GARUM, Radar Blitar – Dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan tahun depan diproyeksikan turun. Sehingga, rencana melakukan perbaikan puluhan sarana pendidikan nanti pun kemungkinan sulit diwujudkan.
Kasi Kelembagaan Sarana Prasarana Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Blitar Ari Sunaryo mengatakan, ada sekitar 40 lembaga pendidikan sekolah dasar diusulkan menerima anggaran peremajaan atau kegiatan fisik di tahun 2021 nanti. Namun, informasi yang diterimanya hanya ada dua lembaga mendapatkan jatah untuk perbaikan. “Itu masalahnya, hanya ada dua lembaga yang diterima,” tuturnya.
Usut punya usut, ada beberapa lembaga pendidikan di luar usulan itu yang kemungkinan mendapatkan jatah untuk perbaikan di 2021. Sebab, pemerintah pusat bisa langsung mengakses kondisi sekolah dari laporan penyelenggara pendidikan melalui data pokok pendidikan (dapodik). “Sebenarnya, usulan kami berdasarkan dapodik,” tandasnya.
Dia mengungkapkan, anggaran untuk perbaikan atau rehab sarana prasana pendidikan tersebut masuk dalam DAK 2021. Proyeksinya, ada sekitar Rp 5 miliar anggaran yang nantinya khusus dimanfaatkan jenjang sekolah dasar tersebut. Anggaran itu tidak hanya untuk memperbaiki sarana prasarana namun juga mutu pendidikan. Misalnya untuk pengadaan buku maupun sarana peningkatan mutu pendidikan lainnya.
Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (tahun ini, Red), besaran DAK tersebut bisa dibilang turun hingga belasan miliar. Sebab, pada 2020 DAK yang dikelola bidang sekolah dasar ini mencapai Rp 19 miliar. Meski begitu, jumlah ini masih sebatas asumsi. “Tapi masih proyeksi, biasanya nanti ada undangan ke Jakarta untuk kordinasi terkait kepastian besaran DAK pendidikan,” katanya.
Sementara itu direncanakan pendidikan tatap muka akan mulai dilaksanakan November ini. Dalam uji coba tatap muka di masa pandemi tidak melibatkan banyak siswa. Paling banyak sekitar 25 persen dari jumlah peserta didik. Untuk itu, kendati belum ada kepastian kapan pendidikan tatap muka akan mulai dilaksanakan secara normal, pemeliharaan sarana prasarana tidak bisa dikesampingkan. “Tetap harus dipelihara sarana prasarana aset pemerintah itu,” kata Kepala Dispendik Kabupaten Blitar Budi Kusumarjoko.
Dia tidak menampik kemungkinan berkurangnya jatah atau alokasi anggaran bidang pendidikan nanti.
Menurut dia, pada masa pandemi korona, penerimaan pendapatan pemerintah terdampak. Tak pelak mempengaruhi penerimaan daerah. Sebab, sebagian besar penerimaan pendapatan pemerintah daerah bersumber dari pusat. Tak terkecuali DAK bidang pendidikan. “Kalau detil jumlahnya belum dapat dipastikan, tapi kemungkinan turun. Tidak hanya pendidikan saja, tapi nyaris semua bidang,” tuturnya. (*)
Editor : Choirurrozaq