RADARTULUNGAGUNG.JAWAPOS.COM - Meskipun terjadi problem pada bus sekolah di Tulungagung karena minimnya anggaran operasional nampaknya tak berpengaruh pada operasional mobil penumpang umum (MPU).
Kepala Dinas Perhubungan Tulungagung Bagus Kuncoro menerangkan kalau untuk operasional mobil penumpang umum (MPU) dipastikan bisa tetap beroperasi sampai dengan akhir tahun.
Operasional MPU dimanfaatkan untuk melayani pemberangkatan dan penjemputan siswa sekolah, juga digratiskan untuk para siswa. Tersedia 31 kendaraan MPU. Dia pun menerapkan sistem kontrak bagi pemilik kendaraan MPU yang beroperasi pada wilayah yang tidak terjangkau bus sekolah gratis.
“Kalau bus sekolah, total kita punya sembilan kendaraan dan melayani tujuh kecamatan. Yakni, Kalidawir, Bandung, Gondang, Karangrejo, Ngunut, Ngantru, dan Tulungagung Kota,” sebutnya.
Hal senada dilontarkan Bupati Tulungagung Maryoto Birowo. Menurut dia, angkutan bus sekolah yang ditujukan kepada anak sekolah di Tulungagung akan terus dilakukan.
Nantinya bisa saja ada penggeseran anggaran untuk pos kegiatan tersebut. Karena seharusnya anak sekolah tidak hanya diantar, tetapi juga harus diupayakan untuk dijemput seperti biasanya.
“Kalau untuk anak sekolah itu hal yang pokok, wajib. Jadi, tidak hanya diantar saja, tapi dipayakan sampai pulang dijemput,” ujarnya.
Di sisi lain, pada catatan badan anggaran (Banggar) DPRD Tulungagung dalam Ranperda perubahan APBD 2023, salah satu poinnya adalah antar jemput anak sekolah yang diselenggarakan Dishub Tulungagungharus tetap berjalan efektif.
Artinya, siswa tidak hanya diantarkan, tetapi juga harus dijemput saat pulang sekolah seperti yang selama ini telah dilaksanakan.
Sementara itu, Ketua DPRD Tulungagung Marsono mengungkapkan, lembaga wakil rakyat masih terbuka untuk melakukan komunikasi bersama pihak eksekutif terkait polemik tersebut. Namun seharusnya, Dishub Tulungagungtetap melaksanakan antar jemput siswa sekolah seperti biasanya.
Karena sesuai dengan rancangan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) yang disusun bupati bahwa akan memberikan pendidikan murah. “Surat imbauan yang sudah keluar ke publik itu kan masih keterangan. Nanti kalau di lapangan masih ada masalah, kita masih bisa membuat kebijakan,” tutupnya.(nul/c1/rka)
Editor : Anggi Septian A.P.