KOTA, Radar Trenggalek - Dinas pendidikan, pemuda, dan olahraga (disdikpora) belum berani ambil sikap dalam menyelamatkan fasilitas pendidikan di SDN 1 dan 2 Ngentrong, Desa Ngentrong, Kecamatan Karangan yang dibangun di atas lahan milik perorangan. Disdikpora menunggu hasil rapat koordinasi (rakor) dengan DPRD Trenggalek yang nantinya akan disepakati.
Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan Sekolah Dasar (SD) Disdikpora Kabupaten Trenggalek Siti Zaenab mengaku, melalui data yang dihimpunnya, tercatat lahan yang digunakan untuk SDN 1 Ngentrong adalah tanah kas desa atau tanah bengkok. Karena berasal dari tukar guling antara pemerintah desa (pemdes) dengan perorangan. "Kalau di kami itu memang tanah kas desa. Itu dari catatan tukar guling," ungkapnya kemarin (20/5).
Proses tukar guling, kata Zaenab, pun disepakati. Lahan seluas 2.841 meter persegi milik perorangan tersebut akhirnya dibangun untuk fasilitas pendidikan SDN 1 Ngentrong, sementara pemilik lahan mengelola tanah kas desa untuk pertanian. Seiring waktu, Siswanto (pemilik tanah, Red) hendak menjual tanah untuk kebutuhan perekonomian keluarga dan ternyata tak bisa karena masih bersertifikat tanah kas desa. "Ternyata tak bisa dijual karena belum bersertifikat hak milik," imbuhnya.
Diakuinya, disdikpora tak dapat mengambil keputusan sendiri karena persoalan tersebut juga melibatkan lintas OPD. Rakor dengan komisi I pada Rabu (19/5) juga belum menemukan titik terang atau belum ada kesepakatan. "Belum ada jalan keluarnya. Karena di situ menyangkut tanah kas desa, kan sebaiknya dalam forum rapat itu untuk mengundang dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (DPMD)," ungkapnya.
Sementara ini, kata dia, disdikpora masih menunggu rapat khusus yang akan difasilitasi komisi I DPRD Kabupaten Trenggalek yang melibatkan lintas OPD. "Kami memang harus duduk bersama karena tanah kas desa itu harus patuh dengan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016," ucapnya.
Seperti diberitakan, fasilitas pendidikan di SDN 1 dan 2 Ngentrong terancam hilang karena lahan tanah yang dipakai untuk sekolahan ternyata belum resmi aset milik pemdes atau pemerintah daerah (pemkab). Persoalan dimulai sejak sekitar tahun 1960. Dulu pemdes mencari lahan yang dekat dengan jalan guna membuka fasilitas pendidikan. Kebetulan lahan yang strategis itu ternyata milik perorangan sehingga pemdes berinisiatif mengajukan tukar guling dengan pemilik lahan. (*)
Editor : Choirurrozaq