KOTA, Radar Tulungagung – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI memastikan, penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2021 tetap menggunakan sistem zonasi. Ini sesuai dengan Peraturan Mendikbud (Permendikbud) nomor 1 tahun 2021 tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK.
Masih sama seperti sebelumnya, setidaknya terdapat empat jalur pada PPDB kali ini. Yakni zonasi, afirmasi, perpindahan orang tua, dan prestasi. Artinya, selain keempat jalur tersebut lembaga sekolah dilarang untuk membuka jalur lain. Termasuk mengadakan tes tertulis pada pelaksanaan PPDB 2021. “Selain empat jalur yang sudah diatur itu tidak boleh. Termasuk mengadakan olimpiade MIPA (Matematika – IPA) dengan dalih untuk dapat masuk ke lembaga sekolah jelas dilarang,” jelas Plt Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dispendikpora) Kabupaten Tulungagung, Hariyo Dewanto Wicaksono.
Pria yang akrab disapa Yoyok ini menegaskan, setiap lembaga sekolah yang berani membuka jalur lain untuk alasan PPDB akan dikenai sanksi. Sebab hal tersebut telah melanggar permendikbud yang berlaku. “Saya juga mengimbau pada para orang tua untuk hati-hati bila ingin mendaftarkan putra-putrinya,” terangnya.
Lebih rinci, sesuai dengan peraturan yang telah ditandatangani pada 1 Februari tersebut, pagu untuk jalur zonasi pada jenjang SD minimal 70 persen dari daya tampung sekolah. Sementara pada jenjang SMP minimal 50 persen dari daya tampung sekolah. Jumlah ini relatif masih sama jika dibandingkan dengan pagu zonasi pada tahun sebelumnya.
Sementara pagu jalur afirmasi sebesar 15 persen dan perpindahan orang tua sebanyak 5 persen dari daya tampung sekolah. Dan terakhir untuk sisa pagu yang belum terpenuhi, dapat dibuka melalui jalur prestasi. Dimana sebelumnya, pagu jalur prestasi yang hanya 15 persen bertambah menjadi 30 persen. Nantinya sebagai acuan, calon peserta didik dapat menggunakan nilai rapor selama lima semester terakhir dan sertifikat prestasi akademik maupun non akademik yang dimiliki. “Namun jalur prestasi tidak berlaku bagi jenjang TK dan SD,” urainya.
Ditanya mengenai detail pelaksanaan PPDB, Yoyok mengaku hingga saat ini belum menerima petunjuk teknis (juknis) resmi dari pemerintah. Sehingga masih harus menunggu informasi lebih lanjut terkait pelaksanaan PPDB mendatang. Namun demikian, jika berkaca pada surat edaran (SE) Mendikbud nomor 1 tahun 2021, seluruh tahapan PPDB dilakukan secara online untuk tetap menjaga protokol kesehatan (prokes). “Sementara yang kami terima baru Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 itu. Untuk juknisnya belum ada, jadi masih belum tau detailnya seperti apa. Tapi yang jelas tetap dan wajib mengutamakan prokes, terlebih PPDB ini diselenggarakan di tengah pandemi,” tandasnya. (*)
Editor : Choirurrozaq