RADAR TULUNGAGUNG – Aktivitas perkantoran di Dinas Pendidikan Tulungagung kembali berjalan normal usai libur awal tahun.
Namun, satu kursi pimpinan bidang tampak kosong. Hingga Kamis (8/1), Muhadi yang baru dimutasi dan dilantik sebagai Kabid PAUD dan Pendidikan Masyarakat belum juga terlihat berkantor sejak resmi menjabat.
Sekadar diketahui Muhadi sebelumnya dikenal sebagai Kepala SDN 1 Kampungdalem sekaligus Ketua PGRI Tulungagung.
Baca Juga: Indosat Dorong Literasi Digital ke Siswa SMK PGRI 1 Tulungagung Lewat Workshop GenSi
Setelah dilantik pada akhir Desember 2025, ia seharusnya mulai menjalankan tugas strukturalnya di lingkungan Dinas Pendidikan sejak 5 Januari 2026.
Namun, sudah tiga hari kerja berlalu, keberadaan Muhadi di kantor belum juga terlihat batang hidungnya.
Kondisi tersebut menimbulkan tanda tanya, baik di internal Dinas Pendidikan maupun di tengah masyarakat.
Baca Juga: HUT ke-80 PGRI, Bupati Tulungagung Gatut Sunu: Guru Digugu lan Ditiru
Pasalnya, Muhadi yang sebelumnya menempati jabatan fungsional kini telah resmi memegang jabatan struktural, sehingga wajib mengikuti sistem kedinasan serta menjalankan komando organisasi.
Sekretaris Dinas Pendidikan Tulungagung, Deni Susanti, membenarkan bahwa Muhadi belum masuk kantor sejak pelantikan.
Bahkan, Deni menyebut Muhadi juga tidak hadir saat prosesi pelantikan jabatan berlangsung di Pendapa Kongas Arum Kusumaning Bangsa.
“Memang sejak pelantikan beliau tidak datang. Seharusnya mulai tanggal 5 Januari sudah berkantor sesuai penugasan karena surat tugas juga sudah diserahkan. Tapi sampai sekarang beliau belum berkantor di Dinas Pendidikan,” ujar Deni saat dikonfirmasi.
Akibat belum dijalankannya tugas tersebut, posisi Kabid PAUD dan Pendidikan Masyarakat untuk sementara diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt) yang telah ditunjuk langsung oleh Bupati Tulungagung.
“Sudah ditunjuk Plt, dirangkap oleh Kabid SD. Penunjukan langsung dari Bupati,” tambahnya.
Terkait kemungkinan adanya sanksi atas ketidakhadiran pejabat struktural tersebut, Deni menegaskan bahwa hal itu bukan menjadi kewenangan Dinas Pendidikan. “Untuk sanksinya seperti apa, itu bukan kewenangan dari kami,” terangnya.
Sementara itu, hingga kini belum ada penjelasan resmi mengenai alasan Muhadi belum berkenan menjalankan tugasnya sebagai Kabid PAUD dan Pendidikan Masyarakat.
Saat dikonfirmasi melalui pesan singkat pada Kamis (8/1), Muhadi memilih tidak memberikan keterangan panjang. “Aja sik mas, suasana sik panas,” tulisnya singkat. ****
Editor : Dharaka R. Perdana