Husain Priyandoko, Dimas Ricky Setiawan, Triastuti Sugiarto, Muhammad Naufal Rahman Afiza Adawiyatus Sholihah, Lisa Ariesta Nur Hanif, Rahmalia Dewina, Nurul Fitri Ramadhani Yunan. Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang
Perbedaan ini yang menjadikan lambang persekutuan, kekeluargaan dan saling menghargai antar masyarakat Maluku. Persatuan tersebut ditandai dengan adanya pela, gandong, duan lolat, kalwedo, basudara salam dan basudara sarane merupakan sebuah panggilan sehari-hari sebagai bentuk perdamaian yang sudah dipraktekkan oleh anak negeri Maluku. Dengan adanya nilai-nilai tersebut tentu menjadi pendorong bagi masyarakat Maluku untuk menciptakan suasana damai dan tentram.
Namun akhir-akhir ini, nilai-nilai dan budaya yang sudah dipertahankan tidak dapat membendung konflik di Pulau Haruku pada Januari 2022. Yang mana konflik tersebut merupakan konflik yang diawali dengan kesalahpahaman antar kedua desa. Kedua desa tersebut merupakan desa Ori dan Kariu yang secara administratif berada di Kabupaten Maluku Tengah. Konflik ini dipicu dengan adanya sengketa lahan yang lambat direspon oleh pemerintah daerah sehingga gesekan antara dua desa tersebut tidak dapat dihindari. Konflik di Pulau Haruku memberikan dampak yang buruk bagi fisik, psikologis, dan material terutama bagi anak-anak, yang seharusnya melakukan eksplor terhadap lingkungan dengan cara bermain, menjadi terhambat dengan adanya konflik tersebut.Konflik kepemilikan lahan merupakan gejala sosial yang muncul dari perbedaan persepsi maupun benturan kepentingan (Sohibudin, 2012). Pulau Haruku merupakan salah satu pulau yang ada di kabupaten Maluku Tengah. Pulau ini berada di daerah pesisir dengan keindahan pantai yang luar biasa. Konflik antara kedua desa di pulau Haruku ini terjadi akibat adanya sengketa lahan, "Bukanlah konflik SARA atau konflik agama, atau konflik Islam dan Kristen, tetapi murni karena sengketa lahan," Mui Maluku.
Awal mula terjadi konflik Sengketa lahan ini diketahui bahwa salah seorang warga desa Kariuw membuka kebun, nah sesaat setelah ada seorang warga Ori yang menegur bahwa lahan tersebut bukanlah milik desa Kariuw. Kemudian, kedua warga desa ini Kembali ke desanya masing-masing, dan melaporkan apa yang baru saja terjadi kepada masyarakat desa masing-masing. Selain itu, konflik sosial yang terjadi di Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah ini terjadi akibat adanya respon yang rendah oleh pemerintah dan aparat terhadap para pelaku konflik. (Pattiwaellapia, 2022). Konflik ini memiliki dampak terutama bagi masyarakat disana, dan membuat sejumlah warga mengungsi, konflik tersebut juga mengakibatkan sejumlah warga mengalami luka-luka dan bahkan meninggal. Selain itu, konflik yang tengah terjadi di Pulau Haruku Maluku mengakibatkan aksi pembakaran beberapa rumah warga, fasilitas umum, dan bahkan tempat ibadah sehingga sejumlah warga terpaksa mengungsi. Terjadinya konflik sengketa lahan antara dua desa di Pulau Haruku Maluku memicu bentrokan antarwarga yang mengakibatkan seorang polisi mengalami luka tembak, tiga orang luka-luka, dan dua orang meninggal. Namun, menurut data dinas kesehatan setempat, jumlah korban akibat konflik yang terjadi sebanyak 6 orang yang terdiri dari 3 orang meninggal dan 3 orang luka berat atau rawat inap. Selain itu, dampak yang terjadi dari konflik ini merambah ke sektor perekonomian di negeri Kariu. Selain itu , dampak dari konflik ini juga terjadi di Psikologis masyarakat.
Penyelesaian Konflik ini yang mana adanya perdamaian yang dilakukan kedua desa yang di tandai dengan penandatanganan pernyataan rekonsiliasi damai oleh Raja Pelauw dan Penjabat Desa Kariuw di Kantor Gubernur Maluku, Senin (14/11/2022). Penandatanganan kesepakatan damai itu disaksikan Deputi I Kepala Staf Presiden Febry Calvin Tetelepta, Sekda Maluku Sadli le, Kapolda Maluku Irjen Pol Lotharia Latif, Pangdam XVI Pattimura Mayjen TNI Ruruh Aris Setyawibawa, dan Pj Bupati Maluku Tengah Muhamad Marasabessy. Hadir pula sejumlah pejabat Kementerian Sosial dan pejabat Kementerian PUPR, Kapolres Pulau Ambon, dan Dandim 1504 Pulau Ambon serta tokoh agama dan tokoh masyarakat dari kedua desa. Dalam menanggapi hal ini, kami sebagai mahasiswa HI ingin mempertegaskan apakah penyelesaian konflik yang terjadi di kedua desa tersebut bisa disebut selesai jikalau kondisi psikologis dari mereka masih ada yang terganggu akan terjadinya konflik ini?
Sebagai mahasiswa, dengan terjadinya konflik ini kami memiliki beberapa resolusi yang mungkin bisa diterapkan untuk menghadapi konflik agar tidak berkepanjangan dan dapat diselesaikan. Resolusi konflik yang kami tawarkan berupa melakukan mediasi bersama kedua belah pihak yang bermasalah yang diharapkan dapat mencapai hal positif untuk keduanya. Adapun cara-cara lain yang dapat dilakukan selain mediasi adalah konsultasi bersama konsultan agar terdapat pandangan hukum, negosiasi antara kedua belah pihak tanpa melibatkan pihak ketiga, mediasi bersama mediator, dan konsiliasi bersama konsiliator sebagai penengah. (Fauziah Hanif, 2020). Cara-cara lain ini dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang terjadi di lapangan. Setiap cara tersebut memiliki keefektifannya masing-masing tergantung pada konflik yang terjadi. Diharapkan pemilihan cara penyelesaian konflik yang tepat dapat menyelesaikan konflik dan kedua belah pihak saling mendapatkan hal positif dan kedamaian. Editor : Anggi Septian Andika Putra