Lagi, Siswa Harus Belajar Daring

Choirurrozaq • Dipublikasikan Jumat, 23 Juli 2021 | 21:50 WIB

SANANWETAN, Radar Blitar - Kegiatan belajar bagi siswa sekolah harus kembali digelar secara daring. Sebab, Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar kembali memperpanjang kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Ini juga tak lepas untuk menekan penyebaran Covid-19.


Plt Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Blitar Samsul Hadi, melalui Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Dasar Didit Rahman Hidayat mengatakan, pihaknya telah menerima instruksi dari Wali Kota Blitar Santoso. Isinya, pembelajaran bagi siswa dilakukan secara daring selama masa perpanjangan aturan PPKM.


"Iya, kami sudah menerima instruksi dari wali Kota Blitar. Kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring karena memang adanya kebijakan perpanjangan PPKM," ujarnya kemarin (22/7).


Didit mengatakan, Dispendik Kota Blitar tidak akan menerbitkan surat edaran (SE) untuk kebijakan perpanjangan masa belajar daring. Sebab, pihaknya telah menyebutkan pembelajaran tersebut akan terus dilakukan hingga adanya aturan baru. Yakni yang menerangkan atau mengizinkan belajar secara tatap muka terbatas.


"Dari SE sebelumnya, kami sebutkan sampai batas waktu yang belum bisa dipastikan. Jadi akan ada surat lagi kalau ada perubahan aturan yang memperbolehkan belajar tatap muka terbatas," tegasnya.


Lembaga sekolah dipastikan telah memahami terkait aturan perpanjangan belajar daring. Selain itu, turut membantu mengimbau orang tua atau wali murid untuk mengawasi siswa. Khususnya, selama jam belajar daring.


"Teknis belajar daring kami serahkan ke sekolah. Sekolah juga memberikan kelonggaran bagi siswa yang terkendala HP. Tapi orang tua juga harus lapor kepada sekolah agar bisa dimaklumi," imbuhnya. 


Sekolah diperkenankan untuk melakukan aktivitas terbatas sebagai upaya menunjang pembelajaran daring. Misalnya pengambilan buku paket yang dibutuhkan untuk siswa belajar di rumah. Namun, itu harus dilakukan secara terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan (prokes) ketat.


"Boleh saja ada pembagian buku, tapi harus izin dengan satgas dulu untuk pendampingan. Seperti di SMPN 5 kemarin, orang tuanya ambil buku secara drive-thru. Sedangkan untuk jenjang SD sejauh ini belum ada," tandasnya. (*)

Editor : Choirurrozaq