KOTA, Radar Tulungagung – Para pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) non-PNS di Kota Marmer sepertinya harus bersabar dan benar-benar proaktif jika ingin mendapatkan bantuan subsidi upah (BSU) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Sebab, bantuan yang rencananya akan dicairkan hingga akhir bulan ini mengacu pada data pokok pendidikan (dapodik).
Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jatim wilayah Tulungagung-Trenggalek Solikin mengatakan, sampai kini pihaknya baru melakukan verifikasi untuk memastikan data yang terdapat di dapodik valid dan benar. “Karena penerima BSU ini merujuk pada data di dapodik, kami pastikan datanya valid dulu,” jelasnya.
Solikin melanjutkan, nantinya para PTK non-PNS ini dapat mengajukan bantuan secara mandiri. Sebab, program ini bersifat individu. Sehingga pihaknya tidak dapat melakukan monitoring secara detail. Untuk itu, PTK harus proaktif mencari informasi. Baik dari laman resmi Kemendikbud maupun dari pangkalan data dikti. “Karena bersifat mandiri, saya harapkan agar para guru dan tenaga kependidikan ini dapat memanfaatkannya dengan baik dengan proaktif mencari informasi,” terangnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Plt Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dispendikpora) Kabupaten Tulungagung Hariyo Dewanto Wicaksono. Dia mengimbau para guru proaktif mengajukan jika ingin memperoleh BSU. Selain itu, juga memastikan data yang ada pada dapodik benar dan sesuai dengan fakta di lapangan. “Guru memang yang harus proaktif, kami hanya mendukung saja karena bantuan juga akan disalurkan langsung ke rekening individu masing-masing,” jelasnya.
Pria yang akrab disapa Yoyok ini mengungkapkan, nantinya bantuan ini akan dicairkan satu kali. Yakni sebesar Rp 1,8 juta. Sementara sasaran yang menerima bantuan adalah guru dan tenaga kependidikan non-PNS yang terdiri dari guru, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, tenaga administrasi, dan tenaga kependidikan lain yang berperan dalam pendidikan di sekolah.
Sejalan dengan hal tersebut, Yoyok pun mengimbau agar PTK memperhatikan persyaratan yang ada. Seperti berstatus bukan PNS, tidak menerima BSU dari Kemeterian Tenaga Kerja sampai dengan 1 Oktober 2020, tidak menerima kartu prakerja, dan memiliki penghasilan di bawah Rp 5 juta per bulan. “Syarat-syarat ini yang benar-benar harus diperhatikan,” tegasnya.
Disinggung mengenai jumlah PTK non-PNS yang ada di lingkup Dispendikpora Kabupaten Tulungagung, dia mengatakan jika sampai kini tercatat sebanyak 3.000 PTK. Dari jumlah tersebut, tentu tidak semua akan mendapatkan BSU. Meski demikian, dia berharap agar para PTK dapat memanfaatkan program tersebut sebaik mungkin. (*)
Editor : Choirurrozaq