya. (*)

Editor : Choirurrozaq