TULUNGAGUNG - Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru (SPMB) di Tulungagung setiap tahunnya selalu diwarnai isu murid titipan. Terutama dari kalangan pejabat. Hal tersebut biasanya menyasar ke sekolah-sekolah favorit yang ada di Kota Marmer ini.
Problematika di sektor pendidikan itu kembali mencuat menjelang pelaksanaan SPMB tahun ini. “Prihatin terhadap praktik siswa titipan tersebut,” kata anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Tulungagung, Ahmad Syifa, Rabu (11/6/2025).
Dia menyebut, persoalan ini bukan hal baru di Tulungagung karena setiap tahun selalu terjadi dan menjadi beban tersendiri bagi pihak sekolah.
“Masalah ini selalu muncul tiap tahun. Sangat merugikan pihak sekolah, mulai dari guru, panitia, hingga kepala sekolah yang menyelenggarakan seleksi,” ujar Syifa, sapaannya.
Dia menegaskan, rekomendasi atau titipan semacam itu justru dapat merusak sistem pendidikan, baik secara nasional maupun lokal, khususnya di Tulungagung.
Dalam praktiknya, pihak sekolah kerap berada dalam posisi sulit karena harus menerima siswa titipan atas nama atasan atau pejabat tertentu.
Kebanyakan pihak sekolah tidak berani menolak.
“Banyak guru hingga kepala sekolah jadi korban. Ada yang sampai dipecat karena menolak atau terjebak dalam situasi ini. Padahal, mereka tidak bisa serta-merta menolak titipan yang datang dari atasan,” jelasnya.
Menurut dia, perlu dilakukan pengawasan dari berbagai pihak masyarakat. Tujuannya agar sistem pendidikan tidak dirusak oleh hal-hal seperti itu.
Dia berharap seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) di dunia pendidikan, khususnya di Tulungagung, dapat menjunjung tinggi integritas dan mematuhi petunjuk teknis (juknis) yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan SPMB.
“Saya mohon kepada semua stakeholder pendidikan untuk taat aturan. Jangan memaksakan kehendak, apalagi menerima titipan siswa seperti itu. Mari kita tata dan jaga pendidikan di Tulungagung agar sistemnya semakin baik,” pungkasnya. (sri/c1/din)
Editor : Didin Cahya Firmansyah